Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seniman di TIM Tak Mau Dipimpin oleh PNS

Kompas.com - 14/01/2015, 06:55 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para seniman di Taman Ismail Marzuki mengungkapkan alasan mereka menolak pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Taman Ismail Marzuki. Salah satu alasannya adalah karena mereka menolak dipimpin oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Salah satu seniman, Ari Batubara, mengaku sejak tujuh tahun yang lalu sudah menilai bahwa keberadaan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lewat kehadiran Unit Pengelola (UP) Pusat Kesenian Jakarta (PKJ), tidak tepat.

"(Keberadaan) badan pengelola ini haram. Harus diubah, tapi mengubahnya tidak dalam bentuk UPT. Bagi saya UPT itu final harus ditolak, sebab UPT itu dipimpinan maksimal pegawai negeri eselon III. Adakah UPT yang tidak dipimpin oleh pegawai negeri?" ujar Ari saat berdialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (13/1/2015) malam.

Ari menolak anggapan ketidaksetujuan terhadap UPT disebabkan hanya karena sekedar ketidaksenangannya kepada PNS. Ia mengatakan bahwa alasannya menolak UPT disebabkan karena ia meragukan kapasitas PNS untuk mengurus tempat seperti TIM, yang ia anggap reputasinya sudah mendunia.

"Bukan saya merendahkan pegawai negeri, bukan saya antipati terhadap pegawai negeri. Bukan itu masalahnya karena ada masalah yang lebih luas. Tugas mereka bukan hanya mengurus ruang lingkup daerah, tapi nasional dan bahkan internasional," ujar dia.

Menurut Ari, Pemerintah Provinsi DKI bisa memanfaatkan celah pada Pasal 45 Undang-undang 29 tahun 2007 tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta yang menyatakan, untuk menyelenggarakan pemerintahan dimungkinkan dibentuk lembaga lain di luar unsur pemerintah yang didasarkan pada pembentukan peraturan daerah.

Adapun lembaga yang ia sarankan untuk dibentuk menggantikan UPT adalah Badan Otorita Khusus Kesenian Jakarta. Dengan adanya lembaga tersebut, kata dia, gedung-gedung kesenian tidak hanya akan sekedar jadi tempat pertunjukan.

"Kita maunya dibetuk Badan Otorita khusus Kesenian yang mengurus semua fasilitas kesenian milik DKI Jakarta, supaya kesenian di Jakarta lebih berkembang, lebih hidup, dan lebih maju. Pusat-pusat kesenian itu harus jadi laboratorium, bukan pusat pertunjukan. UPT itu hanya menjadikan tempat ini tempat pertunjukan. Dia tidak akan fleksibel," tutur Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Kebakaran Hanguskan Beberapa Rumah di Jalan KS Tubun Slipi

Megapolitan
Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Polda Metro Kerahkan 197 Personel Amankan Paskah di Gereja Katedral Jakarta dan GPIB Imanuel

Megapolitan
Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Polisi Bakal Periksa Pemilik Truk dan Orangtua Sopir yang Sebabkan Kecelakaan di GT Halim

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Selatan, 29 Maret 2024

Megapolitan
Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Baznas RI Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, 102 Sekolah Ambil Bagian

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Tangerang, 29 Maret 2024

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Pemprov DKI Siapkan Hunian untuk Polisi dan PNS Polri, Lokasinya di Pondok Kelapa

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bogor, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 29 Maret 2024

Megapolitan
Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Warga Cibitung Kena Tipu Rp 40 Juta

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Depok, 29 Maret 2024

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di DKI Jakarta, 29 Maret 2024

Megapolitan
Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Akseyna, BEM UI Akan Bersurat ke Rektor UI dan Polres Depok

Megapolitan
Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com