Ahok: BKSP Jabodetabekpunjur "Bubarin" Saja

Kompas.com - 28/10/2014, 18:35 WIB
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi usai mengadakan pertemuan di Balaikota Jakarta, Selasa (28/10/2014) Alsadad RudiPlt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi usai mengadakan pertemuan di Balaikota Jakarta, Selasa (28/10/2014)
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat forum Badan Kerja Sama Provinsi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Puncak dan Cianjur (BKSP Jabodetabekpunjur) untuk dibubarkan saja.

Menurut dia, forum itu tidak efektif dalam mengatasi permasalahan antarkota mitra.
"Itu (BKSP Jabodetabekpunjur) bubarin saja," kata pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota, Selasa (28/10/2014).

Seharusnya, lanjut dia, forum itu berperan optimal dalam mengatasi permasalahan transportasi, banjir, tata ruang, serta ketenagakerjaan di kawasan Jabodetabekpunjur.

Menurut dia, yang lebih efektif adalah pertemuan antar-kepala daerah dan saling menyampaikan permasalahan di kotanya masing-masing.


Nantinya, Pemprov DKI, sebagai kota yang paling besar penduduk serta anggarannya, membantu kota mitra lain dengan bantuan keuangan, seperti yang Ahok lakukan beberapa waktu lalu di Wisma Antara, Jakarta Pusat.

Saat itu, Basuki sebagai tuan rumah mengundang Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Wali Kota Depok Nur Mahmudi, dan kepala daerah kota mitra lain.

Pada APBD DKI 2015, Pemprov DKI bakal memberikan Rp 250 miliar kepada Pemkot Bekasi. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang berada di samping Basuki menyatakan hal senada terkait BKSP Jabodetabekpunjur.

"BKSP Jabodetabekpunjur ini organisasinya ada, tetapi manfaatnya tidak ada," kata Rahmat.

Sejak 2010, Pemprov DKI memberikan hibah untuk penanganan banjir di beberapa kabupaten atau kotamadya di daerah sekitar Jakarta melalui BKSP Jabodetabekpunjur. Pada tahun 2010, DKI memberikan dana hibah sebesar Rp 25 miliar untuk sembilan daerah penyangga.

Dana hibah ini untuk pengembangan di bidang kesehatan, pendidikan, kebersihan, sinkronisasi tata ruang kawasan Jabodetabekjur, pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah.

Kemudian, pada 2011, Pemprov DKI menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 45 miliar kepada pemeritah daerah penyangga.

Dana hibah diberikan untuk pengembangan daerah mitra dengan komposisi 70 persen di bidang transportasi, sumber daya air, tata ruang, dan lingkungan hidup, serta 30 persen di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan industri pergudangan.

Selama dua tahun terakhir kemarin, pada 2012-2013 jumlah dana hibah untuk pemerintah daerah di kawasan Bodetabek tetap sama dengan jumlah yang dialokasikan pada 2011, yaitu Rp 45 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Megapolitan
Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Megapolitan
Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Megapolitan
Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Megapolitan
Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Megapolitan
Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Megapolitan
Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Megapolitan
Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Megapolitan
Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Megapolitan
Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Megapolitan
Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Megapolitan
Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Megapolitan
Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Megapolitan
2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Mahasiswa Berlarian ke Sarinah, Saksi Sebut Mereka Sempat Blokade Jalan Sebelum Ditangkap

Mahasiswa Berlarian ke Sarinah, Saksi Sebut Mereka Sempat Blokade Jalan Sebelum Ditangkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X