Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sengketa Lahan Bank DKI Vs Lippo, Pemprov Dukung DPRD Bentuk Pansus

Kompas.com - 23/12/2014, 18:25 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung rencana DPRD DKI membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan menangani aset-aset DKI yang saat ini dalam status build operation transfer (BOT) dengan pihak lain.

Adapun Pansus dibentuk menyusul terancam jatuhnya lahan aset Bank DKI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, ke Lippo Group. Sebagai informasi, pada 1998, Bank DKI pernah menyerahkan pengelolaan tanah mereka di Jalan MH Thamrin ke Lippo Group melalui mekanisme BOT.

Namun, tanah tersebut tak kunjung digunakan dan tetap dibiarkan kosong, sampai akhirnya hampir jatuh ke Lippo Group. "Kami mendukung pembentukan Pansus oleh DPRD. Memang harus begitu supaya pihak lain tidak semena-mena terhadap aset-aset DKI," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono kepada Kompas.com, Selasa (23/12/2014).

Menurut Heru, Pemprov DKI tidak bisa ikut campur tangan dalam sengketa lahan tersebut karena status lahan bukan berada langsung di bawah kepemilikan Pemprov DKI. Karena itu, ia berharap nantinya pansus yang dibentuk oleh DPRD DKI bisa berhasil mencegah jatuhnya lahan bernilai ekonomis tinggi itu ke Lippo.

"Kita tidak bisa ikut campur, tetapi kita mendukung pembentukan pansus. Lagi pula masa lahannya nanti diambil, terus pembayarannya pakai NJOP (nilai jual obyek pajak) tahun 1998," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Pemprov DKI akan sangat dirugikan apabila nantinya lahan aset milik Bank DKI yang berada di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sampai jatuh ke tangan Lippo Group.

Tak hanya akan kehilangan lahan, kata Pras, Pemprov DKI juga akan mendapatkan nilai ganti rugi yang tak sebanding.

Dari informasi yang diperolehnya, Pras mengatakan bahwa apabila nantinya lahan tersebut sampai lepas, maka Lippo hanya perlu membayar Rp 18 miliar ke Pemprov DKI. Nilai tersebut dinilainya tak sebanding dengan harga pasaran tanah yang ada di kawasan Jalan Thamrin.

"Sudah beberapa belas tahun lahannya tidak terbangun (oleh Lippo). Akhirnya sekarang malah mau ngilang, tanahnya mau dibeli Rp 18 miliar. Apa-apaan ini, masa mau dibeli cuma Rp 18 miliar? Kalikan aja Rp 125 juta kali 8.000 meter persegi," kata Pras. [Baca: DKI Terancam Kehilangan Lahan di Jalan Thamrin]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com