Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Badan Kepala Seksi Penyuluh KB Ini "Ngapain"?

Kompas.com - 03/01/2015, 16:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1.835 jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dikosongkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pengosongan tersebut dimaksudkan untuk efektifitas pemerintahan agar pelayanan di Pemprov DKI menjadi lebih optimal.

Basuki mengatakan, 1.835 jabatan sengaja dikosongkan, karena dirinya melihat jabatan struktural yang dibutuhkan tidak perlu terlalu banyak. Sebab, pelayanan lah yang diperlukan oleh masyarakat.

"Ada beberapa posisi yang sengaja kita kosongkan. Badan Kepala Seksi Penyuluh KB ini ngapain gitu? Jadi kita tidak mau lagi terlalu banyak jabatan struktural. Bagi orang Jakarta yang penting pelayanannya, ini mau kita optimalkan," kata Basuki, Jumat (2/1/2014).

Pemprov DKI Jakarta sendiri telah memangkas sebanyak 1.500 jabatan. Dari semula 8.011 jabatan, saat ini hanya tinggal 6.511 jabatan saja. Dari jumlah tersebut 1.835 jabatan masih dikosongkan. Jabatan yang dikosongkan itu tidak dapat dihapus, karena ada di undang-undang. Sehingga Basuki pun mengirim surat izin kepada Kemendagri agar jabatan tersebut dikosongkan.

"Kita sudah kirim surat ke Mendagri, dan sudah dijawab. Boleh katanya," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dirinya juga belum bisa memastikan sampai kapan jabatan tersebut akan dikosongkan. Bahkan, jika dinilai tidak diperlukan lagi maka tetap akan dikosongkan seterusnya. Sejumlah jabatan yang dikosongkan antara lain jabatan wakil lurah serta beberapa kepala seksi di tingkat kelurahan.

"Kita lihat saja kosong seperti apa. Kayaknya sih tidak perlu deh. Lurah tuh tidak perlu wakil," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com