Kompas.com - 13/11/2014, 12:27 WIB
DPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pengunduran diriGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014). Pengunduran diri ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang. TRIBUNNEWS/HERUDINDPRD DKI Jakarta menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pengunduran diriGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014). Pengunduran diri ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang.
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di dalam DPRD DKI Jakarta tolak menghadiri rapat pimpinan (rapim) pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

"Undangan itu harus diparaf oleh minimal dua pimpinan DPRD, yaitu wakilnya. Dan ini undangan hanya diparaf fraksi, jadi tidak sah," kata Taufik, Kamis (13/11/2014).

Meskipun memastikan tidak hadir dalam rapim ini, Taufik meyakini KMP tidak akan menghalangi pelaksanaan rapim itu.

Namun, ia menegaskan, rapim ini bukan diselenggarakan oleh DPRD DKI Jakarta, melainkan diselenggarakan oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat di DPRD DKI Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengimbau DPRD DKI untuk tidak terburu-buru melantik Ahok menjadi Gubernur DKI. "Pelantikan itu setelah ada Surat Keputusan (SK) Presiden. Pengangkatan gubernur oleh presiden, bukan DPRD," kata Taufik.

Sebagai informasi, sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bakal menggelar rapim pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI siang ini dan pada Jumat (14/11/2014), DPRD bakal mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI pada rapat paripurna.

Adapun instruksi Mendagri itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kemendagri Nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017.

Ia pun menargetkan pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI diselenggarakan pada 18 November 2014 mendatang.

Sifat pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI tak jauh beda dengan pengumuman Joko Widodo mengundurkan diri dari Gubernur DKI Jakarta. Dengan demikian, suara keberatan anggota DPRD DKI tidak akan memengaruhi keputusan dalam paripurna tersebut.

"Kalau ada (anggota Dewan) yang tidak setuju, ya silakan menggugat ke MK (Mahkamah Konstitusi) saja. Karena ini perintah langsung dari menteri dan harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan, namanya melanggar konstitusi," kata Prasetyo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ruang Komputer di SMK Nasional Depok Terbakar

Ruang Komputer di SMK Nasional Depok Terbakar

Megapolitan
Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel Disundut Rokok dan Ditusuk-tusuk Obeng

Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel Disundut Rokok dan Ditusuk-tusuk Obeng

Megapolitan
Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Kelurahan Sunter Agung Buka Posko Pendaftaran DTKS Tahap Dua

Megapolitan
Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat di hari Ultah ke-205

Muri Beri Penghargaan Kebun Raya Bogor Tepat di hari Ultah ke-205

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Jangan Sampai Jadi Euforia

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Tempat Terbuka, Epidemiolog: Aturannya Membingungkan

Megapolitan
Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Disayangkan, Fraksi Demokrat-PPP Tak Ikut Interpelasi Wali Kota Depok Terkait KDS

Megapolitan
Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Karyawan Perum Perhutani Tolak SK Menteri LHK, Berharap Hutan di Jawa Tak Dikelola Perorangan

Megapolitan
Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Cegah Penularan Hepatitis Akut Misterius, Ini Saran Dinkes DKI

Megapolitan
Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Berlatih Budi Daya Anggur dan Melon demi Menambah Penghasilan...

Megapolitan
Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Jokowi Bolehkan Lepas Masker, Warga: Belum Endemi tapi Prokes Dilonggarkan Sebebas Itu, Kontradiktif

Megapolitan
Kasus Kekerasan Anak di Serpong Tangsel Terungkap Saat Ibu Korban Mengecek Ponsel Anaknya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong Tangsel Terungkap Saat Ibu Korban Mengecek Ponsel Anaknya

Megapolitan
Masyarakat Boleh Lepas Masker di Luar Ruangan, Satpol PP Jakpus Hapus Razia Tertib Masker

Masyarakat Boleh Lepas Masker di Luar Ruangan, Satpol PP Jakpus Hapus Razia Tertib Masker

Megapolitan
Seorang Pria di Cilincing Dibacok Temannya Saat Sedang Nongkrong Bareng Sambil Minum Miras

Seorang Pria di Cilincing Dibacok Temannya Saat Sedang Nongkrong Bareng Sambil Minum Miras

Megapolitan
Hari Pertama Penutupan Pelintasan Rel di Jalan Dewi Sartika, Volume Kendaraan Saat Jam Kerja Padat

Hari Pertama Penutupan Pelintasan Rel di Jalan Dewi Sartika, Volume Kendaraan Saat Jam Kerja Padat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.