Kompas.com - 19/09/2014, 19:07 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Alsadad RudiWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melakukan perombakan massal ribuan pegawai negeri sipil (PNS) pada akhir Desember 2014 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, di Balaikota Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Pelantikan ribuan PNS DKI secara massal ini bakal dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. "(Perombakan massal) 30 Desember," kata Saefullah.

Awalanya, perombakan massal akan dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo resmi menjadi presiden RI pada 20 Oktober mendatang.

Alasan mundurnya perombakan massal ribuan PNS DKI ini ialah karena Pemprov DKI ingin menjaga agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Ia tidak menginginkan perombakan massal dalam waktu dekat ini mengganggu kinerja para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD).

Oleh karena itu, perombakan massal ribuan PNS DKI ini dilaksanakan setelah tutup buku anggaran, yakni akhir Desember mendatang.

Rencananya, pada pekan ketiga September ini, DKI bakal membuka pendaftaran secara online bagi para staf yang ingin menduduki jabatan tertentu. Sebelum menduduki jabatan, pejabat maupun staf harus mengikuti assessment test terlebih dahulu.

DKI membuka pendaftaran online di website resmi Pemprov DKI Jakarta, jakarta.go.id. Tidak semua PNS dapat mengikuti tes ini. Staf yang dapat mengikuti tes ini adalah PNS dengan golongan III-c.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk staf yang ingin menduduki jabatan eselon IV, seperti kepala seksi dan Kasubbag, ketentuan pangkat minimal III-c. Kalau mau menduduki jabatan eselon III, seperti kepala bidang, sekretaris, lurah dan camat itu golongan minimal III-d," kata Saefullah.

Para pejabat DKI juga akan dites ulang, mulai dari pejabat eselon IV hingga II. Para mantan pejabat DKI yang tergabung dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun juga diperbolehkan untuk mengikuti tes ini.

Tim penasihat gubernur ini merupakan kumpulan mantan kepala dinas yang dianggap "bermasalah". Kini jabatan mereka adalah pejabat fungsional non-eselon. "Asal hasil tesnya mencukupi dan baik, ya bisa saja (jadi pejabat lagi)," ujar Saefullah.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APLI Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Beri Penghargaan untuk Nakes

APLI Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Beri Penghargaan untuk Nakes

Megapolitan
5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

Megapolitan
Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Megapolitan
Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Megapolitan
Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Megapolitan
Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Megapolitan
JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Megapolitan
Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Megapolitan
Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Megapolitan
Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

Megapolitan
Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Megapolitan
Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Megapolitan
Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X