Ahok: Perasaannya Senang Saja, Berarti DPRD Ini Tidak Dikuasai KMP

Kompas.com - 14/11/2014, 12:18 WIB
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir dalam rapat paripurna istimewa di DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014). Rapat paripurna beragendakan pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemendagri nomor 121.32/4438/OTDA perihal mekanisme pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku senang masih ada anggota DPRD DKI Jakarta yang menghadiri rapat paripurna istimewa pengumumannya menjadi gubernur DKI. Hal ini, lanjut Basuki, membuktikan kalau Koalisi Merah Putih (KMP) tidak menguasai DPRD.

"Perasaannya senang saja, berarti DPRD ini tidak dikuasai KMP dan masih ada teman-teman (anggota Dewan) yang punya hati nurani, he-he-he... Mereka (KMP) kalau mau menduduki negara, duduki Ibu Kota dulu," kata Basuki tertawa, seusai rapat paripurna, Jumat (13/11/2014).

Ada 44 anggota Dewan yang menghadiri rapat paripurna istimewa tersebut. Semuanya berasal dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, seperti PDI-Perjuangan, Partai Hanura, Nasdem, dan PKB. [Baca: Ahok Akan Jadi Kepala Daerah Pertama yang Dilantik Presiden]

Kemudian, anggota dari partai-partai yang tergabung dalam KMP kompak tidak menghadiri rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna itu tidak kuorum atau memenuhi persyaratan kehadiran tiga perempat anggota dari total anggota Dewan.

Jadi, setidaknya harus ada 76 anggota Dewan yang hadir dari total 106 anggota DPRD DKI. "Pengangkatan saya menjadi gubernur DKI tidak perlu kuorum. Karena secara peraturan, saya berhak dilantik menjadi gubernur DKI," kata Basuki.

Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 203 tentang pemerintahan daerah, wakil kepala daerah berhak mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh kepala daerah.

Maka dari itu, Basuki berhak menjadi kepala daerah, menggantikan Jokowi hingga akhir masa jabatan, pada 2017 mendatang.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDesy Afrianti
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X