Kompas.com - 06/11/2014, 15:08 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan adanya kegiatan fiktif di Dinas Kesehatan DKI pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Setidaknya ada 34 kegiatan dengan jumlah anggaran "siluman" sebesar Rp 33,442 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengakui adanya pos anggaran itu di dalam APBD DKI 2014. [Baca: BPKP Juga Temukan Anggaran "Siluman" di Dinas Kesehatan DKI]

"Ini perlu diklarifikasi. Memang ada uangnya, tetapi tidak kami kerjakan kegiatan itu dan menjadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," kata Dien, seusai mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam acara Pengarahan Peserta Internship Dokter Angkatan Pertama, di Balaikota, Kamis (6/11/2014).

Anggaran siluman itu, ujar Dien, untuk membeli alat pemadam kebakaran. Anggaran pengadaan alat pemadam kebakaran itu tersebar untuk ditempatkan di Suku Dinas, Dinas Kesehatan, Puskesmas Kelurahan, Puskesmas Kecamatan, hingga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

"Kami enggak ngusulin (pengadaan alat pemadam kebakaran), untuk apa alat itu, kalau ada kebakaran atau peristiwa lain kan tinggal telepon pemadam kebakaran. Saya juga tadi sudah ditanya Pak Plt Gubernur (Basuki), saya bilang saja kalau anggaran itu tidak dipakai, ngapain juga dikerjakan," kata Dien.

Sekadar informasi sebelumnya, BPKP DKI menemukan anggaran "siluman" di Dinas Kesehatan DKI. Ada sekitar 34 kegiatan fiktif dengan jumlah anggaran siluman sebesar Rp 33,442 miliar. Anggaran siluman juga ditemukan di Dinas Kesehatan DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif.

Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijanto menjelaskan, agar hal ini tidak terulang kembali dalam penyusunan dan penetapan APBD DKI tahun mendatang, ia menegaskan Pemprov DKI untuk segera mengoptimalkan penerapan e-budgeting. Sehingga, ia berharap keberadaan anggaran siluman dalam kegiatan fiktif itu segera dihilangkan.

"Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi (korupsi). Meski (anggaran) sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini," kata Bonny.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

6 Penghuni Indekos di Tambora Tewas Terbakar, Polisi Masih Identifikasi Korban

Megapolitan
Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Ada Kedai Kopi di Halte Harmoni, Pembeli dan Penumpang Transjakarta Berdempetan, Antrean Mengular

Megapolitan
Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Klaim Peminat Rusunawa Tinggi, Pemprov DKI: Waiting List-nya Banyak

Megapolitan
Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Wagub DKI Akan Minta PT Transjakarta Evaluasi Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Kelompok Begal Belasan Kali Beraksi di Jakarta Barat, 3 Kali Lukai Korban dengan Senjata Tajam

Kelompok Begal Belasan Kali Beraksi di Jakarta Barat, 3 Kali Lukai Korban dengan Senjata Tajam

Megapolitan
Atasi Kemacetan, Dishub Bekasi Akan Uji Coba Contraflow di Jalan Perjuangan Mulai 23 Agustus

Atasi Kemacetan, Dishub Bekasi Akan Uji Coba Contraflow di Jalan Perjuangan Mulai 23 Agustus

Megapolitan
Percepat Peralihan ke Bus Listrik, Transjakarta Gandeng Equipmake Holdings Plc dan PT VKTR Teknologi Mobilitas

Percepat Peralihan ke Bus Listrik, Transjakarta Gandeng Equipmake Holdings Plc dan PT VKTR Teknologi Mobilitas

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Pengacara: Mereka Legawa, Tak Akan Banding

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Pengacara: Mereka Legawa, Tak Akan Banding

Megapolitan
Penumpang Transjakarta Keluhkan Kedai Kopi di Halte Harmoni: Jadi Lebih Sumpek

Penumpang Transjakarta Keluhkan Kedai Kopi di Halte Harmoni: Jadi Lebih Sumpek

Megapolitan
Mahasiswa UI Dibegal Saat Duduk di Warkop Kawasan Beji, Polisi Lakukan Penyelidikan

Mahasiswa UI Dibegal Saat Duduk di Warkop Kawasan Beji, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Gunakan Visa Palsu, Tiga WN Pakistan Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Gunakan Visa Palsu, Tiga WN Pakistan Ditangkap Imigrasi Soekarno-Hatta

Megapolitan
Komplotan Begal Bersenjata di Jakarta Barat Punya Peran Berbeda, Ada yang Pepet Korban hingga Jual Motor Curian

Komplotan Begal Bersenjata di Jakarta Barat Punya Peran Berbeda, Ada yang Pepet Korban hingga Jual Motor Curian

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.