Adhi Karya Emosi Dengar Ahok Ajukan Syarat Bangun Monorel di Jakarta

Kompas.com - 13/01/2015, 15:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi narasumber dalam Talkshow Strategi Tata Kelola Anggaran yang Efektif, di Balaikota, Kamis (11/12/2014). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi narasumber dalam Talkshow Strategi Tata Kelola Anggaran yang Efektif, di Balaikota, Kamis (11/12/2014).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Mendengar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi dua syarat pembangunan monorel di Jakarta, PT Adhi Karya emosi. Hal itu diungkapkan Gubernur Basuki seusai mendengarkan pemaparan dari PT Adhi Karya, di Balai Kota, Selasa (13/1/2015). 

"Dia (PT Adhi Karya) emosi tadi, kamu lihat saja rekamannya video di YouTube. Begitu saya singgung (syarat) itu, dia emosi, lebih baik saya suuzan (berprasangka buruk) dong," kata Basuki, di Balai kota, Selasa (13/1/2015).

Menurut Basuki, ia lebih baik berburuk sangka daripada langsung menerima proyek tersebut. Basuki mengaku tidak ingin peristiwa mangkraknya proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM) terulang lagi. [Baca: Adhi Karya Ingin Bangun Monorel, Ahok Ajukan Dua Syarat]

Basuki tidak ingin rencana PT Adhi Karya itu tiba-tiba mangkrak dan merugi lantas mereka tidak memiliki solusi untuk mengatasinya. Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan, apabila dua syarat yang diajukan Basuki disetujui oleh PT Adhi Karya, ia akan mempelajari business plan (rencana bisnis) pembangunan monorel tersebut.

"Kalau business plan-nya masuk akal, kami teruskan pembangunan. Kalau business plan-nya tidak masuk akal, ya kami tidak setuju. Kami enggak mau cuma proyek-proyekan supaya ada kerjaan," kata Basuki. 

Lebih lanjut, ia menegaskan tidak akan memberi tenggat waktu kepada PT Adhi Karya untuk menyusun business plan pembangunan monorel. Hal ini disebabkan PT Adhi Karya masih dalam tahap rencana pemaparan business plan.

"Kalau business plan-nya oke, saya baru bagus teknisnya. Minimal mereka harus tahu dasar hukum pasal per pasal. Soalnya, DKI ini banyak perjanjian yang pasal-pasalnya enggak jelas," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tewas, Terseret Arus hingga 5 Km

Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tewas, Terseret Arus hingga 5 Km

Megapolitan
1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

Megapolitan
Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus Transjakarta di Cawang, Polisi Tes Darah Sopir

Megapolitan
LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

LRT Jabodebek Tabrakan di Jakarta Timur, Warga Dengar Dentuman

Megapolitan
Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Fakta Kecelakaan Bus Transjakarta, Dua Tewas dan 37 Luka-luka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Hasil Pemeriksaan Dinas LH DKI, Teluk Jakarta Masih Tercemar Parasetamol

Megapolitan
Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Evaluasi Ganjil Genap di 13 Lokasi di Jakarta, Polisi: 90 Persen Masyarakat Sudah Patuh

Megapolitan
Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Megapolitan
Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Megapolitan
PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.