Kompas.com - 24/11/2014, 16:15 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama KOMPAS.com/ GLORI K WADRIANTOWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh kembali mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama merevisi Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015. UMP yang ditetapkan Rp 2,7 juta oleh Ahok pada Senin (17/11/2014) itu dianggap tidak memperhitungkan inflasi.

Dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (24/11/2014), Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebutkan bahwa Ahok sengaja menghilangkan salah satu rekomendasi dari unsur serikat pekerja dalam penetapan UMP 2015, yakni memperhitungkan inflasi.

"Revisi harus dilakukan selain untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, juga karena Gubernur DKI Jakarta tidak mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja," kata Mirah.

Mirah menuturkan, ketika penetapan UMP 2013, Ahok yang masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta membuat kesepakatan tertulis tentang komponen-komponen yang akan digunakan dalam memperhitungkan UMP. Inflasi sendiri, kata dia, masuk dalam salah satu yang disepakati saat itu. Namun, lanjut dia, Ahok telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat itu untuk menetapkan UMP 2015.

Mirah mengaku kecewa atas rendahnya komitmen Ahok serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jakarta.

"Aspek Indonesia juga mendukung gerakan pembubaran kegiatan sosialisasi UMP 2015 di Hotel Oasis Amir Jakarta pada hari ini yang dilakukan oleh Forum Buruh Jakarta," ujar dia.

Mirah menyatakan, pembubaran forum buruh dalam kegiatan sosialisasi UMP Disnakertrans DKI merupakan hal yang wajar. Pembubaran itu, sebut dia, sebagai sikap penolakan serikat pekerja terhadap peraturan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mirah pun mendesak Ahok segera merevisi pergub tersebut dengan menaikkan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 3 juta. "Perjuangan pekerja di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia akan terus berlanjut demi kesejahteraan rakyat Indonesia," ungkap dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

PPN Sewa Toko Dihapus, Hippindo Minta PPh Final Sewa Juga Dibebaskan

Megapolitan
Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Guru Dikerahkan Jadi Tenaga Administrasi dalam Vaksinasi Siswa di Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Anies Kirim Surat soal BST Telat Cair karena Data Dobel Kemensos, Ini Respons Risma

Megapolitan
Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Terima 47 Aduan soal Pungli, Wali Kota Tangerang: Yang Potong Bansos Kami Tindak

Megapolitan
Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Pemprov DKI Tegaskan Mal Masih Tutup Selama PPKM Level 4 Kecuali untuk Layanan Online

Megapolitan
Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Volume Kendaraan di 3 Gerbang Tol Arah Jakarta Turun Saat PPKM Level 4

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 3 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 295 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Merasa Dihalangi hingga Bohong Hendak Jemput Pasien Kritis, Awak Ambulans: Saya Khilaf, Terbawa Emosi

Megapolitan
Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Dirut PT ASA yang Timbun Obat Terkait Covid-19 Tak Ditahan, Polisi: Alasan Kesehatan, Diminta Wajib Lapor

Megapolitan
Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Pemkot Tangerang Mau Fokus Gencarkan Vaksinasi, Wali Kota: Mumpung Kasus Covid-19 Turun

Megapolitan
Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Turun Drastis, Kini Ada 7 RT Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Agustus: Tambah 1.601 Kasus Covid-19 di Jakarta, 2.506 Pasien Sembuh

Megapolitan
Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Terjaring Razia Masker di Cakung, Pengendara Ini Pilih Sanksi Lafalkan Pancasila, tapi Justru Tak Hafal

Megapolitan
Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Tukang Parkir Minimarket di Koja Ditusuk Orang Tak Dikenal, Kini Dirawat di RS

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Karang Taruna Gadungan di Ciputat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X