Ahok Sebut Ancol Bukan Milik DKI dan Tak Bisa Turunkan Harga Tiket Masuk

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam penentuan besaran harga tiket masuk ke Taman Impian Jaya Ancol. Menurut Ahok, saat ini perusahaan yang mengelola Ancol, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, merupakan perusahaan yang telah berstatus "Terbuka (Tbk)".

"Ancol itu bukan punya Pemprov DKI lho, Pemprov DKI tidak punya pantai. Jadi, Ancol melalui PT itu yang bikin. Jadi, tidak bisa (ikut campur), Tbk lagi," ujar dia, di Balaikota Jakarta, Senin (1/12/2014).

Menurut Ahok, menaikkan harga tiket merupakan salah satu cara untuk membatasi jumlah pengunjung agar tidak membeludak. Meski demikian, Ahok menyatakan bahwa pihak pengelola Ancol memberikan pembebasan biaya untuk kalangan tertentu.

"Semua orang boleh masuk kok, cuma dibatasi. Yang pensiunan, veteran, tetap dikasih gratis masuk. Cuma memang kalangan tertentu," ucap Ahok.

Saat ini, harga tiket masuk ke Ancol ialah sebesar Rp 25.000 per orang. Adapun biaya untuk pengunjung yang membawa kendaraan ialah Rp 20.000 untuk mobil dan Rp 15.000 untuk motor.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turun tangan mengkaji ulang harga tiket terbaru untuk bisa masuk ke Taman Impian Jaya Ancol. Menurut Pras, tidak sepatutnya Ancol menerapkan harga tiket yang mahal sebab Ancol dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI.

BUMD itu sendiri, lanjutnya, terkadang mendapat kucuran modal dari Pemprov DKI yang notabene berasal dari kas APBD.

"Taman Impian Jaya Ancol harus mengakomodasi semua lapisan masyarakat untuk berekreasi. Salah satunya ialah dengan memberlakukan harga tiket masuk yang terjangkau bagi warga," ujar Pras, Minggu (30/11/2014). (Baca: Ketua DPRD DKI: Tiket Masuk Ancol Kemahalan!)

Selain Pras, senator DPD RI dari DKI Jakarta, Dailami Firdaus, menilai kenaikan harga tiket akan memberatkan warga, terlebih setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu yang lalu. Karena itu, Firdaus meminta agar Ahok membuat kebijakan untuk menurunkan tarif masuk Ancol.

"Ancol itu kan salah satu ikon wisata DK Jakarta. Jadi, jangan mempersulit warga untuk berwisata ke sana karena tarif yang tidak terjangkau. Mestinya, di waktu tertentu bisa digratiskan bagi mereka yang mempunyai KTP Jakarta," kata dia, Senin (24/11/2014).