Ahok Akan Jadi Kepala Daerah Pertama yang Dilantik Presiden

Kompas.com - 14/11/2014, 10:02 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberi sambutan dalam Seminar Sehari Mengatasi Banjir di Jakarta, Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menjadi gubernur pertama yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo apabila telah diumumkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah.

"Nanti yang melantik Presiden. Jokowi melantik Ahok. Dilantik di Ibu Kota oleh Presiden," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Kamis (13/11/2014).

Pasal 163 Perppu Pilkada mengatur bahwa gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Apabila presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan oleh wakil presiden. Apabila wakil presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh menteri.

Menurut Djohermansyah, pelantikan yang semula dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diubah menjadi dilakukan presiden agar gubernur merasa menjadi wakil pemerintah pusat.

"Jadi, bisa saja dilakukan di Istana. DPRD hanya undangan, mereka menyaksikan pelantikan," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan bahwa rapat paripurna istimewa yang digelar pada hari ini, Jumat (14/11/2014), mengagendakan pengumuman pengusulan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun, keputusan ini mendapatkan tentangan dari Koalisi Merah Putih di DPRD DKI Jakarta yang meminta prosedur pengangkatan Ahok menunggu pandangan hukum dari Mahkamah Agung karena dianggap ada benturan aturan.

Meski demikian, Djohermansyah mengatakan, DPRD DKI Jakarta tak berwenang untuk menyatakan setuju atau menolak penetapan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang mengundurkan diri karena terpilih sebagai Presiden RI. Pimpinan DPRD DKI Jakarta, kata dia, hanya berwenang mengumumkan dan kemudian menyerahkan nama Ahok ke Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, hal itu disampaikan ke presiden untuk dikeluarkan keputusan presiden tentang pengangkatan Ahok sebagai gubernur definitif.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Lagu yang Disetel di Lampu Merah, Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga...

Megapolitan
Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub Soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Megapolitan
Close Ads X