Pejabat Kepulauan Seribu Lebih Sering di Jakarta

Kompas.com - 11/11/2014, 14:30 WIB
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengeluhkan kualitas pelayanan pejabat publik. Menurut warga, pejabat lebih sering berada di kantor penghubung yang berada di Jakarta daripada di tempat tugas mereka di kepulauan tersebut.

Musleh (30), warga Pulau Pramuka, Senin (10/11/2014), mengatakan, banyak pejabat yang lebih sering berada di Jakarta. Padahal, di ibu kota kabupaten ataupun kecamatan dan kelurahan ada kantor untuk mereka.

Ia menambahkan, selama ini kantor-kantor pemerintahan tersebut sering hanya diisi staf yang tak mengerti detail mekanisme pengurusan administrasi, seperti mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, atau perizinan usaha. Akibatnya, warga harus datang langsung ke kantor perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu di kawasan Bahtera Jaya dan Mitra Praja, Ancol, Jakarta Utara.

Warga yang mengurus administrasi di Jakarta paling tidak harus mengeluarkan biaya Rp 200.000 sekali jalan. Tak jarang warga tak tahu lokasi kantor penghubung sehingga waktu perjalanan jadi lebih lama. Hal itu membuat urusan mereka kadang tak bisa tuntas dalam satu hari.

Musleh juga mengeluhkan minimnya jumlah dokter di rumah sakit setempat. Ia mengatakan pernah menemukan hanya ada dua-empat dokter umum di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka.

Tak bisa dibiarkan

Kamilus, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pengaduan Masyarakat Plt Gubernur DKI Jakarta, membenarkan keluhan warga itu. Ia menyayangkan para pejabat yang hanya datang ke pulau-pulau saat ada acara besar. Padahal, menurut dia, pejabat di Kepulauan Seribu sudah diberi tunjangan tambahan Rp 2 juta per orang untuk keselamatan selama menjalankan tugas.

”Hal seperti ini tak bisa dibiarkan karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” kata Kamilus, Minggu (9/11/2014).

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, warga agar melaporkan pejabat yang jarang berada di tempat. ”Seharusnya para pejabat berada di sana. Dokter dan guru wajib berada di sana. Lurah dan camat juga,” kata Saefullah, yang mengatakan tak ada laporan warga yang masuk kepadanya hingga saat ini.

Bupati Kepulauan Seribu Asep Syarifudin mengungkapkan, dia membagi 256 pegawai kabupaten, kecamatan, dan kelurahan secara proporsional untuk berjaga di pulau dan di kantor penghubung. Menurut dia, tugas pegawai di kantor penghubung tak kalah penting karena bertugas mewakili kabupaten dalam rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Ia mengaku minimal tiga hari dalam sepekan berada di pulau. ”Karena wilayah geografis yang terpisah, pegawai terkadang tak bisa sekaligus menjangkau semua pulau,” kata Asep saat dihubungi, Senin. (DEA/FRO)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Megapolitan
Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X