Kompas.com - 16/10/2014, 17:09 WIB
Kawasan kumuh dan padat penduduk di pinggir Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (28/7/2014). Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan normalisasi di Waduk Pluit untuk mengembalikan fungsinya sebagai kantong air. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO - RODERICK ADRIAN MOZESKawasan kumuh dan padat penduduk di pinggir Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (28/7/2014). Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan normalisasi di Waduk Pluit untuk mengembalikan fungsinya sebagai kantong air.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Relokasi warga sisi timur waduk Pluit, tepatnya RT 19/17 blok G masih belum ada titik temu. Sebab warga yang terkena relokasi menginginkan adanya uang kerohiman ketika rumah mereka digusur.

Syahroni, selaku perwakilan RT 19 menuturkan, pada Rabu malam kemarin warga sudah mendiskusikan masalah harus adanya penggantian uang kerohiman untuk warga yang terkena relokasi.

"Tadi malam sudah sempat ada forum membicarakan kesepakatan uang kerohiman dari pemerintah untuk warga yang terkena gusuran di Blok G," kata Syahroni kepada Kompas.com Kamis (16/10/2014).

Dari hasil kesepakatan forum kemarin malam, warga ingin adanya uang kerohiman dari pemerintah sesuai dengan bentuk bangunan mereka masing-masing. "Untuk nominal kami tidak mematokkan, tetapi kalau bisa warga ingin uang tersebut sesuai dengan bentuk bangunan masing-masing warga, seperti jika bangunannya dari tembok kan tidak mungkin diganti dengan uang seadanya," ucap dia.

Syahroni memastikan warga tidak akan menghalangi relokasi. Akan tetapi, ia meminta pemerintah juga bisa mengerti keadaan warga sekitar.

"Yang namanya pindah kan butuh biaya, lagi pula warga di Blok G juga bukan warga yang tidak resmi, keberadaan mereka diakui oleh kelurahan Penjaringan, jika pemerintah dan warga sudah menemui titik kesepakatan kami tidak akan menghalang-halangi penggusuran kok, malah kalau bis kami bongkar sendiri bangunnya," katanya.

Salah satu warga RT 19 /17 juga menuturkan bahwa warga yang terkena relokasi nanti tidak akan menahan program pemerintah jika mereka bisa memberikan ganti rugi yang layak kepada warga.

"Karena program pemerintah kami tidak menahan penggusuran, akan tetapi pemerintah juga harus menghargai warga yang terkena penggusuran, soalnya kan mereka juga punya hak buat dapat uang kerohiman itu, apalagi ketika mereka bangun rumah itukan gak gratis," ujar Andi (35).

Karena belum ada kesepakatan, kata dia, warga yang sudah didata terkena gusuran belum menengok keadaan rusunawa Muara Baru.

"Belumlah, ngapain lihat kan belum ada kesepakatan antara pemerintah dan warga yang terkena relokasi, nanti kalau sudah ada kesepakatan dan sudah dapat kunci baru dicek oleh warga," katanya.

Hasil forum diskusi pada Rabu malam (15/10/2014) sudah diserahkan ke Kelurahan Penjaringan, namun, Syahroni belum mengetahui tanggapan pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Takut Dikeroyok, Seorang Debt Collector Menceburkan Diri ke Kali Ciliwung

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Depok Hari Ini, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, Selasa 20 April 2021

Megapolitan
Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Soal Tewasnya Tahanan Polres Tangsel, Komnas HAM Masih Perlu Dokumen Pelengkap

Megapolitan
Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Kronologi Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Awalnya Diiming-imingi Pekerjaan

Megapolitan
[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

[Update 19 April]: Bertambah 973, Covid-19 di Jakarta Tembus 400.048 Kasus

Megapolitan
Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Penjaga Sedang Shalat Tarawih, Motor Milik Penghuni Rumah Kos di Setiabudi Digasak Maling

Megapolitan
Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Rizieq Shihab Tanya ke Saksi: Massa Megamendung Sambut Saya dengan Benci atau Cinta?

Megapolitan
Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Tinjau Korban Kebakaran di Taman Sari, Anies Sebut 130 Rumah Ludes Terbakar

Megapolitan
Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Sandiaga Uno: Mudik Enggak Boleh, Wisata Diperbolehkan dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Salip Truk di Daan Mogot, Pengendara Motor Tabrak Trotoar lalu Jatuh dan Tewas Tertabrak

Megapolitan
Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Soal SIKM, Pemprov DKI Tunggu Aturan Lebih Lanjut dari Kemenhub

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Dijual, Sehari Disuruh Layani 5 Pria

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X