Kompas.com - 29/09/2014, 20:09 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya di Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya di Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman memberikan rekomendasi atas hasil temuan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) kepada Pemprov DKI.

Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menyerahkan rekomendasi laporan pungutan liar (pungli) tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

"Kami memberikan dokumen saran dan perbaikan untuk pelayanan publik dan perizinan kepada Pak Wagub," kata Danang, seusai pertemuan dengan Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (29/9/2014). [Baca: Ahok Kantongi Nama-nama PNS yang Melakukan Pungli Pengurusan Izin]

Danang menjelaskan, jumlah PNS DKI adalah yang tersbesar di Indonesia dengan sekitar 72.000 pegawai. Tak sedikit dari mereka yang masih melakukan pungli di perizinan. Padahal, lanjut dia, di jajaran pejabat paling tinggi, sudah mau berubah mengikuti ritme kerja Jokowi-Basuki.

Jadi, Ombudsman menilai belum ada komitmen untuk mengubah pelayanan masyarakat menjadi lebih baik antara gubernur, wagub, sekda, dan aparatur pejabat serta PNS di bawahnya.

"Untuk mengubah hal tersebut, harus dilakukan upaya keras. Kalau tidak, ya tidak akan berhasil. Pemprov DKI harus berpegang pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS," kata Danang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jajarannya masih menerima banyak laporan masyarakat terkait pungli dan pelayanan di Pemprov DKI. Modus para pegawai DKI itu dengan meminta imbalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di DKI, kata dia, para PNS masih suka mengurus perizinan warga dengan meminta imbalan. Padahal, DKI telah membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). "Mereka (PNS DKI) masih suka buka lapak sendiri, padahal DKI sudah melakukan PTSP. Pak Wagub tadi saya jelaskan modus ini, dia mengaku tidak tahu," kata Danang.

Danang juga mengimbau agar sesama PNS DKI tidak lagi "saling menyetor" satu sama lain, baik sesama PNS maupun staf kepada pejabat di atasnya. Atas saran ini, kata Danang, Basuki berjanji untuk segera mengukuhkan Badan PTSP (BPTSP) pada Januari 2015 mendatang. Sehingga, seluruh pengurusan perizinan dipusatkan menjadi satu di sana.

Basuki, kata Danang, juga meminta Ombudsman untuk mengawasi perbaikan pelayanan perizinan warga di Badan PTSP.

Sekadar informasi, berdasarkan data Ombudsman, potensi pungli di Pemprov DKI mencapai Rp 1,2 miliar tiap tahunnya. Institusi yang diusut adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta di lima kota administratif serta Suku Dinas Pariwisata, dan unit PTSP di beberapa kecamatan.

Dari hasil investigasi April hingga September 2014, ditemukan adanya praktik penyelewengan pelayanan publik.

Terutama soal pengurusan izin Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Melati atau akomodasi lainnya, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Restoran atau Rumah Makan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebuah Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa

Sebuah Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Izin Belum Juga Turun, PA 212 Berencana Ubah Konsep Acara Reuni 212

Izin Belum Juga Turun, PA 212 Berencana Ubah Konsep Acara Reuni 212

Megapolitan
Korban Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Diduga Seorang Pria

Korban Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Diduga Seorang Pria

Megapolitan
Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin,

Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Kedungwaringin,

Megapolitan
Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Megapolitan
Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

Megapolitan
Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Megapolitan
Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Megapolitan
Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Megapolitan
Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Megapolitan
Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Megapolitan
LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

Megapolitan
Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.