Kompas.com - 03/10/2014, 16:53 WIB
Ilustrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) Kompas.com/Oik YusufIlustrasi Surat Izin Mengemudi (SIM)
EditorPalupi Annisa Auliani
BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota, AKP Bimo Moerdaya, mengatakan, jika ada anggota yang kedapatan melakukan praktik percaloan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Setahu saya tidak ada calon SIM maupun STNK di sini (Polres Bogor Kota-red). Kami terus melakukan pengawasan, kalau ada anggota yang kedapatan jadi calo akan kami tindak," ujar Bimo Moerdaya saat dikonfirmasi Wartakota, Jumat (3/10/2014).

Bimo menjelaskan, perbaikan pelayanan SIM dan STNK di Polres Bogor Kota akan terus diperbaiki. Perbaikan pelayanan dilakukan untuk memberikan kemudahan dan proses cepat bagi pemohon SIM.

"Tentunya proses cepat kalau pemohon mengikuti proses pembuatan SIM dan lolos mengikuti ujian teori dan praktik," kata Bimo. Bagi pemohon pembuatan SIM yang tidak lulus harus mengulang tiga bulan kemudian. "Kenapa lama, karena pemohonnya banyak, jadi antre," ujar dia.

Lebih lanjut kata Bimo, proses pembuatan SIM harus mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan, yaitu mulai dari mengisi formulir pendaftaran, tes kesehatan, ujian teori, dan terakhir ujian praktik. "Jika lulus semua, tinggal bayar administrasi ke Bank kemudian difoto," papar dia.

Calo berseragam

Seperti sebelumnya diberitakan, dalam pantauan Warta Kota, praktik percaloan dalam pengurusan surat izin mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di lingkungan Polres Bogor Kota kembali marak dan dikeluhkan masyarakat.

Tak hanya warga sipil yang menjadi calo, tapi beberapa oknum petugas disebut juga nyambi menjadi calo. Para petugas berseragam itu tak sungkan-sungkan menawarkan jasa mengurus SIM maupun STNK dengan cara cepat dan biaya mahal kepada masyarakat di area parkir Polres Bogor, Jalan KS Tubun, Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.

"Mau apa pak, bikin SIM? Sudah ada yang mengurus atau mau saya urus," kata salah satu oknum petugas kepolisian di area parkir tepi jalan KS Tubun. Tak hanya di situ, praktik percaloan juga terlihat di tengah-tengah antrean pembuatan SIM dan di gang dekat lokasi tes kesehatan.

"Mau kemana pak, sudah ada yang ngurus?" tanya petugas oknum lain yang bertugas di Polres Bogor Kota, yang duduk tak jauh dari belakang lokasi koperasi Polres Bogor Kota kepada pemohon SIM baru.

Mengurus SIM melalui calo dikenakan biaya bervariasi mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Bahkan bagi pemohon yang berkantong tebal, ada yang mengeluarkan uang di atas Rp 500.000.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri, biaya membuat  SIM C baru hanya Rp 100.000, SIM A baru Rp 120.000, SIM B baru Rp120.000, dan SIM BII baru Rp120.000.

"Belum pungutan biaya tes kesehatan Rp 12.000, yang katanya biaya asuransi dikelola oleh yayasan," ujar HS (40) warga Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor usai mengurus SIM.

(Soewidia Henaldi/Max Agung Pribadi)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Warta Kota
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Pesimis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Pesimis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Megapolitan
Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

Megapolitan
Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Megapolitan
Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Megapolitan
Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.