Pejabat Kepulauan Seribu Lebih Sering di Jakarta

Kompas.com - 11/11/2014, 14:30 WIB
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengeluhkan kualitas pelayanan pejabat publik. Menurut warga, pejabat lebih sering berada di kantor penghubung yang berada di Jakarta daripada di tempat tugas mereka di kepulauan tersebut.

Musleh (30), warga Pulau Pramuka, Senin (10/11/2014), mengatakan, banyak pejabat yang lebih sering berada di Jakarta. Padahal, di ibu kota kabupaten ataupun kecamatan dan kelurahan ada kantor untuk mereka.

Ia menambahkan, selama ini kantor-kantor pemerintahan tersebut sering hanya diisi staf yang tak mengerti detail mekanisme pengurusan administrasi, seperti mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, atau perizinan usaha. Akibatnya, warga harus datang langsung ke kantor perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu di kawasan Bahtera Jaya dan Mitra Praja, Ancol, Jakarta Utara.

Warga yang mengurus administrasi di Jakarta paling tidak harus mengeluarkan biaya Rp 200.000 sekali jalan. Tak jarang warga tak tahu lokasi kantor penghubung sehingga waktu perjalanan jadi lebih lama. Hal itu membuat urusan mereka kadang tak bisa tuntas dalam satu hari.

Musleh juga mengeluhkan minimnya jumlah dokter di rumah sakit setempat. Ia mengatakan pernah menemukan hanya ada dua-empat dokter umum di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka.

Tak bisa dibiarkan

Kamilus, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pengaduan Masyarakat Plt Gubernur DKI Jakarta, membenarkan keluhan warga itu. Ia menyayangkan para pejabat yang hanya datang ke pulau-pulau saat ada acara besar. Padahal, menurut dia, pejabat di Kepulauan Seribu sudah diberi tunjangan tambahan Rp 2 juta per orang untuk keselamatan selama menjalankan tugas.

”Hal seperti ini tak bisa dibiarkan karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” kata Kamilus, Minggu (9/11/2014).

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, warga agar melaporkan pejabat yang jarang berada di tempat. ”Seharusnya para pejabat berada di sana. Dokter dan guru wajib berada di sana. Lurah dan camat juga,” kata Saefullah, yang mengatakan tak ada laporan warga yang masuk kepadanya hingga saat ini.

Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin mengungkapkan, dia membagi 256 pegawai kabupaten, kecamatan, dan kelurahan secara proporsional untuk berjaga di pulau dan di kantor penghubung. Menurut dia, tugas pegawai di kantor penghubung tak kalah penting karena bertugas mewakili kabupaten dalam rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Ia mengaku minimal tiga hari dalam sepekan berada di pulau. ”Karena wilayah geografis yang terpisah, pegawai terkadang tak bisa sekaligus menjangkau semua pulau,” kata Asep saat dihubungi, Senin. (DEA/FRO)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

Penembakan Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Brigadir AM Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Pengangkatan Sampah Kayu di Kali Bekasi Terkendala Alat Berat

Megapolitan
[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

[UPDATE] Depok Catat 2.157 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

1.968 Titik Tali Air di Jakarta Utara Rusak, Kini sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Juga Pernah Membegal Pesepeda

Megapolitan
UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 1 Desember: Tambah 1.058 Kasus Covid-19 di Jakarta, 10.128 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Polisi: Tersangka Pencabulan Bocah di Pondok Aren Sudah 4 Kali Beraksi Sejak 2017

Megapolitan
Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Gaji Anggota DPRD DKI Diusulkan Rp 8,38 Miliar Per Tahun pada 2021

Megapolitan
Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

Megapolitan
Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Positif Covid-19, Anies dan Riza Patria Akan Jalankan Isolasi Mandiri Dua Minggu

Megapolitan
Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Tempat Isolasi OTG Covid-19 di Depok dari CSR Tak Kunjung Beroperasi, Ini Kata Pjs Wali Kota

Megapolitan
Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Megapolitan
Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X