DKI Ingin Sewa Pengacara Andal Perjuangkan Lahan Taman BMW

Kompas.com - 15/01/2015, 14:21 WIB
Lokasi di Taman BMW, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencananya di lokasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun stadion bertaraf internasional. KOMPAS.com/ Abba GabrillinLokasi di Taman BMW, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencananya di lokasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun stadion bertaraf internasional.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terkait kekalahan dalam sengketa tanah pembangunan stadion di Taman BMW, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia mengaku telah memerintahkan agar Biro Hukum menyewa pengacara andal.

"Kami akan banding. Masa sudah jadi sertifikat kalah. Kami rencananya akan menyewa pengacara andal," ujar Saefullah, di Balai Kota, Kamis (15/1/2015).

Sebagai informasi, pada Rabu (14/1/2015), Pengadilan Tata Usaha Negara menggelar sidang putusan sengketa kepemilikan lahan untuk pembangunan stadion di Taman BMW. Hasilnya, Pemprov DKI kalah dalam kepemilikan lahan seluas 3 hektar di lahan yang diperebutkan. Dengan demikian, berdasarkan putusan tersebut, tanah tersebut kini menjadi milik PT Buana Permata Hijau.

"Kekalahan ini karena kita kemarin pakai pengacara kurang bagus," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat.

Sebagai informasi, meski status lahan masih dalam sengketa, mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini telah menjabat sebagai presiden, Joko Widodo, telah meresmikan pencanangan pembangunan stadion yang rencananya akan digunakan sebagai markas klub sepak bola Persija Jakarta itu pada 28 Mei 2014.

Tindakan Jokowi tersebut sempat dipermasalahkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Menurut Prijanto, Jokowi meresmikan pembangunan Stadion BMW berdasarkan dua sertifikat yang diklaimnya sah. Padahal, sepengetahuan Prijanto, sengketa lahan masih berlangsung.

"Jokowi bohong, bukan? Kejadian ini dimaknai bahwa Gubernur DKI membiarkan dan menutupi kasus korupsi dan kolusi di Taman BMW. Jokowi justru masuk ke dalam pusaran KKN dengan mensertifikasi lahan sengketa," kata Prijanto, Kamis (25/9/2014).

Anggota DPRD Fraksi Gerindra Muhammad Sanusi memiliki pertanyaan yang sama. Dia bertanya-tanya, dari mana asal sertifikasi lahan itu? Sebab, lahan itu masih berstatus sengketa. Status sengketa itu pula, kata Sanusi, yang menyebabkan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta tidak bisa membangun apa-apa di lahan itu sekarang.

"Karena kepala dinas enggak berani lelang pekerjaan. Dia tahu itu lahan masih sengketa, tapi Jokowi sudah main groundbreaking saja. Jadi ya bisa dibilang groundbreaking Jokowi cuma bohong-bohongan," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 Oktober di Tangsel: Bertambah 25 Kasus Positif, 160 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 21 Oktober di Tangsel: Bertambah 25 Kasus Positif, 160 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Upaya Bioskop Bangkit Lagi meski Dibatasi Aturan-aturan Menonton Saat Pandemi

Upaya Bioskop Bangkit Lagi meski Dibatasi Aturan-aturan Menonton Saat Pandemi

Megapolitan
Pemprov DKI Kejar Target Tingkatkan Tes Covid-19 hingga 10.000 Orang Per Hari

Pemprov DKI Kejar Target Tingkatkan Tes Covid-19 hingga 10.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Waspada Begal yang Mulai Mengincar Pesepeda di Jalan-jalan Protokol Jakarta...

Waspada Begal yang Mulai Mengincar Pesepeda di Jalan-jalan Protokol Jakarta...

Megapolitan
Bawaslu Catat Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok, Ini Kata Tim Pradi-Afifah

Bawaslu Catat Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok, Ini Kata Tim Pradi-Afifah

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Sempat Melonjak, Wali Kota Airin: Itu Kasus Lama yang Baru Ter-input

Kasus Covid-19 di Tangsel Sempat Melonjak, Wali Kota Airin: Itu Kasus Lama yang Baru Ter-input

Megapolitan
10 Hari PSBB Transisi, Bagaimana Perbandingannya dengan Kasus Covid-19 Saat PSBB Ketat?

10 Hari PSBB Transisi, Bagaimana Perbandingannya dengan Kasus Covid-19 Saat PSBB Ketat?

Megapolitan
Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pasien Positif Covid-19 Loncat dari Ambulans dan Berbaur dengan Demonstran | UMP DKI Jakarta 2021 Kemungkinan Tak Naik

[POPULER JABODETABEK] Pasien Positif Covid-19 Loncat dari Ambulans dan Berbaur dengan Demonstran | UMP DKI Jakarta 2021 Kemungkinan Tak Naik

Megapolitan
Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Megapolitan
Universitas Indonesia Lantik 3 Wakil Rektor Baru Kemarin

Universitas Indonesia Lantik 3 Wakil Rektor Baru Kemarin

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Soroti Ketersediaan Film yang Diputar

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Soroti Ketersediaan Film yang Diputar

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 21 Oktober: Depok Catat Total 6.456 Kasus sejak Maret

[UPDATE] Grafik Covid-19 21 Oktober: Depok Catat Total 6.456 Kasus sejak Maret

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Nanti Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Nanti Siang

Megapolitan
APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X