M Taufik: Kemendagri Jangan Bicara Sembarangan

Kompas.com - 03/10/2014, 09:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan surat pengunduran diri sebagai gubernur kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, saat sidang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014). Pengunduran diri ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang. 
TRIBUNNEWS/HERUDINGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan surat pengunduran diri sebagai gubernur kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, saat sidang paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014). Pengunduran diri ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan yang menyebutkan bahwa pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI hanya perlu persetujuan Presiden. Menurut Taufik, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan oleh DPR pada Jumat (26/9/2014) itu belum berlaku.

"Kemendagri jangan bicara sembarangan. Selama revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 belum diteken Presiden dan menjadi keppres, aturan lama di dalamnya masih berlaku," kata Taufik, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Di dalam aturan tersebut, sebelum direvisi, disebutkan bahwa kepala daerah tidak bisa mundur apabila mayoritas anggota DPRD tidak setuju atas usulan tersebut. Setelah direvisi dan disahkan DPR, klausul itu dihilangkan. Saat ini, keppres pembentukan UU terhadap aturan tersebut masih dalam proses.

"Kemendagri sekarang bilang DPRD tidak berpengaruh dan tidak ikut campur, maksudnya apa?" kata Ketua DPD Gerindra DKI itu.

Djohermansyah menyebutkan, penyampaian pengunduran diri Jokowi kepada DPRD hanya bersifat pemberitahuan dan etika. Sementara itu, Jokowi hanya perlu mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri.

Dimulai dari penyampaian surat pengunduran diri kepada Ketua DPRD, kemudian menyampaikan surat pengunduran diri kepada semua anggota Dewan, Jokowi meneruskan surat tersebut kepada Presiden melalui Mendagri.

"Tidak masalah nantinya jika ada fraksi yang menolak (pengunduran diri Jokowi)," kata Djohermansyah.

Ketika surat pengunduran diri itu diterima oleh Presiden, kemudian Presiden akan menandatangani dan menerbitkannya dalam bentuk keppres. Sejak saat itu, Jokowi telah resmi berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.

Pengunduran diri Jokowi dari Gubernur DKI ini terkait dengan pelantikannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2014 mendatang.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

Megapolitan
Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Megapolitan
Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Megapolitan
Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Megapolitan
Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Megapolitan
Soal Tweet Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Soal Tweet Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Megapolitan
Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X