Soal Fatwa Pengangkatan Ahok, Fraksi PKS Sebut Ketua DPRD Langgar Komitmen

Kompas.com - 14/11/2014, 17:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berfoto bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan) serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik (kanan), Triwisaksana (dua kiri), dan Abraham Lunggana usai rapat paripurna pemaparan pandangan fraksi terkait pidato pengunduran diri Jokowi. TRIBUN / HERUDINGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berfoto bersama dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan) serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik (kanan), Triwisaksana (dua kiri), dan Abraham Lunggana usai rapat paripurna pemaparan pandangan fraksi terkait pidato pengunduran diri Jokowi.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana menganggap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi melanggar komitmen bersama.

Sebab, kata dia, hasil rapat pimpinan gabungan yang mengeluarkan keputusan meminta fatwa
tentang pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur DKI ke Mahkamah Agung (MA) tak dijalankan oleh Prasetyo.

"Sampai kemarin dan hari ini, surat yang ditandantangani Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang harusnya dikirim, tetapi tidak dikirim ke MA dan ditahan oleh Ketua DPRD," kata Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Triwisaksana juga mengatakan, surat itu merupakan hasil rapat gabungan atas perbedaan pendapat antar-fraksi di DPRD DKI.

Pada saat itu, pimpinan DPRD bersepakat untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme penggantian dan pengangkatan gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, DPRD DKI juga akan berkonsultasi dengan MA untuk meminta pendapat hukum mengenai perselisihan pendapat fraksi-fraksi yang ada. Namun, Triwisaksana menyatakan konsultasi itu tidak pernah terjadi. "Jadi, telah terjadi pelanggaran komitmen tersebut," ucap dia.

Sebelumnya, Prasetyo Edi Marsudi menilai tidak ada yang salah dalam aturan pengangkatan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Karena itu, dia belum mengirim permintaan fatwa itu ke MA.

"Surat fatwa ada di saya. Secara informal, saya bicara dengan rekan-rekan, konsultasi dengan MA," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/11/2014). [Baca: Surat Fatwa ke MA Masih di Ketua DPRD DKI]

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Megapolitan
Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Megapolitan
Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Megapolitan
Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Megapolitan
WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Megapolitan
PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

Megapolitan
Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Megapolitan
Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Megapolitan
Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Megapolitan
Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Megapolitan
Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Asal Portugal Akan Dipulangkan ke Negaranya

Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Asal Portugal Akan Dipulangkan ke Negaranya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.