Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah, Ini Penjelasan Ahok

Kompas.com - 17/11/2014, 21:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku tak ambil pusing atas rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2014. Hingga akhir tahun, anggaran DKI hanya bisa terserap maksimal 35-40 persen dari total Rp 72,9 triliun. 
 
"Saya sudah lapor ke Pak Presiden soal anggaran ini. Enggak apa-apa anggaran tidak terserap daripada mereka membabi buta habiskan anggaran," kata Basuki, di Uhamka, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (17/11/2014).
 
Basuki berdalih sebagian besar satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) DKI menolak untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP DKI. Meski demikian, ia mengklaim seluruh warga telah merasa terlayani oleh Pemprov DKI. [Baca: Serapan APBD DKI 2014 Paling Rendah Sepanjang Sejarah]

Sebagian program unggulan DKI, lanjut dia, sudah dapat terealisasi dengan baik, seperti pengerukan sampah di kali, pembetonan jalan raya, dan lainnya.

"Survei saja sama orang Jakarta, sekarang mereka lebih merasa lebih baik atau tidak sekarang. Kalau mau jujur, sekarang Jakarta lebih baik, kenapa serapan anggaran sedikit dipusingin sih," ucap Basuki. 

 
Ia pun meminta sejumlah pihak untuk tidak terus mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran. Yang lebih utama saat ini adalah pembangunan Jakarta yang lebih baik. Sementara itu, anggaran yang tidak terserap, lanjut dia, akan menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) dan dialihkan ke program lainnya.

Basuki berdalih, lebih baik Pemprov DKI melakukan penghematan besar-besaran daripada pemborosan besar-besaran.

"Berarti program yang dulu enggak jelas, ke mana uang banyak dibuang dan ke mana hotmix-nya? Sekarang rumah puluhan tahun yang enggak diaspal sudah di-hotmix. Seharusnya kita bingung, serapan anggaran rendah, tetapi kami bisa hotmix, duitnya dari Aladdin? Pokoknya program yang jelas, kami prioritaskan dan (program) tidak jelas, kami kunci," kata Basuki. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa serapan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014 merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

SKPD DKI yang paling rendah menyerap anggaran adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dalam APBD DKI 2014, Dishub hanya mampu menyerap anggaran 4,7 persen.

Anggaran yang terserap oleh Dishub DKI itu disebabkan adanya kasus penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta dan bus sedang pada tahun anggaran 2013. Basuki memutuskan untuk mencoret pengadaan transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com