Tanggapan Kemendagri soal Rencana Gerindra Hentikan Karier Ahok

Kompas.com - 22/09/2014, 11:42 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kala menikmati makan siang bersama wartawan Kompas.com di Kantor Gubernur, Jumat (29/8/2014) KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTO Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kala menikmati makan siang bersama wartawan Kompas.com di Kantor Gubernur, Jumat (29/8/2014)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riatmadji menjelaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seorang kepala daerah tidak memiliki pertanggungjawaban langsung ke partainya selama lima tahun ia menjabat. Hal itu tentu berbeda dengan jabatan anggota DPR/DPRD, yang masih memiliki pertanggungjawaban ke partai selama lima tahun.

Dodi menjelaskan, hal tersebut menanggapi adanya wacana Partai Gerindra yang berencana ingin menghentikan masa jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, dengan cara mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari uji materi itu, mereka menginginkan adanya aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusungnya menarik rekomendasi.

"Meski sama-sama diusulkan oleh partai saat proses pencalonan, saat dilantik, urusannya lain. Tidak bisa disamakan (dengan jabatan anggota DPR atau DPRD). Setelah dilantik, kepala daerah bertanggung jawab ke DPRD, bukan langsung ke partai," kata Dodi kepada Kompas.com, Senin (22/9/2014).

Menurut Dodi, seorang kepala daerah bisa saja diberhentikan dari jabatannya di tengah jalan. Namun, bukan rekomendasi langsung dari partai, melainkan melalui DPRD, yang didahului dari pengajuan hak angket ataupun interpelasi.

"DPRD yang mengusulkan, bukan langsung dari partai politik. DPRD mempunyai hak untuk mengajukan pendapat. Pernyataan pendapatnya kemudian dikirim ke Mahkamah Agung. Kalau oke, baru pemerintah menindaklanjuti," ujar Dodi.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya menginginkan adanya aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusung kepala daerah tersebut mencabut rekomendasi dukungan. Pihaknya ingin agar pemberhentian bisa dilakukan, meski tidak semua parpol pengusung mencabut rekomendasi.

Ketika ditanya apakah rencana uji materi itu secara khusus untuk menghentikan karier Ahok, ia menjawab, "Enggak, bisa secara keseluruhan. Kalau kita kebut dan cepat selesai (uji materi diterima), maka implikasinya ke Ahok."

Ia lalu menyinggung sikap Ahok yang keluar dari Partai Gerindra. Habib menyebut Ahok "amnesia" karena dia bisa menjadi wakil gubernur lantaran dicalonkan oleh Gerindra. Pihaknya tidak ingin kepala daerah bisa begitu saja meninggalkan parpol pengusung setelah terpilih.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapan Korban Pelecehan di Bandara Soetta, Pelaku Dihukum Sesuai Perbuatannya

Harapan Korban Pelecehan di Bandara Soetta, Pelaku Dihukum Sesuai Perbuatannya

Megapolitan
45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

45 Persen Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tak Ada Gejala

Megapolitan
Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Pemprov DKI: 113 Perusahaan Ditutup Selama PSBB Ketat di Jakarta

Megapolitan
100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

100 Petugas Avsec di Bandara Soekarno-Hatta Jalani Tes Narkoba

Megapolitan
Lumpuh gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Lumpuh gara-gara Minum Boba, Ini Kisah Penderita Diabetes dan Penjelasan Dokter

Megapolitan
Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Minta Anies Izinkan Restoran di Mal dan Hotel Beroperasi, PHRI: Kita Sudah Ikuti Protokol Kesehatan

Megapolitan
Kemenhub Luncurkan Aplikasi Lacak Trans, Bisa Tampilkan Rute Transportasi yang Tinggi Sebaran Covid-19

Kemenhub Luncurkan Aplikasi Lacak Trans, Bisa Tampilkan Rute Transportasi yang Tinggi Sebaran Covid-19

Megapolitan
Pria 66 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Depok

Pria 66 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Depok

Megapolitan
Tertinggi Sejak Pandemi, 98 Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Tertinggi Sejak Pandemi, 98 Pasien Isolasi di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Tambah 250 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Pemkot Tangsel Berencana Tambah 250 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Megapolitan
PHRI Sebut Banyak Restoran Tutup dan Pegawai di-PHK karena Kebijakan Larangan Dine In

PHRI Sebut Banyak Restoran Tutup dan Pegawai di-PHK karena Kebijakan Larangan Dine In

Megapolitan
Positif Covid-19, Penghuni Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran

Positif Covid-19, Penghuni Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Bajaj

Mayat Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Bajaj

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Pinggir Kali Cipinang

Polisi Masih Selidiki Kasus Bayi Dibuang di Pinggir Kali Cipinang

Megapolitan
Ada Kasus Positif Covid-19, Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Ditutup 2 Pekan

Ada Kasus Positif Covid-19, Wisma Mahasiswa Aceh Foba di Setiabudi Ditutup 2 Pekan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X