M Taufik: Ahok "Ngawur", Suruh Dia Baca Undang-undang!

Kompas.com - 13/10/2014, 18:06 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik usai acara pelantikan pimpinan DPRD DKI periode 2014-2019, di Gedung DPRD DKI, Jumat (26/9/2014) Alsadad RudiWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik usai acara pelantikan pimpinan DPRD DKI periode 2014-2019, di Gedung DPRD DKI, Jumat (26/9/2014)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas nama calon wakil gubernur. Menurut Taufik, dalam hal pemilihan Wagub DKI yang baru, tugas Basuki nantinya hanya menyampaikan nama calon yang diusulkan oleh partai pengusung kepala daerah, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra DPRD DKI.

Taufik mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai mekanisme pengangkatan wakil gubernur saat wakil gubernur petahana naik jabatan menjadi gubernur.

"Jadi, suruh Ahok (Basuki) baca undang-undang. Ahok itu ngawur," ujar politisi Partai Gerindra itu, Senin (13/10/2014).

Sebelumnya, Ahok menyatakan tidak mau meneken usulan calon wagub yang bakal mendampinginya jika pilihannya hanya Taufik dari Gerindra dan Boy Sadikin dari PDI-P. "Gue enggak mau tanda tangan, boleh dong. Sebelum dipilih anggota DPRD, usulannya kan mesti dari saya dulu, ya sudah mending tidak usah tanda tangan," ujar mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinyatakan lepas jabatan karena akan dilantik sebagai presiden, jabatan gubernur akan dipegang oleh Ahok sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan naiknya Ahok sebagai gubernur, jabatan wagub akan kosong dan partai pengusung kepala daerah petahana diminta menyepakati dua calon untuk diusulkan dan dipilih oleh DPRD DKI sebagai wagub.

Pasal 35 ayat 2 dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kusni Kasdut, Penjahat yang Fenomenal: Pejuang Kemerdekaan yang Tersakiti (2)

Kusni Kasdut, Penjahat yang Fenomenal: Pejuang Kemerdekaan yang Tersakiti (2)

Megapolitan
Sejumlah Siswa Melompat dari Ketinggian Saat Kebakaran Landa SMK Yadika 6 Pondok Gede

Sejumlah Siswa Melompat dari Ketinggian Saat Kebakaran Landa SMK Yadika 6 Pondok Gede

Megapolitan
BMKG: Sebagian Wilayah Jabodetabek Berpeluang Hujan Siang Nanti

BMKG: Sebagian Wilayah Jabodetabek Berpeluang Hujan Siang Nanti

Megapolitan
P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

P2TP2A Tangsel Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan agar Korban Pemerkosaan Ayah Tiri Bisa Sekolah Lagi

Megapolitan
Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Salah Satu Pembunuh Pria di Cengkareng Positif Narkoba

Megapolitan
Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Bank DKI: Tidak Benar Uang Kami Dicuri Oknum Satpol PP

Megapolitan
Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Diduga Bocorkan Informasi, Pria di Cengkareng Dibunuh Komplotan Pemuda

Megapolitan
Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Setelah Enam Jam, Kebakaran di SMK Yadika 6 Pondok Gede Padam

Megapolitan
Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Diduga Bobol ATM, Sejumlah Oknum Satpol PP DKI Dinonaktifkan

Megapolitan
Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Pemkot Jakut Sebut Penggusuran Kawasan Sunter untuk Perbaikan Saluran Air

Megapolitan
Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Lagi, Sukmawati Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Senja Kala Bentor di Kompleks Elite Taman Aries...

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Dishub Kota Tangerang Belum Diajak Diskusi soal ERP

Megapolitan
Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Penggusuran di Sunter, Politisi PDI-P Nilai Anies Tak Konsisten Janji

Megapolitan
Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Rawan Longsor, Tebing Jalan DI Panjaitan Kerap Celakai Pengguna Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X