Telusuri Dalang Demo Rusuh FPI, Polda Serahkan ke Intelijen

Kompas.com - 22/10/2014, 14:57 WIB
Unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin salah satunya oleh perempuan, Jumat (10/10/2014). Unjuk rasa ini dalam rangka menolak Basuki Tjahaja Purnama jadi Gubenur DKI Jakarta. KOMPAS.com/Andri Donnal PuteraUnjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin salah satunya oleh perempuan, Jumat (10/10/2014). Unjuk rasa ini dalam rangka menolak Basuki Tjahaja Purnama jadi Gubenur DKI Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto mengatakan, penyelidikan soal dalang demo ricuh Front Pembela Islam di Balaikota DKI membutuhkan bantuan intelijen. Hal ini diperlukan karena koordinator demo yang telah ditangkap, yaitu Novel Bamukmin, tidak mau memberi tahu soal dalang dari demo tersebut.

"Saya bicara fakta, bukan analisis, hipotesis, perkiraan, atau prediksi. Itu ranah intelijen," ujar Heru di Polda Metro Jaya, Rabu (22/10/2014). Heru mengatakan, Novel selama ini hanya memberi keterangan seputar hal yang terjadi ketika demo.

Misalnya, broadcast message yang digunakan untuk mengumpulkan massa. Secara kasat mata, dia mengatakan, hal tersebut mengesankan bahwa ada pihak yang mendanai demo itu. Namun, hal itu termasuk dalam asumsi sehingga tidak bisa diproses. [Baca: Kepada Penyidik, Anggota FPI Mengaku Bawa Batu untuk Wirid]

Di sinilah, kata Heru, fungsi intelijen dalam kasus tersebut. Intelijen dapat memberi informasi, masukan, atau prediksi. Informasi dari intelijen tersebut bisa digunakan sebagai informasi tambahan dalam penyelidikan, atau bahkan menjadi alat bukti.

Jika tidak, maka polisi akan menyelidiki berdasarkan keterangan saksi atau tersangka saja. Menurut Heru, penyidik tidak bisa memaksakan keterangan tersangka. Dia mengambil contoh saat Novel berkata bahwa batu yang dibawa massa FPI dari tempat di Jawa Barat ke lokasi demonstrasi hanya untuk wirid.

Secara logika, tidak ada wirid membawa batu. Namun, penyidik tak bisa memaksakan keterangan, dan akhirnya hal itu muncul dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Informasi dari intelijen juga harus diuji oleh reserse, apakah informasi bisa jadi bukti dalam penyidikan, atau hanya informasi masukan bagi pimpinan," ujar Heru.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Dinkes DKI: Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun Akan Digelar di Sekolah

Megapolitan
Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Dibanding Juli 2021, Jumlah Penumpang MRT Jakarta Naik 596 Persen

Megapolitan
Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Dinas LH Kembali Segel Saluran Limbah Pabrik Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Tangerang 94 Persen

Megapolitan
Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Keputusan Gubernur Banten: UMK 2022 Kota Tangerang Rp 4.285.798, Kota Tangsel Rp 4.280.214

Megapolitan
Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Curhat Orangtua Murid SMPN 2 Depok Izinkan Anak Ikut PTM Terbatas

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Korban Pelecehan Seksual KPI Harap Polres Jakpus Segera Rampungkan Penyelidikan

Megapolitan
Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Cerita Guru SMPN 2 Depok Senang PTM Terbatas

Megapolitan
Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Satu Mahasiswi Meninggal, UPN Veteran Jakarta Sebut Pembaretan Menwa Tak Berizin

Megapolitan
6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

6 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Pengeroyokan, Polisi Cari Pelaku Lain

Megapolitan
Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Mulai Rabu, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk Pasar Anyar Bogor

Megapolitan
Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Jenazah Korban Mutilasi di Bekasi Diserahkan ke Keluarga

Megapolitan
Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Penjelasan Rektor UPN Veteran Jakarta soal Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Wali Kota Tangerang Menyoroti Beban Tracking WNA Positif Covid-19

Megapolitan
Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Wakil Wali Kota Depok Mempertanyakan Data Pelecehan Seksual Anak, Ini Penjelasan Kejaksaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.