Kompas.com - 04/11/2014, 15:22 WIB
Seorang warga menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). Dian MaharaniSeorang warga menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada 3 November 2014. Banyak warga yang bertanya-tanya soal kegunaan KIS karena sudah ada program-program jaminan kesehatan lainnya, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan khusus untuk wilayah DKI Jakarta, sudah ada Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati memaparkan, pada dasarnya, KIS, JKN, dan KJS adalah program-program yang berada di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

KIS, kata Dien, adalah perpanjangan dari program JKN yang khusus menyasar para fakir miskin. JKN merupakan program yang diluncurkan per 1 Januari 2014.

"Jadi, warga miskin yang dulu terdaftar di Jamkesmas, sekarang terdaftar di Kartu Indonesia Sehat. JKN dan KIS datanya juga dari BPJS. Jadi, semuanya satu pintu. JKN dan KIS itu kartunya, pelaksananya BPJS," papar Dien kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Mengenai hubungan antara KIS dan KJS, menurut Dien, keduanya sama-sama menyasar kalangan fakir miskin. Namun, KIS dapat menutupi kekurangan pada KJS, yakni dapat membantu warga fakir miskin yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta, tetapi tinggal di Jakarta.

Menurut Dien, selama ini banyak warga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta yang tidak bisa mendapatkan KJS dan memperoleh pelayanan kesehatan karena tidak memiliki KTP DKI.

"Jadi, para PMKS kalau tidak punya KTP DKI tetap bisa punya KIS. Kalau orang tidak punya KTP DKI tetapi dia tinggal di Jakarta sebagai PMKS, itu yang menjadi sasaran KIS," ujar Dien.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atas dasar itulah, Dien memastikan tidak akan ada penerima ganda dari progran-program tersebut. "Tidak bakal ada tumpang tindih. Kan semua datanya itu diperoleh dari data milik BPJS. KJS kan juga sudah kita integrasikan dengan BPJS," ujar dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Bangunan di Atas Saluran Air Kemang Belum Seluruhnya Dibongkar, Camat Minta Pemilik Tambah Pekerja

Megapolitan
Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Pemuda Pancasila Akui 16 Tersangka Ricuh Demo di DPR/MPR Anggota Aktif

Megapolitan
Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Anies Sebut Formula Pengupahan Saat Ini Tak Cocok untuk Jakarta

Megapolitan
PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

PTM Terbatas di Depok Dimulai Lagi Besok

Megapolitan
Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Klaster PTM Terbatas di Kota Bogor, 24 Orang Positif Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Kasus Covid-19 di Depok Meningkat, Hanya 2 dari 30 Kelurahan yang Nihil Kasus

Megapolitan
LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

LPSK: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak Naik Tajam, Diduga Efek Pandemi Covid-19

Megapolitan
Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Polisi yang Dianiaya Oknum Anggota Pemuda Pancasila Membaik, Segera Pulang

Megapolitan
Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Pelecehan Seksual Anak di Depok Marak Terjadi, Tigor: Status Kota Layak Anak Harus Dicabut

Megapolitan
Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Sisa Seorang Pasien Dirawat di Rumah Lawan Covid-19 Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.