Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntutan Tak Dipenuhi, Buruh Ancam Kepung Tol, Bandara, dan Pelabuhan

Kompas.com - 26/11/2014, 15:46 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada 10-11 Desember 2014. Hal itu dilakukan apabila tuntutan mereka dalam aksi Rabu (26/11/2014) ini untuk merevisi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten tidak dipenuhi oleh pemerintah.

"Kami siap mogok nasional pada tanggal 10-11 Desember yang akan diikuti oleh 5 juta buruh lebih di 20 provinsi dan 150 kabupaten atau kota," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam orasinya di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. [Baca: Demo Buruh di DPR, Arus Lalu Lintas di Jalan Gatot Subroto Macet Parah]

Iqbal mengatakan, aksi akan dilakukan oleh buruh yang tergabung dalam KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Buruh dari 35 federasi serikat kerja tingkat nasional, kata Iqbal, tengah mempersiapkan aksi mogok nasional itu. "Kami lumpuhkan Indonesia," kata Iqbal di atas mobil orasi.

Nantinya, aksi mogok nasional ini akan mengepung titik jalan tol, pelabuhan, bandara, dan titik transportasi lain. Iqbal mengimbau para buruh untuk melakukan aksi dengan tertib dan tidak bertindak anarkistis.

Tak hanya Iqbal, Presiden KSBSI Andi Gani juga mengaku akan memperjuangkan kesejahteraan buruh kepada pengusaha dan pemerintah.

"Kami tegaskan hari ini, tanggal 10-11 Desember kami akan berjuang. Siap berjuang. Siap masuk penjara," kata Andi Gani dalam orasi lanjutannya.

Menurut Andi, buruh siap dipenjara kembali bila ada kepolisian yang menangkapnya. Beberapa waktu lalu polisi mengamankan tiga orang buruh. Kata Andi, penjara sebentar lagi akan penuh apabila buruh kembali diamankan kepolisian yang berjaga.

Andi menyebut, aksi itu bukan berarti tak terjadi kembali. Apalagi, kata dia, sepeda motor juga dihancurkan seperti kejadian pada aksi sebelumnya. "Penuhi semua jalan Ibu Kota. Kami tunjukkan buruh Indonesia punya harga diri dan kekuatan," ujar Andi.

Iqbal menambahkan bahwa sudah berpuluh tahun buruh dilumpuhkan oleh struktural pemerintah. Rasa keadilan dan kesejahteraan pun dinilai terabaikan oleh pemerintah. Mereka menilai pemerintah sebagai wakil rakyat justru melakukan kunjungan ke luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com