Kompas.com - 13/01/2015, 06:29 WIB
Taman Ismail Marzuki yang ada di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat. KOMPAS.COM/FITRI PRAWITASARITaman Ismail Marzuki yang ada di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Seniman patung Nyoman Nuarta menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengambil alih pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) dari para seniman sudah tepat. Sebab, kata Nyoman, pengelolaan tempat, meskipun itu tempat untuk kesenian, memang sudah seharusnya tidak diurus oleh para seniman.

Perancang Patung Arjuna Wijaya ini mengambil contoh mengenai pengelolaan studio keseniannya di Bandung. Menurut Nyoman, ia tidak mengurus hal-hal yang terkait dengan manajemen pengelolaan studio, sebab ia menyadari hal itu bukan menjadi keahliannya.

"Di studio saya yang urus manajemennya bukan saya, karena saya tidak handal di bidang itu. Jadi saya serahkan ke orang yang ahli, yang ngerti urus pajak dan segala macam. Masa seniman mau mengurus hal yang seperti itu? Seniman kan lebih bagus mengurus hal yang memang berkaitan dengan seni," kata dia kepada Kompas.com, Senin (12/1/2015).

Atas dasar itulah, Nyoman menyarankan agar para seniman-seniman di TIM tidak mempermasalahkan pembentukan Unit Pengelola Teknis (UPT) TIM yang nantinya akan mengelola tempat tersebut. Ia yakin unit tersebut akan bisa mengelola TIM dengan lebih profesional.

"Kita juga harus lihat, senimannya mampu enggak? Ada enggak pengalamannya? Terus cara pengelolaan dari DKI seperti apa? Selama profesional kenapa enggak," ucap pria yang hasil karyanya banyak tersebar di beberapa kota itu.

Sebagai informasi, baru-baru ini para seniman di TIM sepakat menolak Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola PKJ TIM yang akan mengambil alih pengelolaan TIM dari mereka. Para seniman berpendapat kehadiran UPT akan mengerdilkan kebebasan berkarya.

Mereka menganggap keberadaan UPT secara otomatis akan memunculkan kekuasaan pemerintah di TIM. Dengan demikian, seniman tidak mendapat kebebasan untuk berkarya karena biasanya retribusi meningkat. (Baca: Ahok Cabut Izin Pengelolaan Taman Ismail Marzuki dari Seniman)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.