Kompas.com - 14/01/2015, 06:55 WIB
Aksi penyampaioan petisi penolakan seniman terhadap Unit Pengelola Terpadu (UPT) di Taman Ismail Marzuki, Selasa (13/1/2015) Alsadad RudiAksi penyampaioan petisi penolakan seniman terhadap Unit Pengelola Terpadu (UPT) di Taman Ismail Marzuki, Selasa (13/1/2015)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Para seniman di Taman Ismail Marzuki mengungkapkan alasan mereka menolak pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Taman Ismail Marzuki. Salah satu alasannya adalah karena mereka menolak dipimpin oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Salah satu seniman, Ari Batubara, mengaku sejak tujuh tahun yang lalu sudah menilai bahwa keberadaan peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lewat kehadiran Unit Pengelola (UP) Pusat Kesenian Jakarta (PKJ), tidak tepat.

"(Keberadaan) badan pengelola ini haram. Harus diubah, tapi mengubahnya tidak dalam bentuk UPT. Bagi saya UPT itu final harus ditolak, sebab UPT itu dipimpinan maksimal pegawai negeri eselon III. Adakah UPT yang tidak dipimpin oleh pegawai negeri?" ujar Ari saat berdialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (13/1/2015) malam.

Ari menolak anggapan ketidaksetujuan terhadap UPT disebabkan hanya karena sekedar ketidaksenangannya kepada PNS. Ia mengatakan bahwa alasannya menolak UPT disebabkan karena ia meragukan kapasitas PNS untuk mengurus tempat seperti TIM, yang ia anggap reputasinya sudah mendunia.

"Bukan saya merendahkan pegawai negeri, bukan saya antipati terhadap pegawai negeri. Bukan itu masalahnya karena ada masalah yang lebih luas. Tugas mereka bukan hanya mengurus ruang lingkup daerah, tapi nasional dan bahkan internasional," ujar dia.

Menurut Ari, Pemerintah Provinsi DKI bisa memanfaatkan celah pada Pasal 45 Undang-undang 29 tahun 2007 tentang pemerintahan daerah khusus ibu kota Jakarta yang menyatakan, untuk menyelenggarakan pemerintahan dimungkinkan dibentuk lembaga lain di luar unsur pemerintah yang didasarkan pada pembentukan peraturan daerah.

Adapun lembaga yang ia sarankan untuk dibentuk menggantikan UPT adalah Badan Otorita Khusus Kesenian Jakarta. Dengan adanya lembaga tersebut, kata dia, gedung-gedung kesenian tidak hanya akan sekedar jadi tempat pertunjukan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita maunya dibetuk Badan Otorita khusus Kesenian yang mengurus semua fasilitas kesenian milik DKI Jakarta, supaya kesenian di Jakarta lebih berkembang, lebih hidup, dan lebih maju. Pusat-pusat kesenian itu harus jadi laboratorium, bukan pusat pertunjukan. UPT itu hanya menjadikan tempat ini tempat pertunjukan. Dia tidak akan fleksibel," tutur Ari.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

Megapolitan
Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Megapolitan
Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Megapolitan
Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Megapolitan
Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Megapolitan
Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Megapolitan
Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Megapolitan
Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Megapolitan
Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Megapolitan
Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Megapolitan
Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X