Kompas.com - 14/11/2014, 17:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berfoto bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan) serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik (kanan), Triwisaksana (dua kiri), dan Abraham Lunggana usai rapat paripurna pemaparan pandangan fraksi terkait pidato pengunduran diri Jokowi. TRIBUN / HERUDINGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berfoto bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan) serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik (kanan), Triwisaksana (dua kiri), dan Abraham Lunggana usai rapat paripurna pemaparan pandangan fraksi terkait pidato pengunduran diri Jokowi.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana menganggap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi melanggar komitmen bersama.

Sebab, kata dia, hasil rapat pimpinan gabungan yang mengeluarkan keputusan meminta fatwa
tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur DKI ke Mahkamah Agung (MA) tak dijalankan oleh Prasetyo.

"Sampai kemarin dan hari ini, surat yang ditandantangani Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang harusnya dikirim, tetapi tidak dikirim ke MA dan ditahan oleh Ketua DPRD," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Triwisaksana juga mengatakan, surat itu merupakan hasil rapat gabungan atas perbedaan pendapat antar-fraksi di DPRD DKI.

Pada saat itu, pimpinan DPRD bersepakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme penggantian dan pengangkatan gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, DPRD DKI juga akan berkonsultasi dengan MA untuk meminta pendapat hukum mengenai perselisihan pendapat fraksi-fraksi yang ada. Namun, Triwisaksana menyatakan konsultasi itu tidak pernah terjadi. "Jadi, telah terjadi pelanggaran komitmen tersebut," ucap dia.

Sebelumnya, Prasetyo Edi Marsudi menilai tidak ada yang salah dalam aturan pengangkatan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Karena itu, dia belum mengirim permintaan fatwa itu ke MA.

"Surat fatwa ada di saya. Secara informal, saya bicara dengan rekan-rekan, konsultasi dengan MA," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/11/2014). [Baca: Surat Fatwa ke MA Masih di Ketua DPRD DKI]

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Megapolitan
Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Megapolitan
Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Megapolitan
Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

Megapolitan
Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Megapolitan
Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X