PKL Khawatir Ahok Tiru Cara Sutiyoso soal Penertiban

Kompas.com - 21/11/2014, 14:59 WIB
KOMPAS.COM/PRAVITA RESTU ADYSTA Aparat Sapol PP Pemprov DKI Jakarta membongkar kios pedagang kaki lima di lapangan Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) kawasan Monumen Nasional, Kamis (16/10/2014)
JAKARTA, KOMPAS.com — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalanan Jakarta berbeda setiap masa kepemimpinan Ibu Kota. Hal itu terlihat dari cara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani PKL.

Pandangan tersebut disampaikan PKL di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, yang ditemui Jumat (21/11/2014) siang.

Mereka menyebut cara aparat pemerintahan kini tak seperti pada era Gubernur DKI Sutiyoso. Jefri (32), PKL jas hujan di kawasan Matraman, mengaku pada masa Gubernur DKI Sutiyoso, pedagang jalanan seolah tiada ampun bagi pemerintah.

"Kita jualan di jalanan, terus datang Satpol PP. Kita (PKL) semua kabur, tetapi tetap dikejar dan langsung diambil barangnya, dibawa," kata Jefri.

Selama 10 tahun berjualan di kawasan itu, dia sudah mengalami segala bentuk penertiban yang digalakkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, masa Sutiyoso-lah yang dianggap Jefri lebih tegas, tanpa toleransi.

Kata Jefri, kondisi itu berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Jokowi-Basuki dinilai masih memiliki rasa iba terhadap PKL. "Kalau sekarang, kami lihat dari jauh ada mobil Pol PP mau ke arah pedagang, kita kabur enggak dikejar," ujar Jefri.

"Benar tuh. Mending kalau ada Pol PP langsung kabur. Itu mereka enggak mengejar," kata Darmo pedagang lain. [Baca: Ketika Ahok Bikin Gelagapan PKL]

"Iya, kalau kami tetap di situ, bandel begitu pasti diangkut barangnya," ucap Eko, pedagang helm.

Sekarang ini, menurut Jefri, Satpol PP yang mengetahui ada PKL dan berusaha menertibkan kawasan itu justru membiarkan pedagang yang telanjur kabur. Jefri menilai hal tersebut lebih manusiawi dibandingkan PKL kabur lalu dikejar petugas.

Terlebih, tambah dia, petugas tak henti mengejar dan mengangkut barang pedagang. Meski begitu, bukan berarti pada masa pemerintahan Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama ini Jefri tidak kelimpungan.

Sebab, Jefri menganggap Basuki sebagai orang paling berperan dalam menertibkan Jakarta. "Kalau nanti tertibkannya kayak zaman Sutiyoso, ya, pasrah aja," ucap dia.

Bagi Jefri, sudah menjadi risiko pribadi bila pemerintah yang mempunyai andil atas wilayah bertindak keras pada pedagang jalanan. Ia sendiri mengaku tak memiliki tempat selain di pinggir trotoar Jalan Matraman Raya itu.

Saat ditanya, apabila pemerintah menyediakan tempat menampung berjualan, Jefri langsung menganggukkan kepala. Namun, Jefri tetap bersikukuh berjualan di pinggir jalan karena mendapatkan pundi-pundi lebih besar ketimbang menunggu kios dengan persaingan barang dagangan sejenis.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDesy Afrianti
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Adu Klaim Polemik Sekolah Swasta dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Wali Kota Tidak Ada, Pertemuan BMPS dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Buntu

Megapolitan
Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Selain yang Dinyanyikan Wali Kota Depok, Dishub Siapkan Lagu Lain untuk di Lampu Merah

Megapolitan
'Seabrek' Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

"Seabrek" Tugas Pemadam Kebakaran: Padamkan Api, Tangkap Biawak hingga Melepas Cincin

Megapolitan
Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Lagu yang Disetel di Lampu Merah Depok Bukan untuk Atasi Macet atau Hibur Warga

Megapolitan
Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Penjelasan Dishub soal Lagu Wali Kota Depok yang Akan Disetel di Lampu Merah

Megapolitan
Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Close Ads X