Kompas.com - 09/01/2015, 14:32 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum bisa mengambil keputusan terkait nasib PT Jakarta Monorail dalam proyek pembangunan monorel di Jakarta, meski Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama telah beberapa kali menyatakan akan memutus kerja sama dengan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Edward Surjadjaja itu.

Menurut Sekretaris Daerah DKI Saefullah, PT JM sempat mempertanyakan kepadanya maksud dari pernyataan Ahok di media. Sebab, sampai saat ini, PT JM belum menerima surat resmi dari Pemprov DKI mengenai keputusan resmi diputuskan atau dilanjutkannya pembangunan monorel.

"Soal monorel, kita mau sikapi seperti apa. Mestinya sudah diputuskan. Tetapi, kita lapor pimpinan dulu arahnya mau ke mana. Kalau iya (pembangunan dilanjutkan) seperti apa, kalau tidak bagaimana," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Pembangunan monorel di Jakarta dimulai sekitar tahun 2004 saat era Gubernur Sutiyoso. Saat ini, saham PT JM masih dimiliki oleh PT Adhi Karya. Namun, setelah tiga tahun berjalan, pembangunannya terhenti dengan menyisakan tiang-tiang pancang di sepanjang Jalan Asia Afrika dan Jalan HR Rasuna Said.

Tahun 2011, Gubernur Fauzi Bowo menyatakan bahwa pembangunan monorel tidak akan dilanjutkan. Namun, pada sekitar Oktober 2013, proyek monorel dilanjutkan kembali oleh Gubernur Joko Widodo dengan dukungan dari Ortus Holdings pimpinan Edward.

Namun, baru sekitar sebulan berjalan, pembangunannya kembali terhenti sampai dengan saat ini. Dalam berbagai kesempatan, Ahok menyatakan tak berlanjutnya pembangunan monorel disebabkan ketidakmampuan Ortus membiayai proyek tersebut.

Ahok mengatakan, salah satu hal yang masih belum memuaskan hatinya adalah PT JM belum mampu memastikan kemampuan finansialnya sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunan monorel Rp 15 triliun.

"Dia bilang untuk mendanai proyek itu dari pinjaman sebesar 70 persen. Terus modal yang 30 persen mana? Kalau dana yang 30 persen didapat menunggu hasil jualan properti milik DKI terlebih dahulu, ya saya enggak mau. Mendingan saya bangun sendiri," ujar Ahok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Demo di Depan Gedung Parlemen Siang Ini, Desak Presiden dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mahasiswa Demo di Depan Gedung Parlemen Siang Ini, Desak Presiden dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Megapolitan
Sekitar 50.000 Orang Harus Ubah Data Kependudukan akibat Penggantian Nama Jalan

Sekitar 50.000 Orang Harus Ubah Data Kependudukan akibat Penggantian Nama Jalan

Megapolitan
Kasus Penistaan Agama, Polisi Bidik Tersangka Lain yang Posisinya Lebih Tinggi di Holywings

Kasus Penistaan Agama, Polisi Bidik Tersangka Lain yang Posisinya Lebih Tinggi di Holywings

Megapolitan
Sudin KPKP Jakpus Temukan 4 Sapi di Gambir Diduga Terindikasi PMK

Sudin KPKP Jakpus Temukan 4 Sapi di Gambir Diduga Terindikasi PMK

Megapolitan
Saat Pelecehan Anak di Bintaro Xchange Berakhir Damai karena Pelaku Idap Gangguan Mental...

Saat Pelecehan Anak di Bintaro Xchange Berakhir Damai karena Pelaku Idap Gangguan Mental...

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembunuh Wanita di Rumah Kos Serpong Tangsel

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita di Rumah Kos Serpong Tangsel

Megapolitan
Mahasiswa Akan Demo Tolak Pengesahan RKUHP di DPR, Polisi Pastikan Belum Ada Rekayasa Lalin

Mahasiswa Akan Demo Tolak Pengesahan RKUHP di DPR, Polisi Pastikan Belum Ada Rekayasa Lalin

Megapolitan
250 Personel Satpol PP Diterjunkan untuk Segel 12 'Outlet' Holywings di Jakarta

250 Personel Satpol PP Diterjunkan untuk Segel 12 "Outlet" Holywings di Jakarta

Megapolitan
Beredar Info Penawaran Bernada Promosi Prostitusi dari Bar Jaksel, Polisi Selidiki

Beredar Info Penawaran Bernada Promosi Prostitusi dari Bar Jaksel, Polisi Selidiki

Megapolitan
Hari Ini, Satpol PP Akan Segel 12 Tempat Usaha Holywings di Jakarta

Hari Ini, Satpol PP Akan Segel 12 Tempat Usaha Holywings di Jakarta

Megapolitan
Saat Prostitusi 'Bungkus Night' Berbuntut Hamilton Spa Ditutup Permanen hingga Manajemen Terancam Dipidana...

Saat Prostitusi "Bungkus Night" Berbuntut Hamilton Spa Ditutup Permanen hingga Manajemen Terancam Dipidana...

Megapolitan
Anies Bakal Teruskan Penggantian Nama Jalan meskipun Tuai Protes

Anies Bakal Teruskan Penggantian Nama Jalan meskipun Tuai Protes

Megapolitan
Sederet Fakta Minyak Goreng Kemasan Ilegal Merek Qilla, Dikemas dari Migor Curah dan Dijual di 'Marketplace'

Sederet Fakta Minyak Goreng Kemasan Ilegal Merek Qilla, Dikemas dari Migor Curah dan Dijual di "Marketplace"

Megapolitan
UPDATE 27 Juni: Tambah 90, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 86.240

UPDATE 27 Juni: Tambah 90, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 86.240

Megapolitan
Polisi Segel Kantor Pusat Holywings di BSD Buntut Promosi Miras Berbau Penistaan Agama

Polisi Segel Kantor Pusat Holywings di BSD Buntut Promosi Miras Berbau Penistaan Agama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.