Ahok: Saya Dibilang Raja Upah Murah Lagi

Kompas.com - 14/11/2014, 10:06 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi pembicara dalam diskusi kepemimpinan, di Balai Agung, Balaikota, Senin (3/11/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan tidak akan memenuhi tuntutan buruh untuk meningkatkan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015 Rp 3.574.179,36.

Basuki memastikan nilai UMP DKI 2015 tidak lebih dari Rp 2,7 juta. "Sudah kita hitung, UMP itu besarannya Rp 2,7 juta. Ya mereka (buruh) pasti demo lagi, bawa-bawa keranda lagi, saya dibilang raja upah murah lagi," kata Ahok, di Balaikota, Jumat (14/11/2014).

Dewan Pengupahan memberi rekomendasi kepada Ahok soal nilai UMP DKI 2015 sebanyak dua versi, versi pengusaha dan pemerintah serta versi buruh. Unsur pemerintah dan pengusaha mengajukan angka UMP dengan rumusan nilai KHL 2014 Rp 2.538.174,31 ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13 persen menjadi Rp 2,69 juta.

Namun, unsur serikat pekerja (buruh) di Dewan Pengupahan tidak menerima angka tersebut dan tetap bertahan di angka Rp 3.574.179,36.


Ahok mengaku bakal meneken angka yang telah disepakati oleh pemerintah dan pengusaha.
Menurut Basuki, Pemprov DKI sudah membantu buruh memperjuangkan peningkatan nilai KHL.

"Mulai dari tepung terigu diubah jadi Indomie yang mahal, kami bantu menambah air Aqua. Saya juga keluarkan ide KHL (kebutuhan hidup layak) dihitung ditambah inflasi tahun depan. Semua itu sudah saya perjuangkan. Kalau mereka minta masukin buah-buahan, nonton bioskop XXI ya saya marah. Ini sesuatu yang konyol agar nilai UMP Rp 3,3 juta," kata Ahok dengan kesal.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKistyarini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Penghuni Rusun Jatinegara Barat Menunggak Sewa hingga Rp 20 Juta

Penghuni Rusun Jatinegara Barat Menunggak Sewa hingga Rp 20 Juta

Megapolitan
Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Anies Berharap Pemilihan Wagub DKI Tak Sampai Tahun Depan

Megapolitan
Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Polisi Sita Ribuan Ekstasi dari Jaringan Pengedar Internasional

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Pemprov DKI Akan Bagikan Tanaman Lidah Mertua untuk Tekan Polusi Udara

Megapolitan
Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Berkaca pada Kasus Nunung, Tahu Kerabat Konsumsi Narkoba tapi Tak Melapor Ada Akibatnya…

Megapolitan
Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Penetapan Tersangka Dibatalkan

Megapolitan
Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Melihat Wajah Jakarta Melalui Ilusi Hologram

Megapolitan
Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Anies Bilang Tak Punya Kewenangan untuk Desak Pemilihan Wagub

Megapolitan
Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Petugas UNHCR Mengecek Tempat Penampuan Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Putra Nunung Tak Tahu Ibunya Konsumsi Narkoba Jenis Sabu

Megapolitan
Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Kivlan Zen Layangkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan ke Ryamizard Ryacudu

Megapolitan
Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Situasi di Penampungan Imigran Kondusif Setelah Warga Afghanisatan dan Somalia Ribut

Megapolitan
Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Suami Pernah Ingatkan Nunung Berobat agar Berhenti Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Sidang Praperadilan Empat Pengamen Cipulir Salah Tangkap Ditunda hingga Esok

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Pimpinan DPRD DKI Sibuk Jadi Alasan Rapat Paripurna untuk Pilih Wagub Ditunda

Megapolitan
Close Ads X