Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Tak Masalah Dicap Buruk oleh Buruh

Kompas.com - 21/10/2014, 12:13 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan tidak akan menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2015. Sebab, lanjut dia, Pemprov DKI telah meningkatkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) 2013 pada tahun 2012 lalu.

"Mereka minta agar UMP tahun 2015 naik 30 persen. Saya bilang enggak bisa. Dasar mereka apa (minta kenaikan itu). Dulu kami bisa naikkan sampai 43 persen karena lima tahun UMP tidak berubah," kata Ahok seusai menemui Forum Buruh DKI, di Balaikota, Selasa (21/10/2014).

Saat bertemu buruh, Ahok mengaku dituding oleh buruh bahwa dia tidak pro rakyat. Selain itu nilai UMP yang ditetapkan DKI jauh lebih rendah dibanding standar negara berkembang lainnya, Laos.

Kepada buruh, Ahok menjelaskan, peran pemerintah adalah untuk mengadministrasi keadilan sosial, bukan untuk memenuhi kehendak sebagian pihak. Ahok tidak mau membela kepentingan buruh hanya karena takut dianggap tidak baik oleh mereka.

"Saya bilang, dari dulu saya sudah dianggap tidak baik kok sama mereka. Ya sudah nanti kenaikan UMP pasti kecil karena KHL-nya rendah," kata Ahok.

Kenaikan UMP harus berdasar KHL yang sedang disurvei. Pria yang akrab disapa Ahok itu lebih menginginkan untuk menekan inflasi di DKI. Ia pun membantah teori yang menyebutkan KHL di Jakarta akan lebih tinggi dari daerah lain di Indonesia.

Menurut Ahok, justru dengan menekan inflasi ke nilai terendah akan semakin baik. Dengan UMP senilai Rp 2,4 juta saja, lanjut dia, buruh sudah bisa memenuhi segala kebutuhan pokok yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com