Hashim Mundur dari Jabatannya di Taman Margasatwa Ragunan

Kompas.com - 10/12/2014, 12:57 WIB
Hashim Djojohadikusumo kompas.com/dani prabowoHashim Djojohadikusumo
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Hashim Djojohadikusumo mengundurkan diri dari jabatan yang telah dipegangnya selama sekitar 1,5 tahun itu terhitung sejak hari ini, Rabu (10/12/2014).

Keterbatasan waktu menjadi alasan utama bagi pengusaha yang juga petinggi Partai Gerindra itu untuk tak lagi berkecimpung dalam pengelolaan taman margasatwa tersebut.

"Mengawasi pengelolaan TMR sebenarnya merupakan sebuah tugas pengabdian yang sangat terhormat. Akan tetapi melihat perkembangan yang ada, keterbatasan waktu, dan alasan profesional serta operasioanal tidak ada pilihan lain selain mengundurkan diri," kata Hashim melalui keterangan tertulisnya.

Hashim mengaku telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya itu.

"Saya baru saja menghadap Ir. Basuki Tjahaya Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan secara resmi surat pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pengawas BLUD TMR," ucap adik kandung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu.

Hashim kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemprov DKI yang telah memercayainya mengemban posisi sebagai Kepala Dewan Pengawas BLUD TMR selama 1,5 tahun terakhir.

Ia pun berharap ke depannya Pemprov DKI, di bawah pemerintahan Basuki, tetap konsisten untuk menjadikan TMR sebagai pusat konservasi flora dan fauna bertaraf internasional. Menurut dia, dibutuhkan sebuah idealisme kebangsaan yang berorientasi pada kepentingan publik untuk mencapai hal tersebut.

"Semoga Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Basuki Tjahaya Purnama tetap konsisten menjaga dan mengawal keberadaan Taman Margasatwa Ragunan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga konservasi flora dan fauna Indonesia, fungsi pendidikan, dan rekreasi, serta fungsi penting lainnya. Sekaligus melawan gempuran komersialisme dan materialisme yang tak memihak rakyat," papar dia.

Hashim diangkat menjadi Kepala Dewan Pengawas BLUD TMR sejak 7 Mei 2013. Pengangkatannya dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 737 Tahun 2013,  yang ditetapkan dan ditandatangani oleh gubernur saat itu, Joko Widodo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X