Putar Akal di Thamrin dan Medan Merdeka

Bagi Eko Nugroho, kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Sudirman ibaratnya sudah menjadi ”makanan sehari-hari”. Dari sekitar 20 paket yang harus diantarkan setiap hari, selalu saja ada yang ditujukan kepada orang-orang yang berkantor di gedung-gedung jangkung kawasan itu.

Rencana pembatasan sepeda motor melintas di kawasan premium itu jelas membuatnya pusing. Terbayang rute yang lebih jauh dan kemacetan yang mesti dihadapi. Bahkan, dia mungkin harus menaruh sepeda motornya di sebuah tempat parkir, lalu berjalan ke gedung-gedung untuk mengantarkan paket.

”Masalahnya, lahan parkir di situ tersedia atau tidak? Kalau ada, apakah tarifnya terjangkau? Bagaimana dengan keamanan barang kalau ditinggalkan di sepeda motor? Sebab, tak mungkin kami membawa semua barang ke sana-sini,” kata Eko, kurir perusahaan swasta, Minggu (16/11).

Eko sebenarnya bersedia naik angkutan umum untuk mengakomodasi perjalanannya. Namun, kualitas angkutan umum di kawasan itu masih jauh dari memuaskan. ”Saya pernah coba sehari pakai angkutan umum. Hasilnya, semua pengiriman terlambat,” katanya.

Direktur Eksekutif JNE Johari Zein mengatakan, pelarangan sepeda motor melintas di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin tentu berpengaruh terhadap usaha jasa pengiriman. ”Kalau pelarangan sepeda motor ini dilakukan di sepenggal jalan saja, tidak akan terlalu berpengaruh. Tetapi, indikasinya, kan, pelarangan akan dilakukan di banyak tempat,” ujarnya.

Siapkan sepeda listrik

Untuk mengantipasi perluasan area pelarangan sepeda motor, Johari mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 100 sepeda listrik. Sepeda ini akan digunakan untuk mengantarkan paket di daerah segitiga emas, yakni Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Jalan Gatot Subroto. Sayangnya, penggunaan sepeda ini membuat daya angkut paket berkurang dan berimbas ke waktu pengiriman.

”Kalau pakai sepeda motor, satu kurir bisa membawa 40-50 kilogram barang. Tetapi, dengan sepeda, daya angkut berkurang 50 persen. Karena itu, kami mesti menyiapkan kantor penghubung sehingga kurir tidak kejauhan untuk mengambil barang lagi,” paparnya.

Selain itu, JNE juga menambah 50 kurir untuk wilayah Jakarta. Saat ini ada sekitar 1.500 kurir yang menggunakan sepeda motor.

Pemilik bisnis jasa antar jemput air susu ibu (ASI) Pong Asi Delivery, Andrew Sianipar, masih menghitung apakah tetap melayani antar jemput ASI untuk ibu-ibu yang berkantor di seputar Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat atau tidak. ”Padahal, di kawasan ini ada pelanggan kami,” katanya.

Andrew memperkirakan, kurir harus lebih awal tiba di lokasi sehingga mereka punya waktu berjalan kaki ke gedung tujuan. ”Imbasnya, waktu antar akan lebih lama,” ucapnya.

Opsi lain adalah membuat titik pertemuan di belakang jalan-jalan itu. Pilihan ini hanya bisa dilakukan jika pelanggan bersedia berjalan dari gedung tempat kerja ke titik temu itu. Di banyak lokasi, kondisi trotoar masih buruk sehingga menyulitkan pejalan kaki.

Uchi dari Komunitas Kendaraan Bermotor Red Yellow Community (RYC) mengatakan, kondisi lahan parkir di kedua area jalan tersebut masih jauh dari memadai. Pada pagi hari, area parkir yang tersedia sudah penuh untuk menampung para pekerja di gedung-gedung perkantoran. Akibatnya, tamu yang hendak ke lokasi tersebut sulit mendapatkan tempat parkir.

Waktu tempuh setara

Ketua Umum Road Safety Association Edo Rusyanto mengatakan, angkutan umum yang melayani mobilitas warga harus memiliki waktu tempuh yang setara dengan waktu tempuh dengan sepeda motor. ”Jangan sampai orang menghabiskan waktu jauh lebih lama untuk melintasi kawasan itu dengan angkutan umum karena ada kebijakan pelarangan sepeda motor ini,” katanya.

Edo juga meminta Pemprov DKI Jakarta menyampaikan kepada publik tentang alasan sesungguhnya pelarangan sepeda motor di ruas jalan itu. Terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor di daerah itu, Edo mengatakan, ada tempat lain yang memiliki tingkat kerawanan jauh lebih tinggi, seperti di Jalan Cakung-Cilincing, Jalan Kalimalang, dan Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur.

Koordinator Suara Transjakarta David Tjahjana berpendapat, dalam waktu dekat, operator transjakarta bisa memastikan jalur bus steril sehingga perjalanan bus lancar dan waktu tempuh bus semakin terkontrol.

Operator juga harus memastikan setiap bus beroperasi dalam kondisi andal sehingga tidak mogok di jalan dan mengganggu perputaran bus.

Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Sambudi Gusdian mendukung kebijakan pemprov ini. Dia mengatakan, pertambahan sepeda motor mencapai 12 persen per tahun di seluruh Indonesia. ”Intinya, Pemprov DKI mengajak warganya meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke moda transportasi umum,” kata Sambudi.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mendukung kebijakan pelarangan sepeda motor di kedua ruas jalan tersebut. ”Dengan pelarangan ini, hak pejalan kaki untuk berjalan kaki dengan aman di trotoar bisa lebih terjamin. Selama ini, ada saja pesepeda motor yang naik ke trotoar di ruas jalan tersebut,” katanya. (Agnes Rita Sulistyawaty/ Windoro Adi)