Penilaian 100 hari dan setahun setelah pelantikan yang lalu menggunakan survei tatap muka. Kedua survei ini menunjukkan apresiasi positif dari warga Ibu Kota terhadap gerakan pembenahan.
Survei terbaru dilakukan dengan jajak pendapat lewat telepon. Hasilnya, setelah dua tahun berjalan, kinerja pemerintahan Jakarta Baru dianggap semakin baik oleh sebagian besar warga Ibu Kota yang menjadi responden dalam survei ini.
Potret terbaru persepsi publik atas kinerja pemerintahan daerah di Ibu Kota ini digelar pada 16 Agustus 2014 dan 17 Agustus 2014. Sebanyak 716 responden dihubungi lewat telepon, dengan kriteria dipilih secara acak dan berumur minimal 17 tahun.
Para responden dipilih dengan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru dan karenanya dipastikan berdomisili di DKI Jakarta. Tingkat kepercayaan untuk survei ini adalah 95 persen, nirpencuplikan adalah plus-minus 3,7 persen, meski demikian tidak tertutup kemungkinan ada kesalahan di luar pencuplikan.
Litbang Kompas menyatakan dalam laporan hasil surveinya, bahwa data ini tidak dimaksudkan mewakili pendapat seluruh masyarakat di Ibu Kota.
Hasil
Dari survei tersebut, didapatkan hasil masyarakat menyukai perubahan yang dilakukan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Basuki, terutama di bidang kesehatan, birokrasi, dan pendidikan.
Penilaian ini seiring dengan pernyataan 71,4 persen responden yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jakarta Baru. Dibandingkan dengan lainnya, reaksi positif paling banyak diberikan untuk pembaruan di bidang kesehatan.
Hampir 80 persen responden puas terhadap kebijakan kesehatan yang ada. Salah satunya, kemunculan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang kemudian melebur menjadi satu dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Selain KJS, ada pula penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di pasar tradisional dan rumah susun serta pengembangan puskesmas rawat inap. Juga muncul kebijakan penambahan kapasitas tempat tidur kelas tiga pada rumah sakit umum daerah (RSUD) dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Sebanyak 76 persen responden mengaku puas dengan perbaikan birokrasi. Lelang jabatan lurah dan camat menjadi gebrakan yang patut diacungi jempol. Melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) ala Jokowi-Basuki, didapatkan pegawai negeri sipil yang punya kompetensi dan profesionalisme untuk memimpin kelurahan atau kecamatan.
Perbaikan di sektor pendidikan juga dinilai memuaskan oleh 75 persen responden. Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi kebijakan yang menonjol. Keberadaan KJP membawa angin segar bagi pelajar miskin di Jakarta.
Keberadaan lelang jabatan kepala sekolah juga menjadi hal baru yang positif. Melalui program ini, profesionalitas tenaga pendidik diuji. Semua tenaga pendidik PNS di Jakarta yang berusia maksimal 54 tahun berhak mendaftar lelang.
Dengan lelang ini, kepala sekolah baru diharapkan lebih mementingkan manajemen kegiatan belajar-mengajar dibandingkan dengan mengurusi proyek. Bulan Maret, 180 kepala sekolah hasil lelang jabatan telah dilantik Gubernur Jokowi.
CATATAN:
Tulisan ini merupakan cuplikan dari tulisan utuh di Harian Kompas edisi Senin (20/10/2014) berjudul Optimisme ”Jakarta Baru” Berlanjut di Pemerintahan Basuki karya Puteri Rosalina dan Susanti Agustina S dari Litbang Kompas
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
