Kompas.com - 08/01/2015, 14:31 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berkunjung ke kantor redaksi Harian Kompas, Rabu (7/1/2015). KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAWakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berkunjung ke kantor redaksi Harian Kompas, Rabu (7/1/2015).
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Evaluasi atas kinerja birokrasi adalah keniscayaan untuk mengukur pencapaian dan memperbaiki cara kerja. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta semua pegawai negeri sipil di Provinsi DKI Jakarta tidak menyalahartikan hal itu.

Menurut Djarot, evaluasi atas kinerja birokrasi harus tetap ada. Dia berharap evaluasi rutin tiga bulan sekali yang direncanakan setelah perombakan struktur birokrasi tidak disalahartikan seakan-akan penggantian pejabat dilakukan setiap tiga bulan.

Pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik 4.676 pejabat eselon 2-4 di lingkungan Pemprov DKI. Jumlah itu berkurang dibandingkan dengan sebelumnya yang mencapai 8.011 jabatan. Pemprov DKI menghapus 1.500 jabatan dan untuk sementara mengosongkan 1.835 jabatan karena dinilai kurang efektif.

”Memang muncul kekhawatiran di kalangan pejabat, mereka tidak tenang dalam bekerja dengan adanya evaluasi setiap tiga bulan. Mereka jadi tidak fokus dalam kerja. Namun, evaluasi harus tetap ada. Jangan merasa jabatan aman,” kata Djarot, saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Rabu (7/1).

Djarot menyatakan akan segera turun ke enam wilayah kota dan kabupaten administrasi untuk memberikan penjelasan kepada segenap pegawai negeri sipil tentang evaluasi dan perombakan jabatan itu. Kunjungan dimulai hari Kamis ini di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Selain memberikan penjelasan tentang evaluasi kinerja, Djarot juga akan mendorong para pegawai DKI untuk meninggalkan kebiasaan menunda pekerjaan, tidak punya inisiatif, terjebak dalam rutinitas, dan hanya menunggu perintah. Menurut dia, para pegawai negeri sering lupa bahwa agen pembaru yang utama adalah birokrasi.

”Dalam enam bulan ini kami akan menata pasukan di birokrasi agar lebih proaktif, tidak sekadar reaktif. Saya yakin dengan terapi kejut seperti ini akan ada perubahan. Kuncinya memang ada di birokrat,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djarot menilai, perombakan birokrasi besar-besaran di DKI Jakarta adalah sejarah baru dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Dia menyadari pasti ada kekecewaan di kalangan pejabat yang dinonaktifkan.

”Kalau ada pejabat yang kecewa, bilang saja kepada saya. Sebenarnya konsekuensi seorang pegawai negeri sipil adalah bersedia ditempatkan di mana saja, diberi jabatan atau tidak diberi jabatan. Cara mereka menerima konsekuensi ini akan menunjukkan kualitas mereka sebagai PNS,” kata Djarot.

Dia juga meminta aparat untuk tidak takut menggunakan anggaran sepanjang tidak melanggar aturan dan korupsi. Harapannya, masalah yang dihadapi warga bisa segera selesai.

Benahi tunjangan

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Deddy S Bratakusumah mengatakan, selain oleh atasan, warga berhak mengevaluasi kinerja aparat di wilayahnya. Warga bisa menilai dengan membandingkannya dengan periode sebelumnya.

Terkait rotasi, mutasi, dan degradasi dalam sistem birokrasi, kata Deddy, semua PNS diangkat dalam jabatan. Artinya, apa pun posisinya, PNS pasti menyandang jabatan, baik struktural, administrasi, ataupun fungsional.

Menurut Deddy, PNS seharusnya tetap bekerja di mana pun ditugaskan secara profesional sebagai bentuk pengabdian. Selama ini keluhan sering muncul dari pejabat yang degradasi antara lain karena timpangnya tunjangan antara pejabat struktural, fungsional, dan administrasi.

Turun ke lapangan

Sebagai pejabat yang baru dilantik pada Jumat (2/1) lalu, Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi langsung turun memantau pembagian kunci unit Rumah Susun Sederhana Sewa Muara Baru yang akan menjadi tempat relokasi 81 warga RT 016 yang sebelumnya tinggal di sisi timur Waduk Pluit.

Rustam mengatakan, warga yang masih berada di area waduk segera direlokasi secara bertahap sesuai ketersediaan unit rusunawa. ”Warga yang direlokasi ini tinggal di penampang basah. Ada sekitar 2.000 keluarga. Kalau air naik, rumah warga ini terendam dan rawan longsor,” ujarnya.

Camat Penjaringan Yani Wahyu P yang sebelumnya menjabat sebagai wakil camat di wilayah yang sama mengatakan, warga RT 016 lebih diprioritaskan karena tinggal di lokasi pertemuan antara air kali dan waduk. (DEA/FRO/MKN)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saluran Limbah Pabrik Farmasi Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta Disegel

Saluran Limbah Pabrik Farmasi Pencemar Parasetamol di Teluk Jakarta Disegel

Megapolitan
Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Pemuda Pancasila Bakal Beri Bantuan Hukum 5 Tersangka Bentrokan dengan FBR di Ciledug

Megapolitan
RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

RS Polri Belum Terima Seluruh Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Bekasi

Megapolitan
Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022

Megapolitan
Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Data Kejaksaan, Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Depok Marak Terjadi

Megapolitan
Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Penembakan di Exit Tol Bintaro, Warga Sempat Dengar 2 Suara Letusan

Megapolitan
LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

LPSK Sebut Tingkat Keberhasilan Restitusi di Indonesia Masih Rendah

Megapolitan
Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Minyak Curah Dilarang Beredar, Pemkot Tangerang Tunggu Juknis Pemerintah Pusat

Megapolitan
Kembali Sambangi KPK, Dirut Jakpro Serahkan Dokumen Tambahan Terkait Formula E

Kembali Sambangi KPK, Dirut Jakpro Serahkan Dokumen Tambahan Terkait Formula E

Megapolitan
Wagub Yakin DKI Akan Dilibatkan Dalam Monetisasi Aset di Jakarta untuk Danai Ibu Kota Baru

Wagub Yakin DKI Akan Dilibatkan Dalam Monetisasi Aset di Jakarta untuk Danai Ibu Kota Baru

Megapolitan
Jika Ada Penumpang di Soekarno-Hatta Terpapar Virus Corona Varian Omicron, Ini Langkah KKP

Jika Ada Penumpang di Soekarno-Hatta Terpapar Virus Corona Varian Omicron, Ini Langkah KKP

Megapolitan
Tak Dapat Izin di Jakarta, Reuni 212 Bakal Digelar di Sentul dan Disiarkan Daring

Tak Dapat Izin di Jakarta, Reuni 212 Bakal Digelar di Sentul dan Disiarkan Daring

Megapolitan
Seleksi CPNS di Jaksel Terhambat 2,5 Jam, BKN Sebut Masalah Internet Lokal

Seleksi CPNS di Jaksel Terhambat 2,5 Jam, BKN Sebut Masalah Internet Lokal

Megapolitan
Video Viral Polantas Lakukan Pungli di Tol, Polda Metro Jaya Sebut Itu Kejadian 2018

Video Viral Polantas Lakukan Pungli di Tol, Polda Metro Jaya Sebut Itu Kejadian 2018

Megapolitan
Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Keluarga Korban Pelecehan Seksual Pengurus Gereja di Depok Terima Uang Restitusi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.