Kompas.com - 13/11/2014, 12:27 WIB
DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pengunduran diriGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014). Pengunduran diri ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang. TRIBUNNEWS/HERUDINDPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pengunduran diriGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014). Pengunduran diri ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang.
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di dalam DPRD DKI Jakarta tolak menghadiri rapat pimpinan (rapim) pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

"Undangan itu harus diparaf oleh minimal dua pimpinan DPRD, yaitu wakilnya. Dan ini undangan hanya diparaf fraksi, jadi tidak sah," kata Taufik, Kamis (13/11/2014).

Meskipun memastikan tidak hadir dalam rapim ini, Taufik meyakini KMP tidak akan menghalangi pelaksanaan rapim itu.

Namun, ia menegaskan, rapim ini bukan diselenggarakan oleh DPRD DKI Jakarta, melainkan diselenggarakan oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat di DPRD DKI Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengimbau DPRD DKI untuk tidak terburu-buru melantik Ahok menjadi Gubernur DKI. "Pelantikan itu setelah ada Surat Keputusan (SK) Presiden. Pengangkatan gubernur oleh presiden, bukan DPRD," kata Taufik.

Sebagai informasi, sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal menggelar rapim pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI siang ini dan pada Jumat (14/11/2014), DPRD bakal mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI pada rapat paripurna.

Adapun instruksi Mendagri itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kemendagri Nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menargetkan pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI diselenggarakan pada 18 November 2014 mendatang.

Sifat pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI tak jauh beda dengan pengumuman Joko Widodo mengundurkan diri dari Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, suara keberatan anggota DPRD DKI tidak akan memengaruhi keputusan dalam paripurna tersebut.

"Kalau ada (anggota Dewan) yang tidak setuju, ya silakan menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi) saja. Karena ini perintah langsung dari menteri dan harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan, namanya melanggar konstitusi," kata Prasetyo.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Megapolitan
Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Megapolitan
Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Megapolitan
Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid di RS Kota Bogor Capai 49 Persen

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid di RS Kota Bogor Capai 49 Persen

Megapolitan
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tangsel Batal jika Kasus Covid-19 Masih Melonjak Awal Juli

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Tangsel Batal jika Kasus Covid-19 Masih Melonjak Awal Juli

Megapolitan
Update 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sebanyak 19.244

Update 15 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Sebanyak 19.244

Megapolitan
Tergelincir, Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Graha Raya Tangsel

Tergelincir, Pemotor Tewas Terlindas Truk Molen di Graha Raya Tangsel

Megapolitan
Anies Raih Penghargaan Nurwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

Anies Raih Penghargaan Nurwasita Tantra 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup

Megapolitan
Jadi Tempat Isolasi Terkendali, Graha Wisata TMII Sediakan 3 Petugas Kesehatan Setiap Hari

Jadi Tempat Isolasi Terkendali, Graha Wisata TMII Sediakan 3 Petugas Kesehatan Setiap Hari

Megapolitan
STAN Belum Terima Surat Gugatan Terkait Keputusan Drop Out 69 Mahasiswa

STAN Belum Terima Surat Gugatan Terkait Keputusan Drop Out 69 Mahasiswa

Megapolitan
Jabar Siaga 1 Covid-19, Kota Bogor Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien

Jabar Siaga 1 Covid-19, Kota Bogor Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien

Megapolitan
787 CPDB Jakarta yang Tidak Lapor Diri Akan Masuk Daftar Hitam

787 CPDB Jakarta yang Tidak Lapor Diri Akan Masuk Daftar Hitam

Megapolitan
Wagub DKI: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Masker di Jakarta Ditingkatkan, Prokes Diperketat

Wagub DKI: Presiden Jokowi Minta Penggunaan Masker di Jakarta Ditingkatkan, Prokes Diperketat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X