Cerita Adik Almarhum Uje soal "Gadai" SK di DPRD DKI

Kompas.com - 19/09/2014, 13:31 WIB
Fajar Sidik Warta Kota/Bintang PradewoFajar Sidik
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Fajar Sidik menilai, penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan yang dilakukan sejumlah rekannya untuk pengajuan kredit merupakan hal yang wajar.

Bahkan, ia mengungkapkan, praktik semacam itu justru berawal karena adanya penawaran dari pihak bank. Fajar menceritakan pengalamannya ketika ditawari pengajuan kredit oleh Bank DKI dengan nominal mencapai Rp 300 juta.

"Kalau saya awalnya ditawarkan oleh Bank DKI. Syaratnya, SK pengangkatan saja. Pas saya ditawari, dihitung-hitung, bunganya seperti bank swasta. Kalau bisa dibayar sih enggak apa apa. Kalau enggak, kan repot," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (19/9/2014).

Menurut adik kandung dari almarhum Ustaz Jefri Al Buchori atau Uje itu, penawaran dari Bank DKI diberikan belum lama ini, tepatnya saat ia membuka rekening di Bank DKI tak lama seusai pelantikan pada 25 Agustus lalu. [Baca: Anggota DPRD DKI Ramai-ramai Gadai SK, M Taufik Anggap Itu Wajar]

Fajar mengatakan, semua anggota DPRD DKI memang wajib untuk membuka rekening di Bank DKI untuk pembayaran gaji. "Pas awal masuk kantor itu diminta buka tabungan di Bank DKI karena slip gaji kan masuk ke Bank DKI. Pas di sana, ditawarkan. Kemarin saya ditawari 5 tahun, bungannya kalau tidak salah 10-11 persen," ujar dia.

Bank DKI mencatat, ada 29 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 yang menyerahkan SK pengangkatannya untuk pengajuan kredit. "SK memang salah satu syarat mengajukan pinjaman," kata Sekretaris Bank DKI Zulfarshah, Kamis (18/9/2014).

Zulfarshah menambahkan, pembayaran gaji anggota DPRD DKI memang melalui Bank DKI. "Jadi, setiap bulan tinggal kami potong (untuk pembayaran angsuran pinjaman)."

Plafon pinjaman dengan agunan SK ini, kata Zulfarshah, bervariasi, mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 250 juta. Bila menghendaki pinjaman dengan nominal yang lebih besar, imbuh dia, maka harus ada tambahan agunan, seperti akta kepemilikan rumah atau tanah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

APBD Defisit, Mengapa Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Dikorbankan?

Megapolitan
Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Bangunan SD yang Roboh di Tangerang Pernah Dua Kali Direnovasi

Megapolitan
4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

4 Tips Berburu Baju Bekas di Pasar Baru

Megapolitan
Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Rezeki Nomplok Tukang Foto Copy Gara-gara Tingginya Permohonan SKCK

Megapolitan
Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Lantai JPO GBK yang Patah Gara-gara GrabWheels Telah Diperbaiki

Megapolitan
Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Disdik Duga Bangunan SDN Malangnengah II Tangerang Ambruk Karena Pancaroba

Megapolitan
Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi  Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Tertipu Arisan Online Tanpa Riba, Warga Bekasi Dijanjikan Uang Tanpa Kocok

Megapolitan
Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Megapolitan
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pencuri Truk di Jakarta

Megapolitan
Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Desember 2019, Pemprov DKI Rampungkan Regulasi Jalur Skuter Listrik

Megapolitan
Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Pesepeda yang Masuk Lajur Jalan Biasa Tak Akan Dikenai Sanksi

Megapolitan
Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Megapolitan
Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Dishub DKI Larang GrabWheels Melintas di JPO, Trotoar, dan Saat CFD

Megapolitan
Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Kisah Elin Si Pedagang Baju Bekas, Bangkit Pasca Kebakaran hingga Dapat Pelanggan Artis

Megapolitan
William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

William PSI Terancam Sanksi Teguran Tertulis karena Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X