Kompas.com - 11/11/2014, 10:25 WIB
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta sepakat menggunakan hak interpelasi (meminta keterangan legislatif kepada eksekutif) terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Senin (10/11/2014).

"Ujung-ujungnya, kami mau memakzulkan Ahok (Basuki)," kata pria yang akrab disapa Lulung itu.

Hak interpelasi itu akan digunakan untuk bertanya terkait beberapa kebijakan Basuki yang dianggapnya telah meresahkan warga Jakarta. Salah satunya adalah Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 67 Tahun 2014 tentang instruksi pelarangan penjualan dan pemotongan hewan di jalur hijau, taman kota, trotoar, dan fasilitas umum.

Lulung mengklaim dirinya terus mendapat protes dari warga Jakarta atas peraturan yang ditandatangani oleh Basuki itu, salah satunya dari Front Pembela Islam (FPI). Jika kebijakannya itu sudah memicu kericuhan, lanjut dia, stabilitas keamanan politik Ibu Kota terganggu.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 (c) tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, Ahok ini sudah melanggar aturan," ucap pria yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP DKI ini oleh Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy ini.

Lulung juga menganggap Ahok telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 (f), yakni kepala daerah diwajibkan menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.

Lulung memberi contoh, pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang disebut Ahok sebagai bajingan, DPRD yang dilabeli Basuki sebagai "pemeras" pihak eksekutif, dan lainnya.

Selain itu, Ahok juga berkinerja buruk dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota. Buktinya adalah serapan anggaran DKI tahun 2014 yang baru mencapai sekitar 30 persen.

"Artinya, dia tidak bisa kerja, sebagai pemimpin, Ahok tidak cakap. Makanya, ini lagi digagas (interpelasi). Partai di KMP sudah sepakat," ujar Lulung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tidak Ada Kampung Pecinan di Pondok Cina Depok, Begini Alasan dan Sejarahnya...

Tidak Ada Kampung Pecinan di Pondok Cina Depok, Begini Alasan dan Sejarahnya...

Megapolitan
Fakta Baru Sekeluarga Tewas di Kalideres, Berkaitan dengan Ritual yang Bersumber dari Budyanto

Fakta Baru Sekeluarga Tewas di Kalideres, Berkaitan dengan Ritual yang Bersumber dari Budyanto

Megapolitan
Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang Buat Bayar Sewa

Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang Buat Bayar Sewa

Megapolitan
Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Rumah Sosial Kutub Bergerak Jadikan Limbah Minyak Jelantah Jadi Sedekah

Megapolitan
Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Kali Angke yang Kini Mudah Meluap, Dulunya Jadi Andalan Moda Transportasi Air Batavia

Megapolitan
Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Kisah Jaelani, Petugas PPSU yang Lukis Kolong Tol di Jakarta Barat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

[POPULER JABODETABEK] Menengok Halte Bundaran HI Usai Direvitalisasi | Tanggul Laut yang Retak di Jakarta Ditambal Seadanya

Megapolitan
Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Jalur Sepeda di Jalan Penjernihan 1 Diterobos Motor dan Angkot Saat Jam Pulang Kantor

Megapolitan
Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Megapolitan
Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polres Jaksel Sita CCTV untuk Usut Kasus Anak Kombes Aniaya Teman di PTIK

Polres Jaksel Sita CCTV untuk Usut Kasus Anak Kombes Aniaya Teman di PTIK

Megapolitan
 Saat Jakpro Disebut Tetap Cari Untung Dari Korban Gusuran JIS

Saat Jakpro Disebut Tetap Cari Untung Dari Korban Gusuran JIS

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Buku Mantra dan Ritual Budyanto di Balik Tewasnya Sekeluarga di Kalideres

Buku Mantra dan Ritual Budyanto di Balik Tewasnya Sekeluarga di Kalideres

Megapolitan
APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.