Tolak Penangguhan, Ahok Minta Perusahaan Korea Pindah ke Majalengka

Kompas.com - 05/01/2015, 15:20 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah-marah di kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI, di Lantai 18, Balaikota, Jumat (2/1/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mempersilahkan perusahaan-perusahaan Korea yang tidak mampu membayar buruh sesuai upah minimum provinsi (UMP) DKI 2015 Rp 2,7 juta, hengkang dari Jakarta.

Sekadar informasi, sebanyak 27 perusahaan yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing, Jakarta Utara telah mengajukan penangguhan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI.

"Kami tolak penangguhan. (Perusahaan) pindah saja dari KBN, kalau enggak mampu bayar pekerja ya pindah saja ke Majalengka," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (5/1/2015).

Dari 27 perusahaan yang mengajukan penangguhan, sebanyak 24 perusahaan beroperasi di KBN. Sementara tiga perusahaan lainnya tersebar di wilayah Ibu Kota serta seluruhnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) Korea Selatan. [Baca: Tak Mampu Bayar UMP DKI 2015, 26 Perusahaan Ajukan Penangguhan]


Mayoritas perusahaan yang mengajukan penangguhan merupakan perusahaan garmen dan tekstil. Menurut Basuki, seluruh perusahaan yang ada di Jakarta harus mengikuti peraturan berlaku. Termasuk dengan membayar pekerja sesuai UMP yakni Rp 2,7 juta.

"Toh bukan orang Jakarta yang kerja di sana. Saya enggak mau ada perbudakan di sini. Kalau perusahaan enggak mampu bayar pekerja, pindah ke Majalengka saja toh di sana nilai kebutuhannya lebih murah," ucap Basuki.

Untuk diketahui, anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha Sarman Simanjorang mengatakan penangguhan merupakan hak pengusaha. Pemprov DKI, lanjut dia, tidak dapat meniadakan penangguhan karena diatur dalam undang-undang. ‎

Adapun prosedur pengajuan penangguhan antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 176 tahun 2014.

Bahkan, lanjut dia, di dalam Pergub DKI Nomor 176 tahun 2014 yang ditandatangani Gubernur ada pasal yang menyebutkan penangguhan diberikan asal memenuhi syarat.

Setelah perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan penangguhan, proses selanjutnya adalah Dewan Pengupahan DKI akan merapatkan dan memutuskan apakah penangguhan perusahaan diterima.

"Awal ‎Januari 2015, kami akan memeriksa laporan keuangan perusahaan yang mengajukan penangguhan selama dua tahun berturut-turut, surat kesepakatan dengan serikat pekerja, dan mulai survei di lapangan, tidak perlu waktu lama. Setelah itu baru akan diputuskan oleh Gubernur, perusahaan akan diberi penangguhan atau tidak," ucap Sarman.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDesy Afrianti

Terkini Lainnya

Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

Karangan Bunga Dukacita Kerusuhan 22 Mei Bersandar di Wahid Hasyim

Megapolitan
Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

Pascakerusuhan, Pusat Perbelanjaan Sarinah Sudah Buka Hari Ini

Megapolitan
Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

Fotonya Dipakai dan Disebut Tewas dalam Kerusuhan 22 Mei, Perempuan Ini Lapor Polisi

Megapolitan
Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 'Influencer'

Gelar Hardolnas, Kitabisa.com Libatkan 200 "Influencer"

Megapolitan
FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

FPI Ajukan Penangguhan Penahanan bagi Warga yang Ikut-ikutan dalam Kerusuhan 22 Mei

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

Sejumlah Ruas Jalan Protokol Masih Ditutup Hari Ini

Megapolitan
Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

Sabtu Pagi, Ini Rute Transjakarta yang Tak Beroperasi dan Dialihkan

Megapolitan
Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

Viral Video Pria Dipukuli Aparat, Begini Penjelasan Polri

Megapolitan
Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

Klarifikasi Sopir dan Perusahaan Pemilik Ambulans Berlogo Gerindra...

Megapolitan
Amien Rais Membantah, 'People Power' Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

Amien Rais Membantah, "People Power" Terkait Upaya Menjatuhkan Presiden...

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

[POPULER MEGAPOLITAN] Pengakuan Sopir Ambulans Gerindra | Anggota TGUPP Jadi Pengacara Prabowo | Amien Rais Diperiksa Polisi

Megapolitan
Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Kisah Pilu Pedagang Korban Rusuh 22 Mei Berujung Undangan ke Istana

Megapolitan
Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

Pemilik Warung Korban Penjarahan 22 Mei Tak Menyangka Bertemu Presiden Jokowi

Megapolitan
Pedagang Kopi Starling yang Untung 3 Kali Lipat Saat 22 Mei: Mending Dapat seperti Biasa daripada Ribut Begini...

Pedagang Kopi Starling yang Untung 3 Kali Lipat Saat 22 Mei: Mending Dapat seperti Biasa daripada Ribut Begini...

Megapolitan
Cerita Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Setia hingga Tengah Malam di MK

Cerita Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Setia hingga Tengah Malam di MK

Megapolitan

Close Ads X