Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/11/2014, 19:54 WIB
Unoviana Kartika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana membatasi jumlah sepeda motor yang akan melintas di Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, hingga Harmoni, Jakarta Pusat.

Kendati demikian, rencana tersebut belum diimbangi dengan penyediaan lahan parkir yang mumpuni di sekitar kawasan tersebut, terutama di titik-titik yang bersentuhan langsung dengan jalan-jalan yang dibatasi itu. [Baca: DPRD Minta Ahok Tunda Larangan Sepeda Motor Melintas di Bundaran HI]

Lahan parkir sepeda motor di Sarinah Thamrin Plaza, misalnya. Berdasarkan pengamatan Kompas.com, Rabu (12/11/2014) sore, lahan dengan luas sekitar 15 x 20 meter itu tampak dijejali oleh sepeda motor. [Baca: Dikritik, Rencana DKI Operasikan Bus Tingkat sebagai Angkutan Umum]

Sepeda motor yang diparkir di sana tidak hanya tersusun secara sejajar, tetapi juga melintang. Sepeda motor yang diparkir melintang tampak menutupi sepeda motor lainnya yang diparkir di sampingnya. Semuanya tampak tak beraturan.

Menurut Condro Wahyu (30), salah satu petugas parkir di kawasan tersebut, pemandangan seperti itu terlihat hampir setiap hari. "Memang lahannya kecil banget, terpaksa diparkir melintang juga," kata dia. [Baca: Kebijakan Pembatasan Motor Tak Populer, Ahok Tak Peduli]

Ia meyakini, lahan tersebut tidak akan cukup menampung sepeda motor yang akan melintasi Jalan MH Thamrin hingga Harmoni. "Jumlahnya pasti ribuan lebih ya, lahan sekecil ini mana muat. Mau enggak mau, harus ada perluasan," ujarnya.

Sepeda motor yang diparkir di lahan tersebut dikenakan tarif Rp 2.000 untuk satu jam pertama, dan Rp 1.000 untuk tiap satu jam berikutnya. Lebih kurang, lahan parkir di Sarinah Thamrin Plaza hanya dapat menampung 350 sepeda motor.

Selain di lahan parkir Sarinah Thamrin Plaza, pemerintah juga menargetkan lahan parkir di lapangan IRTI Monumen Nasional (Monas) dan Carrefour Jalan Gajah Mada sebagai tempat parkir sepeda motor yang akan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Ketua RW di Pondok Pinang Takut Kebanjiran Usai Saluran Air Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Perampokan Minimarket di Bekasi, Warga: Polisi Jarang Patroli

Megapolitan
Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Pengamen di Cakung Pukul Pemuda Disabilitas karena Kesal Tak Diberi Uang

Megapolitan
Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Pengamat: Mestinya Oknum yang Disebut Aiman Diperiksa atau Melapor

Megapolitan
Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Minimarket di Bekasi Dirampok Komplotan Bersenjata, Warga Takut Jadi Korban

Megapolitan
Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Tekan Kemacetan di Pamulang dan Pondok Aren, Dishub Tangsel Bakal Terapkan Sistem Satu Arah

Megapolitan
RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien 'Caleg Gagal'

RSJ Dr Soeharto Heerdjan Tidak Siapkan Pelayanan Khusus bagi Pasien "Caleg Gagal"

Megapolitan
Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Warga: Dari Zaman Gubernur DKI Jokowi, Baru Sekarang Saluran Air di Jalan RA Kartini Diperbaiki

Megapolitan
Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Soal Wacana Gubernur Jakarta Akan Ditunjuk Presiden, F-PKS: Seperti Kembali ke Orba

Megapolitan
Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Fraksi PDI-P DKI Sebut Biaya Pilkada Jangan Jadi Alasan Atur Penunjukan Langsung Gubernur Jakarta

Megapolitan
Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Sebut Aiman Pantas Protes atas Laporannya, Pengamat: Ini Pasal Karet

Megapolitan
Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Minimarket di Sebelah Tokonya Dirampok, Alamsyah: Ini Baru Pertama Kali Terjadi

Megapolitan
Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Kritik Wacana Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Fraksi PDI-P: Jangan Kebiri Hak Warga!

Megapolitan
Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Tolak RUU DKJ soal Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, F-PKS: Harus Kembali ke Semula

Megapolitan
Belum Dapat Izin PUPR, Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang Baru Rampung Setengah

Belum Dapat Izin PUPR, Perbaikan Saluran Air di Pondok Pinang Baru Rampung Setengah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com