Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Desak Ahok Revisi UMP 2015

Kompas.com - 24/11/2014, 16:15 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh kembali mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama merevisi Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015. UMP yang ditetapkan Rp 2,7 juta oleh Ahok pada Senin (17/11/2014) itu dianggap tidak memperhitungkan inflasi.

Dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Senin (24/11/2014), Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebutkan bahwa Ahok sengaja menghilangkan salah satu rekomendasi dari unsur serikat pekerja dalam penetapan UMP 2015, yakni memperhitungkan inflasi.

"Revisi harus dilakukan selain untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, juga karena Gubernur DKI Jakarta tidak mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja," kata Mirah.

Mirah menuturkan, ketika penetapan UMP 2013, Ahok yang masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta membuat kesepakatan tertulis tentang komponen-komponen yang akan digunakan dalam memperhitungkan UMP. Inflasi sendiri, kata dia, masuk dalam salah satu yang disepakati saat itu. Namun, lanjut dia, Ahok telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat itu untuk menetapkan UMP 2015.

Mirah mengaku kecewa atas rendahnya komitmen Ahok serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jakarta.

"Aspek Indonesia juga mendukung gerakan pembubaran kegiatan sosialisasi UMP 2015 di Hotel Oasis Amir Jakarta pada hari ini yang dilakukan oleh Forum Buruh Jakarta," ujar dia.

Mirah menyatakan, pembubaran forum buruh dalam kegiatan sosialisasi UMP Disnakertrans DKI merupakan hal yang wajar. Pembubaran itu, sebut dia, sebagai sikap penolakan serikat pekerja terhadap peraturan tersebut.

Mirah pun mendesak Ahok segera merevisi pergub tersebut dengan menaikkan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 3 juta. "Perjuangan pekerja di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia akan terus berlanjut demi kesejahteraan rakyat Indonesia," ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Oknum Anggota TNI Pengeroyok Warga Sipil di Depan Polres Jakpus Bukan Personel Kodam Jaya

Megapolitan
Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Polisi: Sopir Truk Ugal-ugalan di GT Halim Bicara Melantur

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Kronologi 4 Warga Sipil Dianiaya Oknum TNI di Depan Mapolres Jakpus, Bermula Pemalakan Ibu Tentara

Megapolitan
Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Polisi Amankan 4 Remaja yang Bawa Senjata Tajam Sambil Bonceng 4 di Bogor

Megapolitan
Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Wacana Sekolah Gratis, Emak-emak di Pasar Minggu Khawatir KJP Dihapus

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com