"Bayangkan, Rp 250.000 Sudah Bisa Beli Motor"

Kompas.com - 12/12/2014, 16:48 WIB
Motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (11/11/2014). Selama Desember Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan roda dua melintas Jalan MH Thamrin mulai dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Istana Merdeka. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESMotor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (11/11/2014). Selama Desember Pemprov DKI Jakarta akan membatasi kendaraan roda dua melintas Jalan MH Thamrin mulai dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Istana Merdeka.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, tak terkendalinya populasi sepeda motor di Jakarta tak lepas dari mudahnya warga membeli motor secara kredit. Bahkan, kata Prasetyo, syarat untuk pengajuan kredit kepemilikan sepeda motor saat ini sudah terlalu mudah.

"Bayangkan, dengan Rp 250.000, orang sudah bisa beli motor," ujar dia, di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/12/2014).

Prasetyo menilai, meskipun populasi sepeda motor besar, tak ada keuntungan apa pun yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi DKI, terutama sepeda motor yang dari kota-kota penyangga.

Sebab, pajak yang dibayarkan oleh para warga pengguna sepeda motor yang berasal dari kota-kota penyangga kebanyakan masuk ke kas pendapatan asli daerahnya masing-masing.

"Pelatnya saja yang B. Mereka tiap hari masuk ke Jakarta, tetapi pajaknya tidak masuk ke PAD Jakarta. Masuknya ya ke PAD Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor," ujar Prasetyo.

Atas dasar itulah, Prasetyo mendukung peraturan pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang rencananya akan mulai diterapkan pada 17 Desember mendatang. Prasetyo bahkan menyarankan agar pelaksanaan peraturan tersebut dibarengi dengan pelaksanaan Operasi Zebra tanpa batas waktu.

"Operasi Zebra harusnya dilakukan sepanjang waktu. Tidak cuma 1-2 minggu saja supaya warga tertib. Nanti Gubernur bisa koordinasi dengan Polda Metro Jaya," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Peraturan pelarangan sepeda motor rencananya akan mulai berlaku pada 17 Desember. Peraturan ini akan berlaku setiap hari tanpa hari pengecualian. Jadi, peraturan akan tetap berlaku pada hari Minggu ataupun hari libur lainnya.

Di sepanjang zona pelarangan sepeda motor, akan dioperasikan bus gratis yang akan beroperasi dari pukul 06.00 hingga pukul 22.00. Di luar jam tersebut, warga bisa menggunakan transjakarta Koridor I angkutan malam hari (amari) ataupun taksi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Doakan Anies Cepat Sembuh, Wakil Wali Kota Bekasi: Covid-19 Bukan Aib

Megapolitan
Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Blok Makam Covid-19 Khusus Jenazah Muslim Penuh di TPU Pondok Ranggon, Hanya Bisa Sistem Tumpang

Megapolitan
Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Tersangka yang Cabuli Bocah di Pondok Aren Pernah 4 Kali Lakukan Pelecehan Remas Payudara

Megapolitan
Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Mulai Besok, Underpass Senen Extension Bisa Dilewati Kendaraan 24 Jam

Megapolitan
Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Sebut Fraksi PSI Setujui Anggaran Kenaikan Gaji DPRD DKI, Taufik: Tak Perlu Pencitraan

Megapolitan
Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

Rizieq Shihab dan Menantunya Tak Penuhi Panggilan Polisi, FPI: Karena Kesehatan

Megapolitan
Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

Megapolitan
Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Pengangguran Melonjak di Jakarta karena Pandemi, PSI Tolak Kenaikan Anggaran untuk DPRD

Megapolitan
SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

SPBU MT Haryono Ditutup Setelah Kebakaran, Ini 2 SPBU Alternatif untuk Isi BBM

Megapolitan
Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

Kronologi Kebakaran di SPBU MT Haryono, Percikan Api Muncul Setelah Listrik Menyala

Megapolitan
Selama November, Depok Catat 'Kunjungan' Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

Selama November, Depok Catat "Kunjungan" Terbanyak Satwa Liar ke Permukiman

Megapolitan
Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

Imbas Kerumunan Massa Rizieq Shihab, Camat Tanah Abang dan Lurah Petamburan Juga Dicopot

Megapolitan
Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

Data Tim Dokter Kota Bekasi: Semakin Lama Penyembuhan Pasien Covid-19 Berpenyakit Bawaan

Megapolitan
Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

Jelang Masa Tenang Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Bakal Fokus Kampanye

Megapolitan
Ketersediaan Alat Tes Swab di Depok Menipis di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Ketersediaan Alat Tes Swab di Depok Menipis di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X