Sengketa Lahan Bank DKI Vs Lippo, Pemprov Dukung DPRD Bentuk Pansus

Kompas.com - 23/12/2014, 18:25 WIB
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono Alsadad RudiKepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung rencana DPRD DKI membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan menangani aset-aset DKI yang saat ini dalam status build operation transfer (BOT) dengan pihak lain.

Adapun Pansus dibentuk menyusul terancam jatuhnya lahan aset Bank DKI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, ke Lippo Group. Sebagai informasi, pada 1998, Bank DKI pernah menyerahkan pengelolaan tanah mereka di Jalan MH Thamrin ke Lippo Group melalui mekanisme BOT.

Namun, tanah tersebut tak kunjung digunakan dan tetap dibiarkan kosong, sampai akhirnya hampir jatuh ke Lippo Group. "Kami mendukung pembentukan Pansus oleh DPRD. Memang harus begitu supaya pihak lain tidak semena-mena terhadap aset-aset DKI," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono kepada Kompas.com, Selasa (23/12/2014).

Menurut Heru, Pemprov DKI tidak bisa ikut campur tangan dalam sengketa lahan tersebut karena status lahan bukan berada langsung di bawah kepemilikan Pemprov DKI. Karena itu, ia berharap nantinya pansus yang dibentuk oleh DPRD DKI bisa berhasil mencegah jatuhnya lahan bernilai ekonomis tinggi itu ke Lippo.

"Kita tidak bisa ikut campur, tetapi kita mendukung pembentukan pansus. Lagi pula masa lahannya nanti diambil, terus pembayarannya pakai NJOP (nilai jual obyek pajak) tahun 1998," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Pemprov DKI akan sangat dirugikan apabila nantinya lahan aset milik Bank DKI yang berada di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, sampai jatuh ke tangan Lippo Group.

Tak hanya akan kehilangan lahan, kata Pras, Pemprov DKI juga akan mendapatkan nilai ganti rugi yang tak sebanding.

Dari informasi yang diperolehnya, Pras mengatakan bahwa apabila nantinya lahan tersebut sampai lepas, maka Lippo hanya perlu membayar Rp 18 miliar ke Pemprov DKI. Nilai tersebut dinilainya tak sebanding dengan harga pasaran tanah yang ada di kawasan Jalan Thamrin.

"Sudah beberapa belas tahun lahannya tidak terbangun (oleh Lippo). Akhirnya sekarang malah mau ngilang, tanahnya mau dibeli Rp 18 miliar. Apa-apaan ini, masa mau dibeli cuma Rp 18 miliar? Kalikan aja Rp 125 juta kali 8.000 meter persegi," kata Pras. [Baca: DKI Terancam Kehilangan Lahan di Jalan Thamrin]



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Panjang Berakhir, Kadishub DKI Imbau Warga Kembali ke Jakarta Sebelum 1 November

Libur Panjang Berakhir, Kadishub DKI Imbau Warga Kembali ke Jakarta Sebelum 1 November

Megapolitan
Kendala Operasional di Stasiun Kampung Bandan, Simak Rekayasa di 3 Rute Perjalanan KRL

Kendala Operasional di Stasiun Kampung Bandan, Simak Rekayasa di 3 Rute Perjalanan KRL

Megapolitan
Pekerja Proyek Tewas Setelah Hanyut di Kolam Resapan Air

Pekerja Proyek Tewas Setelah Hanyut di Kolam Resapan Air

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Catat Angka Pergerakan Penumpang Tertinggi Selama Pandemi

Bandara Soekarno-Hatta Catat Angka Pergerakan Penumpang Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
3 Hari Terakhir, 509.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

3 Hari Terakhir, 509.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Megapolitan
Libur Panjang, Lonjakan Penumpang Bus AKAP di Terminal Poris Plawad Capai 62 Persen

Libur Panjang, Lonjakan Penumpang Bus AKAP di Terminal Poris Plawad Capai 62 Persen

Megapolitan
Tawuran Pelajar SMK di Depok, Satu Siswa Tewas dan Seorang Luka Bacok

Tawuran Pelajar SMK di Depok, Satu Siswa Tewas dan Seorang Luka Bacok

Megapolitan
Ini Alasan Bioskop XXI di Jakarta Belum Beroperasi meski Sudah Diizinkan

Ini Alasan Bioskop XXI di Jakarta Belum Beroperasi meski Sudah Diizinkan

Megapolitan
Sepi Penumpang meski Libur Panjang, Kepala Terminal Kalideres: Banyak yang Pakai Kendaraan Pribadi

Sepi Penumpang meski Libur Panjang, Kepala Terminal Kalideres: Banyak yang Pakai Kendaraan Pribadi

Megapolitan
Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Di Jabodetabek, Tinggal Jakarta Utara dan Depok yang Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Hampir Jadi Korban Begal, Pesepeda Ini Putuskan Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Bocah Hilang Saat Bermain di Sungai Inspeksi Kampung Pulo, Hanya Tersisa Bajunya di Tepi Kali

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

[POPULER JABODETABEK] PT Khong Guan Tawar Ganti Rugi kepada Warga | Tukang Gali Brebes Puluhan Tahun Menunggu Kerja di Lebak Bulus

Megapolitan
Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Bentrok 2 Kelompok Ormas di Ciledug Berakhir Damai

Megapolitan
Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Terserempet Kereta di Cengkareng, Pengendara Ojol Selamat, Motornya Terseret ke Kali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X