Kompas.com - 22/12/2014, 14:01 WIB
Aparat Sapol PP Pemprov DKI Jakarta membongkar kios pedagang kaki lima di lapangan Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) kawasan Monumen Nasional, Kamis (16/10/2014) KOMPAS.COM/PRAVITA RESTU ADYSTAAparat Sapol PP Pemprov DKI Jakarta membongkar kios pedagang kaki lima di lapangan Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) kawasan Monumen Nasional, Kamis (16/10/2014)
EditorAna Shofiana Syatiri

Saat ini, dalam sebulan, kegiatan yang diadakan di Monas bisa mencapai 10 kali. Beberapa kegiatan bisa diselenggarakan setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat Pemprov DKI Jakarta. Padahal, kegiatan itu tidak relevan diadakan di kawasan Monas.

Kepala UP Kawasan Monas Rini Hariyani mengatakan, idealnya, kegiatan yang boleh diadakan di kawasan Monas terbatas untuk upacara, olahraga, dan budaya.

Selain itu, Monas yang merupakan kawasan taman terbesar di pusat kota ini perlu kembali ditata tamannya. Salah satunya adalah segera mensterilkan taman ini dari kegiatan PKL yang justru kerap merusak taman.

Rini juga berencana menjadikan Taman Monas sebagai tempat edukasi. ”Dulu, ada sisi taman yang dijadikan tempat tumbuh tanaman khas dari provinsi di seluruh Indonesia. Tapi, sekarang, tanamannya entah di mana. Ini yang perlu diperbaiki lagi,” katanya.

Beberapa fasilitas lain juga rusak saat diserahkan ke UP Kawasan Monas. Salah satunya adalah air mancur joget. Beberapa air mancur lainnya juga rusak. Ada pula kolam yang tidak memiliki saluran pembuangan air dan terdapat lumpur tebal.

Taman yang menarik akan membuat pengunjung betah karena bisa berekreasi sembari mempelajari sesuatu. Selain itu, pengunjung Monas tidak melulu terarah untuk naik ke pelataran tugu. Padahal, kapasitas lift dan pelataran puncak memiliki keterbatasan, yakni 1.800 orang per hari.

Minim dukungan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nirwono menambahkan, kerusakan fasilitas saat serah terima dari sejumlah instansi ke UP Kawasan Monas menunjukkan dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap kawasan Monas ini sangat minim.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Nandar Sunandar mengatakan, pihaknya tetap mendampingi UP Kawasan Monas meskipun sudah tidak memiliki kewenangan di situ. ”Kami akan membagi pengetahuan taman di Monas. Juga konsep bagaimana menata Monas,” katanya.

Sementara itu, UP Monas juga harus memulai dari awal perihal penataan taman seperti membeli alat-alat pertamanan. Sejumlah alat pertamanan seperti mobil tangki dan truk ditarik oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Aneka persoalan ini mesti dibenahi sebelum pemerintah menetapkan tiket masuk Monas dari pintu pagar. Diharapkan, Monas akan kian menarik dan bercahaya setelah perombakan besar tahun 2015. Semoga. (Agnes Rita Sulistyawaty)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber KOMPAS
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa 3 Pembeli Aset Keluarga Nirina Zubir

Polisi Periksa 3 Pembeli Aset Keluarga Nirina Zubir

Megapolitan
Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan Raya Ancol Meluap hingga ke Rumah Warga

Banjir Rob di Jalan Lodan Raya Ancol Meluap hingga ke Rumah Warga

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Megapolitan
Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Megapolitan
Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Megapolitan
2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

Megapolitan
UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

Megapolitan
Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Megapolitan
RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.