Anggota DPRD Khawatir LRT Bernasib seperti Monorel

Kompas.com - 18/12/2014, 16:00 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan bahwa keberadaan light rail transit (LRT) tidak ada dalam konsep pola penataan transportasi makro di Ibu Kota.

Karena itu, ia menyatakan tak setuju terhadap rencana pembangunannya. Selamat pun mempertanyakan pihak swasta yang berencana ingin menjadi kontraktor proyek tersebut. Menurut Selamat, Pemprov DKI harus membuka kepada publik pihak swasta yang berada di belakang rencana proyek tersebut.

"(LRT) Ini tidak ada dalam konsep pola penataan transportasi makro. Tiba-tiba sudah ada aja. Siapa yang buat studi? Makanya kita mau tanya dulu ini swastanya siapa," kata Selamat saat rapat antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI terkait rencana pembangunan LRT, di Gedung DPRD DKI, Kamis (18/12/2014).

Menurut Selamat, perlunya publik tahu mengenai pihak yang berada di belakang rencana proyek pembangunan LRT bertujuan agar proyek tersebut tidak bernasib seperti proyek monorel, yang saat ini mangkrak tanpa alasan yang jelas.

"Kalau proyek besar tidak boleh tiba-tiba. Takutnya nanti seperti monorel. Sampai sekarang DPRD DKI aja enggak tahu permasalahannya apa secara detail. PT Jakarta Monorail juga kalau diundang enggak pernah datang. Gimana masyarakat bisa tahu. Jadi ada semacam asimetris information. Monorel tidak dijalankan, tapi kita tidak tahu penyebabnya apa," ujar dia.

Sebagai informasi, Pemprov DKI ingin membangun LRT pada tahun depan. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Deputi Gubernur DKI bidang industri, perdagangan, dan transportasi, Sutanto Suhodo, ada tujuh jalur LRT yang diusulkan Pemprov DKI ke DPRD DKI.

Jalur-jalur tersebut disebut merupakan jalur yang padat penumpang dan bisa memindahkan warga yang tinggal di sekitarnya beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Anggaran yang dibutuhkan untuk tiap satu rute adalah sekitar Rp 7,5 triliun.

"Jalur-jalur ini menghubungkan kawasan permukiman di tepi kota dengan berbagai pusat aktivitas ekonomi," kata Sutanto.

Ketujuh rute tersebut adalah:
1. Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 Km)
2. Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km)
3. Joglo-Tanah Abang (11 km)
4. Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km)
5. Pesing-Kelapa Gading (20,7 km)
6. Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km)
7. Cempaka Putih-Ancol (10 km)

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Polisi Klaim Temukan Petunjuk Terduga Pembunuh Wanita di Margonda Residence Depok

Megapolitan
Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Pria Ini Nekat Jadi Anggota BNN Gadungan karena Terlilit Utang Rp 100 Miliar

Megapolitan
Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Sering Tawuran dan Membegal, Anggota Geng Motor 'Maju Kena Mundur Kena' Diciduk Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Wanita Tewas di Margonda Residence Depok, Polisi Temukan Palu

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Operasi Patuh Jaya, Pengedara Motor Dominasi Pelanggaran di Jakarta Timur

Megapolitan
Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Tipu Pencari Kerja, ASN Kota Tangerang Beraksi Bersama Tiga Oknum Lain

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Siap Bantu Jakarta Sediakan Tempat Karantina

Megapolitan
Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Terkait Hoaks Obat Covid-19, Polisi Panggil Anji dan Hadi Pranoto Pekan Ini

Megapolitan
Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Warga Kabupaten Bekasi yang Tak Pakai Masker Bisa Kena Denda Maksimal Rp 250.000

Megapolitan
Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai  Ancaman

Dinkes Jakarta: Persepsi Masyarakat Belum Anggap Covid-19 sebagai Ancaman

Megapolitan
Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Pasang Wifi untuk Belajar Siswa Kurang Mampu, F-PAN Minta Pemprov DKI Lakukan Hal yang Sama

Megapolitan
Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Kasatpol PP DKI: 595 Tempat Usaha dan 60 Tempat Hiburan Langgar Aturan PSBB

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

PN Jakarta Barat Ditutup karena Covid-19, Sidang Lucinta Luna Ditunda

Megapolitan
Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Volume Penumpang KA Bandara Soekarno-Hatta Naik 93 persen

Megapolitan
Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Kekhawatiran Orangtua di Bekasi Saat Izinkan Anak Kembali Belajar di Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X