Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Pilih Wakil Sendiri, Ahok Dikritik PDI-P

Kompas.com - 03/11/2014, 15:23 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tak menghilangkan peran partai politik dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta. Hal itu merespons sikap Ahok yang beberapa waktu lalu menyatakan akan memilih sendiri wakilnya. [Baca: Ahok Kenalkan Sarwo Handayani Menjadi Cawagub di Hadapan Ribuan PNS]

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jhonny Simanjuntak mengatakan, wakil gubernur merupakan jabatan politik yang proses pengisiannya harus melalui persetujuan partai politik, berbeda dengan jabatan-jabatan lain di lingkungan Pemprov DKI, yang merupakan jabatan karier yang proses pengisiannya bisa melalui penunjukan langsung.

"Gubernur dan wakil gubernur adalah jabatan politik. Pak Ahok bisa terpilih karena peran partai politik. Oleh karena itu, Pak Ahok harus lebih arif dalam menyingkapi hal itu. Dengarkan masukan dari partai politik dan jangan melupakan akar," kata Johnny, di Gedung DPRD DKI, Senin (3/11/2014).

Jhonny menilai, pemimpin yang mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak merupakan cerminan rendah hati. Masukan tersebut, kata dia, bisa dari mana saja, termasuk dari partai politik. [Baca: Ramai-ramai Lamar Jadi Wagub DKI Pendamping Ahok]

"PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya Ahok naik menjadi gubernur. Tetapi, tentunya kami juga tidak akan segan-segan untuk bersikap kritis," ujar Jhonny.

Ahok telah beberapa kali menyatakan lebih senang untuk memilih sendiri wakilnya. Adapun orang yang rencananya akan ia pilih apabila nantinya ia diperbolehkan untuk memilih sendiri wakilnya adalah mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI yang kini menjadi Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani.

"Kalau Perppu Nomor 1 Tahun 2014 sudah berjalan, peraturan penunjukan wakil gubernur di tangan saya, saya akan menunjuk Bu Yani (sapaan Sarwo Handayani) menjadi wakil gubernur DKI," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Jumat (31/10/2014), lalu.

Alasan Ahok ingin merekrut wakil gubernur dari kalangan birokrat DKI adalah sebagai penghargaan kepada PNS DKI yang sudah mengabdi dan bekerja dengan baik. "Ini sekaligus janji kami untuk tidak merekrut orang dari luar dan memberi penghargaan bagi orang dalam," ujar Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puslabfor Olah TKP Toko 'Saudara Frame' di Mampang yang Terbakar

Puslabfor Olah TKP Toko "Saudara Frame" di Mampang yang Terbakar

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Polisi Tangkap Pembunuh Perempuan yang Jasadnya Tergeletak di Dermaga Pulau Pari

Megapolitan
Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Hendak Cuci Kaki, Warga Kalideres Temukan Mortir Berkarat Buatan Yugoslavia

Megapolitan
Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Pemilik Warung di Koja Tiba-tiba Dibacok ODGJ, Sang Anak: Ayah Enggak Salah Apa-apa...

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Seorang Pria Meninggal di Trotoar Jalan Margonda, Diduga karena Sakit

Megapolitan
Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Pemuda Disebut Curi Pembatas Jalan di Ragunan, Polisi: Dia Pinjam, Bukan Mencuri

Megapolitan
Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Peringati Hari Bumi, Fahira Idris Harap Semakin Banyak Pemda Terbitkan Aturan Kantong Plastik Sekali Pakai

Megapolitan
Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Megapolitan
Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kerahkan 7.783 Personel, Polisi Klaim Tak Bawa Senjata Api untuk Kawal Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Megapolitan
Kualitas Udara Jakarta Siang Ini Membaik di Posisi Ke-29 Dunia, Masuk Kategori Sedang

Kualitas Udara Jakarta Siang Ini Membaik di Posisi Ke-29 Dunia, Masuk Kategori Sedang

Megapolitan
Ratapan Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame', Tak Menyangka Anaknya Tewas Usai 5 Hari Bekerja

Ratapan Ibu Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame", Tak Menyangka Anaknya Tewas Usai 5 Hari Bekerja

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Ada Demo di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas Diduga Dibunuh Kekasihnya di Kelapa Gading Sudah Punya Dua Anak dari Pria Lain

Wanita Hamil yang Tewas Diduga Dibunuh Kekasihnya di Kelapa Gading Sudah Punya Dua Anak dari Pria Lain

Megapolitan
Begal Remaja Berkatana di Bekasi Sempat Tabrak Polisi, Nyaris Diamuk Massa

Begal Remaja Berkatana di Bekasi Sempat Tabrak Polisi, Nyaris Diamuk Massa

Megapolitan
Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar MK Saat Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres, Hindari Jalan Ini

Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar MK Saat Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres, Hindari Jalan Ini

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com