Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/11/2014, 12:38 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memastikan calon Wakil Gubernur DKI bukan berasal dari kalangan partai politik. Menurut dia, lebih baik, Wagub DKI berasal dari kalangan birokrat untuk menghindari adanya kepentingan politik.

"Yang penting (Wagub) jangan orang politik saja, kalau wataknya orang politik, capek saya," kata Basuki, di Ciputra Artpreneur, Jumat (21/11/2014).

Meski nantinya Wagub DKI berasal dari kalangan politik, ia meminta tokoh tersebut untuk mau bekerja untuk Jakarta. Dia juga harus menyingkirkan kepentingan partai politik di dalam pemerintahan Ibu Kota. [Baca: Ahok: Saya Belum Pernah Kerja Bareng Pak Boy Sadikin]

Basuki berharap calon Wagub DKI itu berani taat pada konstitusi bukan konstituen. "Kalau Anda lebih taat pada konstituen, saya bilang rusak nih negara. Saya bilang kalaupun yang jadi Wagub itu orang politik, enggak apa-apa. Tetapi, siap enggak Anda bekerja untuk Jakarta dan mengesampingkan partai," ujarnya.

Apabila Wagub DKI berasal dari orang politik, Basuki menginginkan sosok yang memiliki rekam jejak baik, tidak pernah tersandung masalah korupsi, dan berani membela kepentingan rakyat. Walaupun nantinya dimusuhi oleh anggota DPRD.

"Saya buktikan saya bisa, saya enggak pernah takut kehilangan kursi jabatan. Saya juga enggak takut kehilangan dukungan DPRD, bagi saya yang penting taat konstitusi," kata Basuki.

Basuki sebelumnya membeberkan beberapa kriteria calon pendampingnya. Dia mengisyaratkan calon Wagub DKI nya adalah seorang perempuan, senior, pengalaman di birokrat, dan bukanlah seorang "penjilat".

Isyarat yang disebut Basuki itu mengarah kepada mantan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Sarwo Handayani. Wanita yang karib disapa Yani pun berulang kali disebut Basuki sebagai calon Wagub DKI yang ideal untuk membangun Jakarta Baru. Basuki kembali meyakini Mega akan mendukung pilihannya tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 170 tentang pemilihan kepala daerah, Basuki dapat memilih serta melantik Wakil Gubernurnya sendiri. Basuki memiliki waktu untuk menunjuk Wakil Gubernur hingga 15 hari setelah ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

Masih berdasar peraturan itu, pengisian wakil gubernur dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah pelantikan gubernur. Masa jabatan wakil gubernur tersebut berakhir bersamaan dengan masa jabatan gubernur.

Wakil gubernur yang dipilih pun boleh berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS. Untuk tenggat waktu pengusulan nama, paling lambat 15 hari setelah pelantikan gubernur dilakukan.

Wakil Gubernur diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. Jika gubernur tidak mengusulkan mengusulkan nama wakil gubernur maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Paspor Online 2023

Cara Daftar Paspor Online 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Megapolitan
Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Serpong 2023

Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Serpong 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tangerang ke Duri 2023

Kereta Terakhir dari Tangerang ke Duri 2023

Megapolitan
Bripka HK, Anggota Polsek Pondok Aren yang Aniaya Istri Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus KDRT

Bripka HK, Anggota Polsek Pondok Aren yang Aniaya Istri Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus KDRT

Megapolitan
Penyidik Sempat Sarankan Orangtua Hasya Berdamai dengan Pensiunan Polri Pelaku Tabrak Lari

Penyidik Sempat Sarankan Orangtua Hasya Berdamai dengan Pensiunan Polri Pelaku Tabrak Lari

Megapolitan
Pria yang Aniaya Anak Kekasihnya hingga Tewas di Palmerah Residivis Kasus Narkoba

Pria yang Aniaya Anak Kekasihnya hingga Tewas di Palmerah Residivis Kasus Narkoba

Megapolitan
Rumah Wartawati Harian Kompas Disatroni Maling, Dua Ponsel dan Dua Laptop Senilai Rp 28 Juta Raib

Rumah Wartawati Harian Kompas Disatroni Maling, Dua Ponsel dan Dua Laptop Senilai Rp 28 Juta Raib

Megapolitan
Tempat Laundry di Tangerang Terbakar, 2 Orang Meninggal Dunia

Tempat Laundry di Tangerang Terbakar, 2 Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
KCI Klaim Penumpukan Penumpang di Stasiun Manggarai Terurai Saat Kereta Tiba

KCI Klaim Penumpukan Penumpang di Stasiun Manggarai Terurai Saat Kereta Tiba

Megapolitan
Orangtua Hasya Dilarang Didampingi Kuasa Hukum Saat Diinterogasi Polisi, Ada Intimidasi?

Orangtua Hasya Dilarang Didampingi Kuasa Hukum Saat Diinterogasi Polisi, Ada Intimidasi?

Megapolitan
Penjelasan KCI soal Biang Kerok Terjadinya Penumpukan Penumpang KRL di Stasiun Manggarai

Penjelasan KCI soal Biang Kerok Terjadinya Penumpukan Penumpang KRL di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.