Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Ahok, Warga yang Ditolak RS Tidak Taat Aturan

Kompas.com - 02/12/2014, 08:35 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menilai, dalam beberapa kasus penolakan pasien peserta program kesehatan oleh rumah sakit, kebanyakan pasiennya adalah warga yang tidak mau mengikuti mekanisme aturan yang telah ditentukan. Aturan tersebut ialah memulai proses berobat dari puskesmas dan apabila tenaga medis di puskesmas tidak mampu, baru kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit yang tipenya disesuaikan dengan kondisi pasien.

Dengan demikian, kata Ahok, seorang pasien peserta program kesehatan tanpa surat rujukan dari dokter puskesmas tidak bisa langsung mendatangi rumah sakit, apalagi rumah sakit bertipe A, seperti RSCM.

"Anda pasti ditolak RSCM kalau Anda langsung ke RSCM karena itu kan rujukan tersier, yang paling atas. Jadi, kalau sakit, tidak bisa langsung ke RSCM, tapi ke puskesmas. Kalau semakin parah, ke RSUD. Sekarang RSUD Tarakan sudah sekelas RSCM kok," kata dia, di Balaikota Jakarta, Senin (1/12/2014).

Ahok berujar, biasanya pasien peserta program kesehatan yang tidak mau mengikuti jalur pelayanan adalah pasien yang berasal dari golongan masyarakat kelas menengah. Sebab, ia berkeyakinan, warga dari masyarakat kelas bawah tidak akan pilih-pilih terhadap pelayanan kesehatan yang ia terima.

"Bagaimana membedakan orang miskin dan orang kaya? Orang miskin tidak akan pilih-pilih rumah sakit. Kalau orang kaya, dia tidak mau masuk di kelas 3 yang (satu bangsal) 10 orang. Mereka maunya ke RS Pondok Indah atau ke Singapura, itu orang kaya," ujar Ahok.

"Yang protes-protes itu kelas menengah, yang milih-milih dokter. Mau langsung datang (ke RS) ya tidak bisa. Apalagi kalau langsung ke UGD, padahal dia tidak sakit. Yang seperti itu yang sering ditolak, kemudian ngoceh-ngoceh, 'Saya ditolak'," Ahok menambahkan.

Ahok mengklaim berani mengatakan hal tersebut karena selama dua tahun menjadi pejabat di Jakarta, ia telah banyak mempelajari banyak hal dari kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

Meski demikian, Ahok mengaku akan mengecek kembali perihal kasus ditolaknya Muhammad Firdaus, seorang bayi yang lahir secara tidak normal oleh RSCM, pada Minggu (30/11/2014) kemarin. Firdaus adalah anak dari Ahmad Daud (32) dan Nurahmah (25), warga RT 03/19, Kelurahan Tugu Utara. Belum diketahui pasti apakah orang tua Firdaus mengikuti program kesehatan atau tidak.

Sebagai informasi, Firdaus lahir dengan kondisi tubuh tidak normal atau dalam istilah medis dikenal sebagai kongenital multiple. Jari pada tangan kanannya hanya ada tiga dan kaki kirinya tanpa jari. Bagian kepalanya juga tidak terbentuk sempurna. Sebelum ditolak oleh RSCM, ia sempat dibawa ke Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kemudian ke RSUD Koja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com