"Kami sudah berdialog dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jakarta untuk mencoba memediasi konflik FPI dengan Plt Gubernur," kata Syarifuddin seusai pembukaan Rapat Koordinasi Daerah MUI DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (12/11/2014).
Ia mengatakan, konflik kedua belah pihak harus segera diselesaikan sehingga tidak semakin runcing dan menimbulkan masalah yang semakin besar.
Syarifuddin menambahkan, semua pihak juga tidak perlu terprovokasi dengan aksi unjuk rasa anggota FPI di depan kantor DPRD maupun di Balaikota baru-baru ini.
"Kami mengharapkan ini cepat selesai. Jangan berlarut-larut karena tidak ada gunanya saling berseteru," tambah Syarifuddin.
Dia berpendapat, keputusan Ahok mengusulkan pembubaran ormas FPI hanya akan memperuncing masalah.
Wakil Ketua MUI Pusat KH Maruf Amin juga meminta anggota organisasi FPI menyampaikan aspirasi sesuai yang diatur dalam konstitusi. [Baca: MUI Minta FPI Sampaikan Aspirasi Sesuai Konstitusi]
"Semua orang berhak menyampaikan aspirasi. Jadi, sebaiknya FPI juga menyampaikan aspirasi yang dijamin konstitusi. Nanti penyelesaiannya juga sesuai konstitusi," katanya.
Ia mengatakan, konflik antara FPI dan Plt Gubernur DKI tersebut harus diselesaikan secara arif dan mengedepankan dialog.
"Sudah benar kalau FPI menyampaikan aspirasi ke DPRD. Nanti akan diselesaikan juga dengan mengkaji aturan dan konstitusi," ucap Syarifuddin.
Menurut dia, menyampaikan aspirasi dengan tindakan anarkistis bukan bagian dari wajah Islam. Komunikasi dan dialog menjadi jalan terbaik untuk mencari solusi atas konflik tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.