Digusur PT KAI, Warga "DPR" Mengadu ke Jokowi

Mereka memprotes penggusuran permukiman yang dilaksanakan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Seorang pengunjuk rasa atas nama Sunaryo (48) mengatakan, permukimannya digusur PT KAI setelah hari raya Idul Fitri, Agustus 2014 lalu.

Permukiman kumuh itu berada tepat di RW 15, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, warga tidak lagi memiliki tempat tinggal. "Kami ke sini minta keadilan. Nasib kami di Jakarta terkatung-katung. Kami minta Jokowi-Ahok menuhin janjinya menyediakan tempat tinggal yang layak, sesuai janjinya dulu," ujar Sunaryo kepada Kompas.com.

Pascadigusur, lanjut Sunaryo, sekitar seribu warga yang mayoritas berprofesi sebagai pemulung, sopir, dan tukang ojek tersebut terpaksa pindah ke tempat lain. Ada warga yang terpaksa membuat bedeng seadanya di tepi Kanal Banjir Barat. Ada juga yang pindah ke sanak saudaranya.

Sunaryo sendiri mengaku pindah di bantaran Kanal Banjir Barat. Dia tidak mengetahui pasti akan ke mana dia dan keluarganya pindah selanjutnya. "Coba bayangkan, kami kan punya anak-anak yang sekolah dekat situ. Bagaimana jadinya kalau anak-anak enggak punya rumah?" ujar dia.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, perwakilan pengunjuk rasa sempat bertemu pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PNS mengatakan bahwa pengunjuk rasa salah sasaran.

Seharusnya, aspirasi itu ditujukan kepada PT KAI sebagai pemilik lahan. Dalam kebijakan penggusuran itu, Pemprov DKI hanya bersifat membantu. Kendati demikian, perwakilan pengunjuk rasa menolak. Mereka bersikukuh bahwa yang bertugas menyediakan tempat tinggal layak adalah Pemprov DKI Jakarta, bukan PT KAI.

Warga pun akhirnya memilih berorasi secara bergantian dan mengacung-acungkan spanduk berisi tuntutannya di depan kantor gubernur. Saat aksi unjuk rasa berlangsung, Joko Widodo tengah menerima sejumlah tamu di ruang kerjanya.