Mendagri Ingin Presiden Jokowi Segera Lantik Ahok sebagai Gubernur DKI

Kompas.com - 17/11/2014, 13:54 WIB
(dari kiri ke kanan) Kepala Bappeda DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Terpilih Joko Widodo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga di Balaikota Jakarta, Jumat (17/10/2014). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(dari kiri ke kanan) Kepala Bappeda DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Presiden Terpilih Joko Widodo, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga di Balaikota Jakarta, Jumat (17/10/2014).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan melaporkan hasil sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang mengajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta definitif kepada Presiden Joko Widodo, Senin (17/11/2014). Tjahjo berharap agar pelantikan Ahok bisa segera dilakukan.

"Pagi tadi kami sudah menyerahkan seluruh laporan soal keputusan paripurna DPRD DKI soal Gubernur DKI Basuki. Hari ini dilaporkan, semoga segera diproses keppres-nya (keputusan presiden) kalau memungkinkan presiden bisa langsung melantik gubernur," kata Tjahjo saat tiba di kantor presiden, Senin siang.

Tjahjo mengaku belum mengetahui kapan pelantikan bisa dilakukan. Namun, Tjahjo menuturkan bahwa Presiden Jokowi akan memberikan arahan kepada seluruh Gubernur seluruh Indonesia. (baca: Kemendagri: Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Tak Bisa Dihalangi)

"Apakah berbarengan dengan itu, masih menunggu presiden. Tempatnya bisa di istana," kata dia.

Rapat paripurna istimewa pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta berlangsung pada Jumat (14/11/2014). Namun, lima fraksi, yakni Gerindra, PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar, tidak hadir dalam paripurna.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS, Triwisaksana menyebutkan, ada dua pelanggaran dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam sidang paripurna tersebut. Dua hal itu adalah tata tertib yang telah disetujui dan disepakati bersama serta kesepakatan dan komitmen dari rapat gabungan yang berlangsung pada pekan lalu.

Penandatanganan surat Kementerian Dalam Negeri oleh Prasetyo terkait pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI juga dinilai sepihak. Dengan runutan tersebut, Triwisaksana menyatakan rapat paripurna istimewa itu cacat prosedural.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Megapolitan
Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Megapolitan
PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

Megapolitan
Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Megapolitan
BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X