Djarot: Agen Pembaru Utama adalah Birokrasi

Menurut Djarot, evaluasi atas kinerja birokrasi harus tetap ada. Dia berharap evaluasi rutin tiga bulan sekali yang direncanakan setelah perombakan struktur birokrasi tidak disalahartikan seakan-akan penggantian pejabat dilakukan setiap tiga bulan.

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik 4.676 pejabat eselon 2-4 di lingkungan Pemprov DKI. Jumlah itu berkurang dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 8.011 jabatan. Pemprov DKI menghapus 1.500 jabatan dan untuk sementara mengosongkan 1.835 jabatan karena dinilai kurang efektif.

”Memang muncul kekhawatiran di kalangan pejabat, mereka tidak tenang dalam bekerja dengan adanya evaluasi setiap tiga bulan. Mereka jadi tidak fokus dalam kerja. Namun, evaluasi harus tetap ada. Jangan merasa jabatan aman,” kata Djarot, saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Rabu (7/1).

Djarot menyatakan akan segera turun ke enam wilayah kota dan kabupaten administrasi untuk memberikan penjelasan kepada segenap pegawai negeri sipil tentang evaluasi dan perombakan jabatan itu. Kunjungan dimulai hari Kamis ini di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Selain memberikan penjelasan tentang evaluasi kinerja, Djarot juga akan mendorong para pegawai DKI untuk meninggalkan kebiasaan menunda pekerjaan, tidak punya inisiatif, terjebak dalam rutinitas, dan hanya menunggu perintah. Menurut dia, para pegawai negeri sering lupa bahwa agen pembaru yang utama adalah birokrasi.

”Dalam enam bulan ini kami akan menata pasukan di birokrasi agar lebih proaktif, tidak sekadar reaktif. Saya yakin dengan terapi kejut seperti ini akan ada perubahan. Kuncinya memang ada di birokrat,” ujarnya.

Djarot menilai, perombakan birokrasi besar-besaran di DKI Jakarta adalah sejarah baru dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Dia menyadari pasti ada kekecewaan di kalangan pejabat yang dinonaktifkan.

”Kalau ada pejabat yang kecewa, bilang saja kepada saya. Sebenarnya konsekuensi seorang pegawai negeri sipil adalah bersedia ditempatkan di mana saja, diberi jabatan atau tidak diberi jabatan. Cara mereka menerima konsekuensi ini akan menunjukkan kualitas mereka sebagai PNS,” kata Djarot.

Dia juga meminta aparat untuk tidak takut menggunakan anggaran sepanjang tidak melanggar aturan dan korupsi. Harapannya, masalah yang dihadapi warga bisa segera selesai.

Benahi tunjangan

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Deddy S Bratakusumah mengatakan, selain oleh atasan, warga berhak mengevaluasi kinerja aparat di wilayahnya. Warga bisa menilai dengan membandingkannya dengan periode sebelumnya.

Terkait rotasi, mutasi, dan degradasi dalam sistem birokrasi, kata Deddy, semua PNS diangkat dalam jabatan. Artinya, apa pun posisinya, PNS pasti menyandang jabatan, baik struktural, administrasi, ataupun fungsional.

Menurut Deddy, PNS seharusnya tetap bekerja di mana pun ditugaskan secara profesional sebagai bentuk pengabdian. Selama ini keluhan sering muncul dari pejabat yang degradasi antara lain karena timpangnya tunjangan antara pejabat struktural, fungsional, dan administrasi.

Turun ke lapangan

Sebagai pejabat yang baru dilantik pada Jumat (2/1) lalu, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi langsung turun memantau pembagian kunci unit Rumah Susun Sederhana Sewa Muara Baru yang akan menjadi tempat relokasi 81 warga RT 016 yang sebelumnya tinggal di sisi timur Waduk Pluit.

Rustam mengatakan, warga yang masih berada di area waduk segera direlokasi secara bertahap sesuai ketersediaan unit rusunawa. ”Warga yang direlokasi ini tinggal di penampang basah. Ada sekitar 2.000 keluarga. Kalau air naik, rumah warga ini terendam dan rawan longsor,” ujarnya.

Camat Penjaringan Yani Wahyu P yang sebelumnya menjabat sebagai wakil camat di wilayah yang sama mengatakan, warga RT 016 lebih diprioritaskan karena tinggal di lokasi pertemuan antara air kali dan waduk. (DEA/FRO/MKN)