Iklan Dinas Damkar DKI Rp 4,2 Miliar

Data yang diperoleh Warta Kota dari Partisipasi Masyarakat (Partimas) Dinas Damkar DKI menyatakan, anggaran yang dikeluarkan untuk iklan layanan masyarakat di televisi itu dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses lelang. Iklan itu merupakan sub-bagian kegiatan penayangan jingle film media televisi.

"Ini merupakan sub-kegiatan penayangan jingle film di media televisi dengan volume tayang 23 kali untuk tiga versi berdurasi tiga menit. Jumlahnya lima episode dan biaya sekali tayang Rp 61.200.000," kata Kepala Dinas (Kadis) Damkar dan PB DKI Jakarta, Subejo.

Menurut dia, iklan layanan masyarakat di televisi itu bertujuan untuk penyuluhan kepada masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terkait bencana kebakaran yang terjadi di Ibu Kota Jakarta.

"Iklan layanan masyarakat itu sebenarnya bagian dari upaya penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kebakaran," kata Subejo kepada Warta Kota di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (10/12/2014), marah mengetahui banyaknya iklan layanan masyarakat oleh SKPD DKI di televisi.

Ahok mengaku tak habis pikir para pejabat SKPD begitu malu dengan rendahnya serapan anggaran yang mereka hasilkan. Hal itu berakibat pembuatan iklan layanan masyarakat hanya untuk menghabiskan anggaran.

"Gara-gara agar serap anggarannya besar, lihat tuh di tv-tv, tiba-tiba ada iklan layanan masyarakat semua SKPD. Kurang ajar, gila, saya kaget, tuh (atas iklan layanan masyarakat di televisi)," kata Ahok kesal, di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Basuki menginstruksikan kepada SKPD untuk segera menghentikan penayangan iklan-iklan layanan masyarakat di televisi. Menurut Ahok, pembuatan iklan layanan masyarakat oleh SKPD disebabkan penerapan sistem e-budgeting yang belum optimal. Apabila e-budgeting sudah berjalan sempurna, Ahok akan langsung mencoret anggaran tersebut.

"Buat iklan layanan masyarakat di televisi itu hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Kamu setuju enggak, duit kita berapa puluh miliar habis cuma untuk iklan layanan masyarakat di televisi? Mending kamu beresin saja PKL-PKL daripada keluar iklan layanan masyarakat," tegas Ahok.

Dia menduga adanya "permainan" SKPD untuk menghabiskan sisa anggaran. Sebab, kata Ahok, serapan anggaran SKPD-SKPD di DKI tahun ini sangat rendah, hanya mencapai 36 persen dari total anggaran Rp 72,9 triliun. (Harian Warta Kota)