Kompas.com - 12/01/2015, 06:24 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan mengkaji usulan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, yang ingin agar pejabat yang positif jadi pengguna narkoba tidak hanya sekadar dicopot dari jabatannya, tetapi juga dipecat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Ahok menilai sikap Djarot tersebut serupa dengan sikap dirinya saat dulu masih menjadi wakil gubernur karena dulu Ahok juga sering mengusulkan pemecatan langsung terhadap PNS yang melakukan pelanggaran.

"(Pejabat pengguna narkoba) dicopot dari jabatan sudah pasti. Kalau Pak Wagub maunya dipecat dari PNS. Ini kok wagub mirip-mirip, ya. Saya juga dulu waktu masih wagub begitu. Dulu waktu saya masih wagub saya juga sering usul begitu," kata Ahok seusai acara pembukaan kembali Patung Arjuna Wijaya, Minggu (11/1/2015) sore.

Ahok menilai pemecatan pejabat dari statusnya sebagai PNS akan bisa menimbulkan efek jera dan mencegah pejabat-pejabat lainnya melakukan hal yang sama. Apalagi, kata Ahok, memecat PNS sebenarnya bukan merupakan perkara yang sulit.

"(Kalau masih ada yang pengguna narkoba) pecat-pecatin aja terus. Apa susahnya sih mecat orang. Yang susah itu merekrut," ucap dia.

Sebelumnya, Djarot menegaskan bahwa para pejabat yang terbukti menggunakan narkoba tidak hanya akan dicopot dari jabatannya, tetapi juga diberhentikan dari statusnya sebagai PNS. Hal itu disampaikannya menanggapi temuan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI mengenai adanya 13 pejabat Pemprov DKI yang terindikasi menggunakan morfin.

"Nanti akan kita panggil, kalau terbukti akan kita copot dari jabatannya, kemudian langsung diproses. Kalau terbukti telah menggunakan selama bertahun-tahun, akan dipecat sebagai pegawai negeri sipil," kata Djarot usai menghadiri sebuah acara di sekitar kawasan Semanggi, Minggu pagi.(Baca: Pejabat DKI Pengguna Narkoba Terancam Dipecat dari Status PNS)

Menurut Djarot, tindakan pencopotan dan pemecatan pejabat yang terbukti menggunakan narkoba harus dilakukan untuk menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam memerangi narkoba. Apalagi, kata dia, pejabat merupakan figur yang wajib harus selalu memberikan contoh baik bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Saefullah menjelaskan, info adanya 13 pejabat DKI yang terindikasi menggunakan morfin diketahui setelah BNN Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan tes urine secara mendadak seusai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik sekitar 4.800 pejabat eselon II, III, dan IV di Lapangan Monas, 2 Januari lalu.

"Sebelum pelantikan atau di malam harinya banyak pejabat yang minum obat seperti Bodrex. Beberapa obat pusing ada yang mengandung morfin," kata Saefullah, Sabtu (10/1/2015).

Kendati demikian, dia belum mau menjelaskan detail pejabat mana saja yang terindikasi mengonsumsi morfin. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu juga belum mengetahui apakah zat morfin termasuk narkoba atau tidak.

Untuk selanjutnya, ia menyerahkan hasil tes ini kembali dikaji lebih lanjut bersama BNN Provinsi DKI dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. "Saya tidak tahu teknisnya kesehatan. Ada kandungan morfin yang melekat di obat pusing, makanya sekarang didalami lagi," kata Saefullah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Migor Kemasa Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan 'Marketplace'

Soal Kasus Migor Kemasa Ilegal Merek Qilla, Polisi Bakal Berkomunikasi dengan "Marketplace"

Megapolitan
Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Jakpro Sebut Biaya Operasional dan Perawatan JIS Capai Rp 60 Miliar Per Tahun

Megapolitan
Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Kesal Tak Ditemui Ketua dan Anggota DPR, Mahasiswa Paksa Masuk ke Gedung DPR RI

Megapolitan
Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Dua Motor Raib dalam Semalam, Pelaku Dua Kali Satroni Rumah Kos yang Sama

Megapolitan
Kabur dari Majikan yang Tak Bayar Upah di Palembang, Satu Keluarga Telantar di Jatinegara

Kabur dari Majikan yang Tak Bayar Upah di Palembang, Satu Keluarga Telantar di Jatinegara

Megapolitan
Soal Kasus Minyak Goreng Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Selidiki Penjual di Marketplace

Soal Kasus Minyak Goreng Kemasan Ilegal Merek Qilla, Polisi Selidiki Penjual di Marketplace

Megapolitan
Pengamat Minta Anies Tinjau Ulang Penggantian Nama Jalan Jakarta

Pengamat Minta Anies Tinjau Ulang Penggantian Nama Jalan Jakarta

Megapolitan
Tak Kunjung Ditemui Puan Maharani, Mahasiswa Bakar Sampah dan Ancam Robohkan Gerbang Gedung DPR

Tak Kunjung Ditemui Puan Maharani, Mahasiswa Bakar Sampah dan Ancam Robohkan Gerbang Gedung DPR

Megapolitan
Hindari Kecemburuan Persitara dengan Persija, Pemprov DKI Revitalisasi Stadion Tugu

Hindari Kecemburuan Persitara dengan Persija, Pemprov DKI Revitalisasi Stadion Tugu

Megapolitan
Jakpro Sebut Revitalisasi Stadion Tugu Segera Diproses

Jakpro Sebut Revitalisasi Stadion Tugu Segera Diproses

Megapolitan
Bikin Cemburu, Asosiasi Hiburan: Holywings Bisa Jual Miras Murah

Bikin Cemburu, Asosiasi Hiburan: Holywings Bisa Jual Miras Murah

Megapolitan
Mahasiswa Demo di Gedung DPR, Polisi Tak Tutup atau Alihkan Arus Lalu Lintas

Mahasiswa Demo di Gedung DPR, Polisi Tak Tutup atau Alihkan Arus Lalu Lintas

Megapolitan
PD Pasar Kota Tangerang Tak Bakal Wajibkan Pembeli Migor Curah Pakai PeduliLindungi

PD Pasar Kota Tangerang Tak Bakal Wajibkan Pembeli Migor Curah Pakai PeduliLindungi

Megapolitan
Hendak Salip Mobil di Pinang Tangerang, Pengendara Motor Tertabrak Bus dan Meninggal Dunia

Hendak Salip Mobil di Pinang Tangerang, Pengendara Motor Tertabrak Bus dan Meninggal Dunia

Megapolitan
Curhat Pedagang Kambing Kurban di Ciputat, Tiga Hari Berjualan tapi Tak Satu Pun Laku

Curhat Pedagang Kambing Kurban di Ciputat, Tiga Hari Berjualan tapi Tak Satu Pun Laku

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.