Kompas.com - 11/01/2015, 13:58 WIB
Siswa, Christiana, menunjukkan Kartu Jakarta Pintar dan uang yang diambil dari ATM Bank DKI sesusai peluncuran kartu tersebut di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2012).  Jokowi berharap agar pelajar dapat bijaksana dalam menggunakan uang bantuan pendidikan lewat kartu tersebut.
 
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROSiswa, Christiana, menunjukkan Kartu Jakarta Pintar dan uang yang diambil dari ATM Bank DKI sesusai peluncuran kartu tersebut di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2012). Jokowi berharap agar pelajar dapat bijaksana dalam menggunakan uang bantuan pendidikan lewat kartu tersebut.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E DPRD DKI mendukung langkah Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang hendak memperketat persyaratan bagi warga yang ingin mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada 2015. Komisi E menganggap langkah tersebut akan bisa mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran seperti yang banyak terjadi pada 2014.

"Dengan diperketat persyaratannya, orang berpenghasilan besar tidak akan bisa memperoleh dana bantuan pendidikan untuk warga miskin. Karena kalau penerimanya tidak tepat sasaran, tentu akan memberatkan APBD. Dan ada kemungkinan siswa yang betul-betul tidak mampu justru tidak dapat dana KJP," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar saat dihubungi, Minggu (11/1/2015).

Menurut Fahmi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jakarta yang terdata pada September 2014 sebesar 412.790 jiwa atau 4,09 persen dari jumlah penduduk Jakarta.

Dengan demikian, kata dia, jumlah penerima KJP kemungkinan berada pada angka sekitar 200.000 orang. Karena itu, lanjutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Dinas Pendidikan DKI guna membahas masalah dana KJP ini. Ia pun berjanji bahwa Komisi E akan mengawasi ketat penyaluran KJP pada 2015 ini.

"Seluruh pendistribusian kartu KJP akan kami awasi ketat. Jangan sampai muncul kecurangan di tengah jalan," ucap dia.

Sebagai informasi, mulai tahun ini, setidaknya ada 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa penerima KJP. Syarat tersebut meliputi tidak merokok, tidak membolos, tidak tergabung dalam sebuah geng, tidak memiliki rumah pribadi, tidak memiliki sepeda motor, keluarganya tidak memiliki mobil, dan keluarganya tidak memiliki usaha (toko besar).

Syarat-syarat tersebut dibuat lantaran adanya rencana perluasan penerima KJP hingga ke sekolah swasta. Bahkan untuk siswa sekolah swasta, nilai KJP yang diterima akan lebih besar dari siswa di sekolah negeri. Hal itu disebabkan karena sekolah swasta tidak mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi lalu Dijual, Temuan TPPO Akan Ditambahkan dalam Laporan

Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi lalu Dijual, Temuan TPPO Akan Ditambahkan dalam Laporan

Megapolitan
Polisi Gelar Olah TKP Kebakaran Taman Sari, Dimulai di Kontrakan yang Jadi Sumber Api

Polisi Gelar Olah TKP Kebakaran Taman Sari, Dimulai di Kontrakan yang Jadi Sumber Api

Megapolitan
Hari Terakhir Airin Bekerja, Mantu Presiden Joko Widodo Lakukan Kunjungan Kerja

Hari Terakhir Airin Bekerja, Mantu Presiden Joko Widodo Lakukan Kunjungan Kerja

Megapolitan
Akta hingga SIM Hangus Terbakar, Korban Kebakaran Taman Sari Mulai Urus Surat Kehilangan

Akta hingga SIM Hangus Terbakar, Korban Kebakaran Taman Sari Mulai Urus Surat Kehilangan

Megapolitan
Kebakaran Dekat RS Fatmawati, Seorang Terpental Kena Ledakan Kompor Gas

Kebakaran Dekat RS Fatmawati, Seorang Terpental Kena Ledakan Kompor Gas

Megapolitan
 Catat, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Catat, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Yogyakarta Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
Viral Video Api Menyembur di Langit Cikarang, Ternyata Ini Penyebabnya...

Viral Video Api Menyembur di Langit Cikarang, Ternyata Ini Penyebabnya...

Megapolitan
8 Warung Makan Dekat RS Fatmawati Terbakar, Diduga karena Kompor Gas Meledak

8 Warung Makan Dekat RS Fatmawati Terbakar, Diduga karena Kompor Gas Meledak

Megapolitan
Sejarah Panjang Masjid Istiqlal: Dicanangkan Soekarno, Diresmikan Soeharto, Direnovasi Jokowi

Sejarah Panjang Masjid Istiqlal: Dicanangkan Soekarno, Diresmikan Soeharto, Direnovasi Jokowi

Megapolitan
Cegah Terulangnya Bentrokan Pemuda, Lurah Kebon Baru Siapkan Pesantren Kilat

Cegah Terulangnya Bentrokan Pemuda, Lurah Kebon Baru Siapkan Pesantren Kilat

Megapolitan
Redam Bentrokan Kelompok Pemuda, 3 Gang Perbatasan RW 01 dan RW 02 Kebon Baru Ditutup

Redam Bentrokan Kelompok Pemuda, 3 Gang Perbatasan RW 01 dan RW 02 Kebon Baru Ditutup

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 di RS Polri Selalu di Bawah 50 Orang Sejak Awal April 2021

Jumlah Pasien Covid-19 di RS Polri Selalu di Bawah 50 Orang Sejak Awal April 2021

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Surabaya Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Surabaya Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
RS Polri Vaksinasi Covid-19 bagi Juru Parkir, Diklaim yang Pertama di Indonesia

RS Polri Vaksinasi Covid-19 bagi Juru Parkir, Diklaim yang Pertama di Indonesia

Megapolitan
Anies Sebut Kemenangan Melawan Pandem Covid-19 Sudah di Depan Mata

Anies Sebut Kemenangan Melawan Pandem Covid-19 Sudah di Depan Mata

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X