Iklan Dinas Damkar DKI Rp 4,2 Miliar

Kompas.com - 11/12/2014, 09:35 WIB
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Subejo. Kurnia Sari AzizaKepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Subejo.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penanggulangan Bencana (PB) DKI Jakarta menghabiskan dana Rp 4.222.800.000 untuk beriklan layanan masyarakat di telivisi (TV). Jumlah dana yang hampir sama juga dikeluarkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya di DKI.

Data yang diperoleh Warta Kota dari Partisipasi Masyarakat (Partimas) Dinas Damkar DKI menyatakan, anggaran yang dikeluarkan untuk iklan layanan masyarakat di televisi itu dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses lelang. Iklan itu merupakan sub-bagian kegiatan penayangan jingle film media televisi.

"Ini merupakan sub-kegiatan penayangan jingle film di media televisi dengan volume tayang 23 kali untuk tiga versi berdurasi tiga menit. Jumlahnya lima episode dan biaya sekali tayang Rp 61.200.000," kata Kepala Dinas (Kadis) Damkar dan PB DKI Jakarta, Subejo.

Menurut dia, iklan layanan masyarakat di televisi itu bertujuan untuk penyuluhan kepada masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan terkait bencana kebakaran yang terjadi di Ibu Kota Jakarta.

"Iklan layanan masyarakat itu sebenarnya bagian dari upaya penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kebakaran," kata Subejo kepada Warta Kota di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Rabu (10/12/2014), marah mengetahui banyaknya iklan layanan masyarakat oleh SKPD DKI di televisi.

Ahok mengaku tak habis pikir para pejabat SKPD begitu malu dengan rendahnya serapan anggaran yang mereka hasilkan. Hal itu berakibat pembuatan iklan layanan masyarakat hanya untuk menghabiskan anggaran.

"Gara-gara agar serap anggarannya besar, lihat tuh di tv-tv, tiba-tiba ada iklan layanan masyarakat semua SKPD. Kurang ajar, gila, saya kaget, tuh (atas iklan layanan masyarakat di televisi)," kata Ahok kesal, di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Basuki menginstruksikan kepada SKPD untuk segera menghentikan penayangan iklan-iklan layanan masyarakat di televisi. Menurut Ahok, pembuatan iklan layanan masyarakat oleh SKPD disebabkan penerapan sistem e-budgeting yang belum optimal. Apabila e-budgeting sudah berjalan sempurna, Ahok akan langsung mencoret anggaran tersebut.

"Buat iklan layanan masyarakat di televisi itu hanya untuk menghabiskan anggaran saja. Kamu setuju enggak, duit kita berapa puluh miliar habis cuma untuk iklan layanan masyarakat di televisi? Mending kamu beresin saja PKL-PKL daripada keluar iklan layanan masyarakat," tegas Ahok.

Dia menduga adanya "permainan" SKPD untuk menghabiskan sisa anggaran. Sebab, kata Ahok, serapan anggaran SKPD-SKPD di DKI tahun ini sangat rendah, hanya mencapai 36 persen dari total anggaran Rp 72,9 triliun. (Harian Warta Kota)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Begal Pesepeda Ditangkap, Sudah Beraksi 25 Kali di Jakbar

5 Begal Pesepeda Ditangkap, Sudah Beraksi 25 Kali di Jakbar

Megapolitan
Hendak Edarkan 100.000 Dollar AS Palsu, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Hendak Edarkan 100.000 Dollar AS Palsu, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tiga Pelaku Begal Sepeda di Jalan Latumenten Ditangkap Polisi, Satu Buron

Tiga Pelaku Begal Sepeda di Jalan Latumenten Ditangkap Polisi, Satu Buron

Megapolitan
Terdampak Pandemi, 50 Persen Musisi di Kota Bekasi Banting Setir Jadi Kurir hingga Sopir Ojol

Terdampak Pandemi, 50 Persen Musisi di Kota Bekasi Banting Setir Jadi Kurir hingga Sopir Ojol

Megapolitan
Eks Polisi Ditangkap, Menipu Modus Bisa Pinjamkan Rp 3 Miliar dari Bank Dunia

Eks Polisi Ditangkap, Menipu Modus Bisa Pinjamkan Rp 3 Miliar dari Bank Dunia

Megapolitan
Warga Korban Banjir Banding, Pemprov DKI Siap Menghadapi

Warga Korban Banjir Banding, Pemprov DKI Siap Menghadapi

Megapolitan
Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Pengamat: Anies Cenderung Rugi jika Pilkada Jakarta Digelar 2024

Megapolitan
Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Badut di Masa Pandemi, Hampir Setahun Menganggur hingga Jadi Tukang Las

Megapolitan
Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Kalah Saing hingga Omzet Merosot, Puluhan Pengusaha Warteg di Tangerang Gulung Tikar

Megapolitan
Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Wajib Uji Emisi Kendaraan di DKI Jakarta, Ini Syarat Lulus, Lokasi, dan Sanksi yang Mengintai

Megapolitan
Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Bocah 13 Tahun Hanyut Saat Main di Pinggir Sungai Ciliwung

Megapolitan
Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Polisi: Penjual Satwa Dilindungi Untung Rp 1 Juta-Rp 10 Juta Tiap Jual Satu Binatang

Megapolitan
Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Sudinkes Jaksel Klaim Kamar Perawatan Pasien Covid-19 Masih Cukup

Megapolitan
Live Music Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Live Music Dilarang di Kota Bekasi, Para Musisi Gelar Ngamen Online hingga Beralih Profesi

Megapolitan
Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apa Pun

Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua, Wali Kota Airin: Enggak Ada Gejala Apa Pun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X